Connect with us

Nasional

PMKRI Makasar Kecam Aksi Kekerasan Satpol PP Terhadap Teobaldus Hemma

Published

on

Ketua PMKRI Makasar Herianto Ebong. (foto/ist)

Makasar, Geosiar.com – Ketua Presisidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar, Herianto Ebong mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Teobaldus Hemma Presidium Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cabang Makassar, saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (24/09/2020).

Press Relies yang diterim Redaksi Geosiar.com Jumat (25/9/2020) dijelaskan, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Aliansi Satu Simpul Makassar Untuk Indonesia (GMKI, PMKRI, GMNI, LMND dan KMHDI) itu sebagai peringatan Hari Tani Nasional.

Pada awalnya aksi ini berjalan damai, mahasiswa menyampaikan beberapa orasi menuntut pemerintah merealisasikan Reformasi Agraria dan Hentikan Pembahasan RUU Omnibus Law dengan beberapa poin isu turunannya, Mahasiswa juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menyelesaikan persoalan agraria di wilayahnya, seperti penambangan pasir laut di sekitar pulau Kodingareng, juga persoalan hutan adat, dan persoalan perampasan lahan.

Herianto Ebong mengatakan, berdasarkan kejadian dilapangan dan video yang beredar terlihat oknum Satpol PP memukul secara sepihak, menendang dan menyeret sejumlah mahasiswa ke dalam gerbang untuk kemudian dikeroyok secara massa yang tengah melakukan aksi.

Mahasiswa Universitas Fajar Makassar ini menegaskan, apa yang dilakukan oknum Satpol PP tersebut jelas telah melanggar hukum. Padahal, menyampaikan aspirasi di muka umum dilindungi oleh undang-undang.

“Menyampaikan aspirasi di muka umum dilindungi oleh undang-undang dan siapapun yang menghalagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, apalagi dengan cara-cara kekerasan, maka harus ditindak secara hukum sebagai pelanggar undang-undang,” tegasnya.

Heri pun meminta aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang segera mengambil tindak tegas dan menuntut beberapa poin diantaranya:

  1. Meminta kepada Polrestabes Makassar segera menindak lanjuti laporan penganiayaan tertanggal 24 September 2020.
  2. Meminta Kepada Polrestabes Makassar segera mengusut dan memproses pelaku penganiayaan memikul pertanggungjawaban hukum.
  3. Mendesak Gubernur Sulawesi Selatan untuk memecat Satpol PP pelaku penganiayaan tersebut.

“Harus segera diberikan efek jera kepada mereka oknum yang repressif itu. Dan secara umum kepada institusi Satpol PP dan juga Pihak Pengamanan dalam hal ini pihak kepolisian,” jelasnya.(rel/red)

Advertisement