Connect with us

Nasional

Demokrat Harap Kapolri Pilihan Jokowi Bebas Agenda Politik Partai Berkuasa

Published

on

Jakarta, Geosiar.com – Anggota Komisi III yang membidangi hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Benny Kabur Harman, berharap Kapolri yang akan dipilih Presiden Joko Widodo bisa mewakili semua kelompok.

“Kapolri yang ditunjuk hendaknya berdiri di atas semua kelompok, golongan, dan kepentingan. Tidak menjadi bagian dari agenda politik kekuasaan dari partai yang berkuasa,” kata Benny kepada Tempo, Sabtu, 9 Januari 2021.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebelumnya telah mengajukan lima nama jenderal bintang tiga sebagai calon Kapolri pengganti Idham Azis kepada Presiden Jokowi. Yakni Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Komjen Listyo Sigit Prabowo, Komjen Boy Rafli Amar, Komjen Arief Sulistyanto, dan Komjen Agus Andrianto.

Benny mengakui Presiden Jokowi memang memiliki hak eksklusif untuk mengajukan nama calon Kapolri kepada DPR dari lima calon itu. Namun, kata dia, Presiden hendaknya mempertimbangkan siapa figur yang paling cocok dan tepat demi menjawab berbagai tantangan. Tantangan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum disebutnya akan semakin berat di masa mendatang.

Kapolri berikutnya, ujar Benny, haruslah memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk melanjutkan agenda reformasi di tubuh Kepolisian yang hingga saat ini belum tuntas. Ia juga berharap Kapolri yang ditunjuk adalah figur berintegritas yang tidak menjadi bagian dari kepentingan kelompok tertentu, tidak terlibat dan melibatkan diri dalam mafia kasus, termasuk mafia tanah.

“Kapolri harus benar-benar tegakkan aturan hukum, menjaga keberagaman dan kemajemukan masyarakat. Tidak main hakim sendiri atas nama stabilitas politik, menjaga netralitas dalam pemilu dan pilkada, dan menjaga nilai-nilai demokrasi,” kata Benny.

Lima nama calon Kapolri tersebut saat ini sudah berada di tangan Presiden Jokowi. Selanjutnya, Presiden akan memilih calon yang akan diajukan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi Hukum.

Hingga Jumat malam kemarin, 8 Januari 2021, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum ada surat pergantian Kapolri ini dari Presiden kepada pimpinan Dewan. “Belum, kami juga menunggu,” kata Dasco melalui pesan singkat.(tmp/red)