Connect with us

Politik

Komda Sumbagut Dan PMKRI Cabang Medan Sikapi Pencatut Nama PMKRI

Published

on

Geosiar.com – Beredar di media sosial sebuah flayer dukungan politik yang mencantumkan logo organisasi Cipayung, salah satunya logo PMKRI pada Senin, 5 Oktober 2020. Flayer tersebut dikabarkan tanpa sepengetahuan otoritas resmi PMKRI dan bukan pernyataan resmi organisasi.


Menanggapi tindakan tersebut, Komisariat Daerah Regio Sumbagut dan PMKRI Cabang Medan mengecam pencatut logo dan nama PMKRI yang bertujuan mendukung salah satu calon Walikota Medan, Akhyar Nasution.


Kecaman disampaikan langsung oleh Komda Sumbagut, Lince Sipayung dan ketua PMKRI Cabang Medan, Ceperianus Gea pada Senin, 5 Oktober 2020.


Dalam kecamannya, Lince Sipayung mengatakan bahwa Komda Subagut tidak pernah menyampaikan dukungan politik kepada salah satu calon walikota Medan, sebagaimana yang tertera dalam flayer yang kini beredar luas di media sosial itu.


“PMKRI sekomisariat daerah Sumatera Utara bagian utara tidak pernah mendukung salah satu calon walikota. Sehingga flyer yang beredar di media sosial itu merusak nama baik PMKRI dan organisasi Cipayung lainya,” ujar Lince sipayung.


Karenanya menurut Lince, tindakan oknum yang mencatut nama organisasi PMKRI untuk kepentingan politik tertentu adalah kejahatan visual yang perlu disikapi.

Menurutnya PMKRI sama sekali tidak pernah terlibat dalam berbagai gerakan politik praktis. “Dukungan terhadap salah satu paslon yang beredar di pamflet adalah suatu bentuk kejahatan visual yang harus disikapi oleh segenap kader, karena PMKRI bukan organisasi politik yang dapat di salah gunakan untuk kepentingan kekuasaan,” sambungnya.


Atas tindakan pencatutan tersebut, Komda Sumbagut yang mewakili Pengurus Pusat PMKRI mendesak agar pihak yang mencatut nama PMKRI tersebut segera meminta maaf karena telah mencederai nama perhimpunan.


“Saya mendesak pihak yang telah mencatut nama PMKRI tersebut untuk segera meminta maaf secara resmi kepada PMKRI karena telah mencederai nama perhimpunan tanpa sepengetahuan warga perhimpunan.”, desak Komda Sumbagut.


Sementara itu, ketua PMKRI Cabang Medan, Ceperianus Gea dalam pernyataan sikapnya menyatakan bahwa PMKRI adalah organisasi yang secara konstitusi sangat independen. Dalam artian, tidak bisa terlibat langsung dalam gerakan politik praktis.

Ia menilai tindakan pencatutan nama PMKRI pada flayer yang beredar tersebut dalah tindakan yang tidak profesional.
“Berdasarkan Angaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga kami, PMKRI adalah organisasi independen dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pencantuman nama dan logo organisasi adalah tindakan yang tidak professional yang sangat kami sayangkan digunakan untuk deklarasi mendukung salah satu paslon” tegas Gea.


PMKRI Cabang Medan juga menegaskan untuk menolak deklarasi para oknum yang secara diam-diam mencatut nama PMKRI melalui penyertaan logo dalam flayer.

Hal tersebut dianggap telah mencederai prinsip independensi PMKRI.
“Dengan tegas PMKRI Cab. Medan menolak deklarasi yang telah mencatut logo dan nama organisasi karena sudah tidak sesuai dengan aturan dan telah mencederai prinsip organisasi yang independen karena telah di gunakan untuk terlibat dalam politik praktis dengan melakukan deklarasi dukungan kepada salah satu calon walikota medan” lanjut Gea.


Selanjutnya Ceperianus Gea mendesak untuk segera mencabut logo PMKRI dalam flayer yang sudah beredar di media sosial tersebut. Jika tidak, kata Gea, PMKRI Cabang Medan akan memproses pihak pencatut secara internal keorganisasian.


“Kami mendesak agar pihak terkait segera mencabut logo PMKRI dari flayer yang tengah beredar tersebut. Jika tidak, kami akan proses secara internal keorganisasian.” tutup Gea.


Beredar kabar bahwa yang mencatut nama PMKRI tersebut adalah salah seorang anggota biasa PMKRI sekaligus mantan Komda Sumbagut. Karenanya PMKRI Cabang Medan mendesak untuk segera meminta maaf secara resmi kepada PMKRI. Sebab tidak ada otoritas lain yang bisa memberikan sikap secara sosial politik selain Dewan Pimpinan Cabang Medan yang sedang aktif.


“Kalaupun yang melakukannya adalah anggota biasa PMKRI, kami meminta untuk segera meminta maaf secara resmi. Karena hanya DPC yang memiliki otoritas untuk menyampaikan sikap secara keorganisasian.”, tutup Gea.(rel/red)

Advertisement