Connect with us

Dunia

Retno Marsudi Bertemu Menlu Brunei Darussalam Bahas Myanmar

Published

on

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Dato Erywan, pada Rabu, 17 Februari 2021. (Foto/dok kemenlu)

Geosiar.com,- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Rabu, 17 Februari 2021 melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Dato Erywan di Bandar Seri Begawan, yang diantaranya untuk membahas ketegangan di Myanmar. Brunei Darussalam saat ini memegang posisi Keketuaan ASEAN.

Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan menjelaskan Menlu Retno dalam pertemuan itu menyoroti bagaimana agar ASEAN dapat membantu Myanmar keluar dari situasi ini dan melanjutkan proses transisi demokrasi.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Dato Erywan, pada Rabu, 17 Februari 2021. Kedua Menlu diantaranya membahas soal kondisi politik di Myanmar. Sumber: dokumen Kemlu

Menurut Retno, sejak hari pertama terjadinya perkembangan terbaru di Myanmar, dia terus melakukan komunikasi dengan para Menlu ASEAN, Menlu dari beberapa negara, dan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk isu Myanmar.

“Menyampaikan keprihatinan adalah satu hal, namun yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dapat dilakukan Indonesia, dan ASEAN terutama, untuk membantu Myanmar keluar dari situasi yang delicate ini,” kata Retno, dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, prinsip-prinsip yang dipahami untuk membantu Myanmar, yaitu tetap menghormati prinsip non-interference, mengutamakan constructive engagement, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, serta berkontribusi mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar. Diantara solusi itu, membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif.

“Sebagai satu keluarga, keluarga ASEAN, menjadi kewajiban setiap negara anggota ASEAN untuk menghormati apa yang tertera di dalam ASEAN Charter,” kata Retno.

Artikel 1 ayat 7 dari ASEAN Charter menyebutkan “to strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and promote and protect human rights and fundamental freedom..”.

Artikel inilah yang dirujuk dalam pernyataan Indonesia dan pernyataan Ketua ASEAN menanggapi perkembangan situasi di Myanmar.

Indonesia sangat yakin bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk dapat membantu Myanmar dalam mengatasi situasi yang delicate ini.

Menurut Retno, sudah menjadi kewajiban Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk melakukan konsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya membahas sekali lagi apa yang dapat dilakukan oleh ASEAN (terkait kondisi di Myanmar saat ini).(tmp/red)