Connect with us

Politik

Sebut Cina Ciderai Kemajemukan, Etnis Tionghoa Tersakiti Komentar Boby Nasution

Published

on

Medan, Geosiar.com – Calon Walikota Medan, Bobby Nasution dinilai gagal menjaga kemajemukan di Kota Medan. Pasalnya, Bobby menyinggung Cina sebagai etnis yang ada di Kota Medan. Padahal, istilah Cina ini sejak di masa kepemimpinan SBY, sudah diganti menjadi etnis Tionghoa.

Ketersinggungan ini disampaikan oleh Ketua Solidaritas Indonesia Tionghoa Demokrat (SOLID) Kota Medan, Agus Salim. “Saya secara pribadi sebagai etnis Tionghoa merasa sangat tersakiti dengan adanya kata kata Cina. Sebab, sejak ada undang-undang dan sudah ada Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2014, bahwa Cina sudah diganti dengan Tionghoa,” tegas Agus, Minggu (22/11/2020).

“Nah, dengan adanya dikatakan Cina lagi, kita merasa didiskriminasi kembali. Padahal, istilah Cina ini sudah diganti di masa kepemimpinan Pak SBY,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain Hutajulu. Sebenarnya, kata Herri, etnis itu sudah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2014 yang dikeluarkan di zaman kepemimpinan SBY dan mengganti istilah Cina menjadi Tionghoa.

“Jadi Cina itu adalah nama suatu negara, kemudian sukunya adalah Tionghoa. Jadi mereka ini adalah warga negara Indonesia yang sudah lama di Indonesia, mereka itu adalah suku Tionghoa, karena sama dengan suku Batak, suku Jawa dan sebagainya. Bukan Cina. Jadi itulah yang membuat teman-teman yang ada di Kota Medan yang menanggapi debat publik itu khususnya Tionghoa, mereka merasa sakit kali, karena mereka adalah sudah warga negara Indonesia, suku Tionghoa,” jelas Herri.

“Jadi ini yang harus dipahami dan mereka ini juga yang sama-sama membangun Indonesia. Jadi istilah Cina itu tidak ada lagi, sudah dicabut sejak 2014 di zaman Pak SBY menjadi suku ataupun etnis Tionghoa dan berlaku sampai sekarang,” bilangnya.

Untuk itu, Herri berharap, di kepemimpinan Akhyar – Salman nanti kiranya dapat terus menjaga kebersamaan. “Kita harapkan nantinya di kepemimpinan walikota Akhyar – Salman, supaya tetap ini dijaga, yang namanya keharmonisan beragama dan juga keharmonisan suku. Di mana, Medan adalah kota yang majemuk, tidak boleh menyinggung satu sama lain, di sini tidak ada warga negara 2, warga negara adalah 1,” tandasnya.

Sebagaimana yang diketahui, dalam debat kadidat kedua dalam kontestasi Pilkada Medan yang berlangsung di Grand Mercure Hotel, Sabtu (21/11/2020) malam kemarin, calon Walikota Medan, Bobby Nasution menyinggung kata Cina saat moderator menanyakan bagaimana cara Bobby – Aulia untuk menjalankan visi misi mewujudkan Medan yang kondusif, mengingat Medan adalah kota yang plural.

“Etnis budaya yang ada di Kota Medan harus menjadi sektor utama dari kebudayaan atau pariwisata yang ada di Kota Medan. Banyak sekali, etnis Melayu, Minang, Batak, Mandailing, India, Cina, Jawa, ini sangat banyak. Dan ini harus ada rumah rumah bagi mereka, kawasan kawasan yang akan menjadikan sektor wisata,” bilang pasangan Aulia Rahman itu.

Dikutip dari kompas.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Melalui keppres itu, Presiden SBY mengganti istilah “China” dengan “Tionghoa”.

Pertimbangan pencabutan tersebut, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, istilah “Tjina” sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera, yang pada pokoknya merupakan pengganti istilah “Tionghoa/Tiongkok” telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa.

Dalam keppres yang ditandatangani pada 14 Maret 2014 itu, Presiden SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai atau prinsip perlindungan hak asasi manusia.

“Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” demikian bunyi menimbang poin b pada keppres tersebut. (lamru)

Advertisement