Connect with us

Politik

Komisi II DPRD Medan Dorong Percepatan Pencairan Dana Nakes Covid 19 di RS Pirngadi

Published

on

Medan, Geosiar.com – Dana insentif penanganan pasien Covid-19 tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Pirngadi Medan, yang belum diterima terhitung sejak Mei 2020 hingga kini, merupakan titik lemah dari Dinas Kesehatan Kota Medan yang lambat mengusulkan ke bagian keuangan.

“Karena keterlambatan itu dana insentif itu menjadi silpa. Dan insentif ini juga tidak dianggarkan di Tahun 2021. Karena itu pihak keuangan akan melakukan perubahan penjabaran tentang APBD di Dinas Kesehatan Kota Medan, agar insentif itu bisa diajukan di P-APBD 2021,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi, Direktur RSUD Pirngadi dr Supriadi, Kepala BPKAD Kota Medan T Ahmad Sofyan dan lainnya.

Dalam RDP, lanjut politisi PAN ini, pihak Dinas Kesehatan maupun bagian keuangan memastikan insentif itu akan dibayarkan ke tenaga kesehatan RSUD Pirngadi. “Ini hanya persoalan waktu. Seperti yang dijelaskan oleh kepala BPKAD, ada kendala-kendala yang dihadapi sehingga insentif itu terlambat dicairkan, ” jelas Sudari yang saat RDP.

Kendala yang dihadapi oleh BPKAD, lanjutnya, karena ada transisi sistem dari SIMDA ke SIPD. Dan SIPD sekarang pun belum efektif berjalan, akhirnya kembali lagi ke SIMDA, bahkan manual untuk DPAnya. “Dikarenakan insentif ini tidak masuk dalam ABPD Tahun 2021 akhirnya dilakukan perubahan penjabaran. Dan bagian keuangan akan berkonsultasi ke bagian hukum agar dipastikan perubahan penjabaran insentif ini tidak menyalahi aturan dan melanggar hukum,” jelas Sudari menjelaskan hasil RDP tersebut.

Dalam RDP itu, lanjutnya, saya sudah menekankan kepada bagian keuangan apakah insentif nakes itu bisa dicairkan dalam waktu satu atau dua bulan, namun mereka belum bisa dikarenakan kendala sistem maupun pergantian Walikota Medan. “Pihak keuangan juga berkonsultasi ke bagian hukum apakah pelaksana harian walikota nanti bisa mengesahkan perubahan penjabaran atau tidak. Harapannya, kita ingin insentif itu bisa segera dicairkan,” tegas Sudari.

Sebelumnya, dalam RDP tersebut Kepala BPKAD Kota Medan T Ahmad Sofyan mengungkapkan uang masuk ke BPKAD diterima tiga tahap, yang disebut BOK tambahan. Dari alokasi Rp6,3 miliar ditransfer dua kali, pertama tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp3,7 miliar. Lalu kedua, dari Rp6,3 miliar ditransfer pada tanggal 26 Oktober sebesar Rp2,5 miliar. Tahap pertama dibayar ke kas daerah ada dua kali. Terakhir ke RKUB tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp9 miliar.

“Dari Rp15 miliar yang kita terima baru tersalur satu kali, tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp3,1 miliar. Jadi sampai akhir tahun uang yang ada di kas daerah untuk tambahan kekurangan nakes ada Rp12 miliar lebih yang masih di silpa kita. Dan uang ini belum digunakan sampai sekarang,” jelasnya.

Dari penerimaan dan belanja, sambungnya, sebenarnya di BPKAD Tahun 2020 sudah menginformasikan ke Dinas Kesehatan untuk segera menyerap anggaran ini. Kenapa? Karena kita sudah tahu persis kalau sudah menyeberang tahun berikutnya, pasti banyak tahap yang harus dikerjakan lagi. “Jika kemarin selesai di akhir tahun maka habislah insentif nakes ini dibayarkan. Kami sudah mengingatkan dan menginformasikan tolong anggaran ini diserap. Namun tidak juga akhirnya tidak bisa terealisasi,” pungkasnya. (rel)