Connect with us

Nasional

PMKRI Se-Sumbagsel Gelar Diskusi : Kaderisasi Internal di Tengah Pandemi Covid-19

Published

on

Geosiar.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) se- Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) melalui Presidium Pendidikan dan Kaderisasi (PPK) se-Sumbagsel melakukan diskusi online via aplikasi zoom bertema “Kaderisasi Internal PMKRI Sumbagsel di Tengah Pandemi Covid-19” yang dilaksanakan pada Sabtu, 12 September 2020 pukul 17.00 – 19.00 WIB.


Press Realise yang diterima Redaksi Geosiar.com, Minggu (13/9/2020) menjelaskan, diskusi dilaksanakan secara online dengan menghadirkan tiga pakar yang ahli dibidang pendidikan kader PMKRI, yakni Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2002 – 2004 sekaligus Tim Teknis Menteri Sosial Republik Indonesia, MM Restu Hapsari, Presidium Pendidikan dan Kaderisasi (PPK) PP PMKRI Periode 2020 – 2022, Engelbertus Boli Tobin, dan Komisaris Daerah (KOMDA) Periode 2020 – 2022, Alexander Silaban.

Kegiatan diskusi tersebut dibuka melalui opening speech dari Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2020-2022, Benediktus Papadan di moderator oleh Biro Kajian dan Ilmu Pengetahuan PMKRI Cabang Bengkulu Periode 2019 – 2020, Maria Renta.

Dalam kegiatan diskusi virtual ini dihadirkan PPK se- Sumbagsel yang terdiri dari PPK Cabang Bengkulu, Karina Michelle, PPK Cabang B. Lampung, Stefanus Dika, PPK Cabang Palembang, Heri Marbun dan PPK demisioner Cabang Jambi, Kresensia sebagai penanggap dalam keberlangsungan kegiatan diskusi virtual.


Diskusi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk respon PPK PMKRI se- Sumbagsel terhadap persoalan kaderisasi internal PMKRI di masa Pandemi Covid-19.


Dalam sapaan awal, Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2020 – 2022, Benidiktus Papa mengatakan bahwa kaderisasi PMKRI saat ini harus mampu bertransformasi melihat keadaan pandemi covid-19 saat ini. Banyak nya Cabang yang tak mampu melakukan regenerasi kader karena batasan social distancing.


Sementara Tobin, mengatakan bahwa jika sistem pendidikan dan kaderisasi dilakukan dengan sistem Online akan ada dampak positif serta negatifnya. Adapun dampak positifnya mempermudah pemanfaatan digitalisasi, sementara dampak negatifnya yaitu kurangnya penyampaian nilai – nilai PMKRI kepada calon anggota baru.

Pendidikan formal seperti Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB) dan Masa Bimbingan (MABIM) dapat dilakukan per gelombang kegiatan.


Berbeda dengan Alexander selaku KOMDA Sumbagsel mengatakan bahwasanya PMKRI masih terpaku pada tradisi lama dalam peningkatan kualitas kader. Pandemi bukan menjadi halangan untuk tetap memperoleh ilmu melalui Laboratorium Kaderisasi.

Di masa pandemi juga Alexander mengatakan bahwa Pendidikan Formal seperti MPAB akan mengalami kesulitan dalam perekrutan untuk keberlanjutan regenerasi kader. Namun, justru Pendidikan Informal dan Non Formal mampu ditingkatkan walaupun melalui virtual.


Pada penyampaian nara sumber terakhir, MM. Restu Hapsari mengatakan, bahwasanya ada empat pilar yang selalu ada dalam kaderisasi walaupun Virtual, yakni Ke PMKRI-an, Spiritualitas, Gerakan Kemasyarakatan, dan Intelektualitas. Kaderisasi tetap mampu survive dengan adanya pendampingan oleh tiap pengurus terhadap anggota dengan menggunakan metode Mentoring, Penugasan Personal, dan Grouping dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Alumni sekaligus Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2002 – 2004 yang bekerja di Tim Teknis Menteri Sosial RI ini mengatakan, bahwasanya Pengurus Pusat harus segera mengeluarkan surat edaran terkait pendidikan internal kader di masa pandemi yang memenuhi legalitas peraturan perubahan regulasi yang ada, dan kemudian silabus pendidikan yang menjadi acuan PMKRI se- Indonesia seharusnya selalu di update.


KOMDA Sumbagsel juga menambahkan bahwasanya, dewasa ini PMKRI harus mampu mewujudkan transformasi organisasi yang ada dengan dihadapkan oleh pandemi covid-19.


Diskusi online tersebut diikuti lebih dari 50 peserta dari beberapa cabang PMKRI di Indonesia.

Kegiatan tersebut juga mendapat apresiasi dan respon antusias dari peserta diskusi, baik dari anggota PMKRI seluruh Indonesia maupun Pengurus Pusat PMKRI.(rel/red)

Advertisement