Connect with us

Sumut

Tak Terapkan PSBB, Gubsu Edy Lakukan Penyekatan di 5 Kabupaten/Kota

Published

on

Gubsu Edy Rahmayadi. (dok)

Medan, Geosiar.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti halnya DKI Jakarta, untuk menghentikan penyebaran penularanan wabah pandemi Covid-19.


Walaupun jumlah kasus terkonfirmasi positif di Sumut sudah mendekati angka sepuluh ribu orang, pemerintah Sumut mengaku memiliki cara lain, Jumat (11/9/2020).


Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan penyekatan di lima kabupaten/kota, yang dianggap sebagai kluster penularan wabah terbanyak.
Adapun kelima daerah tersebut, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdangbedagai, dan Kabupaten Karo.

Penyekatan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyebaran wabah pandemi.
“Kita melakukan penyekatan di Mebidang, Karo dan Sergei,” kata dia, ditemui usai melaksanakan salat, di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan.


Dalam penyekatan wilayah ini, Edy meminta kepada Bupati dan Wali Kota untuk melakukan sosialisasi pendisiplinan protokol Covid-19 kepada masyarakat.

Pihaknya juga menyiapkan isolasi daerah dan penguatan rumah sakit rujukan.
“Pendisiplinan masyarakat dan isolasi daerah. Kita siapkan, kita perkuat rumah sakit rujukan,” katanya.


Menurutnya, jika PSBB diterapkan di Sumut akan berimbas kepada sektor perekonomian. Mantan Pangkostrad ini mengatakan, untuk saat ini, pihaknya sudah memberlakukan sanksi denda kepada masyarakat yang tidak mau mengenakan masker saat berada di luar ruangan.

Sanksi denda ini, dikatakannya sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati dan Wali Kota (Perbup/Perwal).


“Sanksi denda sudah dijalankan kepada masyarakat yang tidak mengenakan masker akan dikenakannya, biaya denda,” jelasnya.
Kemudian, ia juga mengingatkan bahwa Covid-19 harus dijadikan bagian dari hidup masyarakat.


Untuk itu sangat penting mendisiplinkan diri menjalankan protokol kesehatan, dimana pemerintah mulai dari pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Diteruskan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.


Kemudian diikuti oleh kabupaten/kota melalui Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwal).
“Jadi jika ada peningkatan (jumlah) warga yang terpapar Covid-19, maka kepada Gugus Tugas dilakukan evaluasi. Ada sanksi yang dibuat kepada warga yang tidak menaati protokol kesehatan. Mulai dari teguran lisan, tertulis, sanksi sosial seperti push up dan mengenakan baju khusus di depan umum hingga denda,” sebut Edy.

Dari penyampaian tersebut, Edy meminta agar pemerintah setempat juga memikirkan bagaimana penanganan kesehatan berjalan selaras dengan upaya pemulihan ekonomi.
Karena itu pendisiplinan protokol kesehatan menjadi satu hal yang mutlak harus dijalankan bersama seluruh komponen masyarakat.(tri/red)

Advertisement