Connect with us

Daerah

Pasca Merebaknya Corona, Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi Minta Warga Jalankan 4 M

Published

on

Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi Muhammad Azwar. (foto/ist)

Tebingtinggi, Geosiar.com – Pasca merebaknya Covid -19 atau virus corona, Pemerintah Kota Tebingtinggi mengeluarkan aturan berupa Peraturan Walikota (Perwal). Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi, Muhammad Azwar meminta masyarakat menjalankan 4 M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan pada saat beraktivitas, untuk kenyamanan bersama.

“Mereka sangat mendukung Perwal itu kalau di laksanakan dengan baik untuk memutus covid di kota ini, dan menjadikan kita zona hijau sehingga nantinya siswa bisa sekolah untuk bertatap muka,” tegas tokoh muda itu, Rabu (26/8/2020)

Azwar juga mengharapkan sosialisasi Perwal ini, harus di tingkatkan dengan membagi masker ke masyarakat sehingga nantinya pelanggaran karena tidak mematuhi protokol covid juga harus di beri sanksi sesuai dengan perwal itu.

“Penerapan 4 M sudah harus dibiasakan mulai sekarang. Jika tidak maka ada sanksi yang akan dikenakan ke masyarakat,” sebutnya.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, kata Muhammad Azwar, ada sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat (perseorang) baik berupa sanksi sosial, administrasi dan denda.

Perlu diketahui, katanya ada saksi yang akan diterapkan berupa mengutip sampah, sanksi administrasi berupa penahanan KTP, atau denda sebesar Rp. 50.000,”.

Sejak dikeluarkannya Perwal 44 Tahun 2020, maka mulai berlaku tiga puluh hari sejak diundangkan tertanggal 18 Agustus 2020,untuk itu Azwar, meminta pula agar Pemko Tebingtinggi harus segera mensosialisasikannya dan kembali membagikan masker ke masyarakat.

Disebutkan juga, Perwal tersebut juga berlaku untuk pelaku usaha. Azwar berharap pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan Covid-19 bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

“Pelaku usaha pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan asas umum ada sanksinya yakni teguran tertulis diberikan 1 kali, denda administrasi sebesar Rp 300.000, penghentian sementara operasional usaha selama 7 hari hingga pencabutan izin usaha. “Marilah kita semua warga untuk saling menjalankan Perwal untuk kepentingan bersama, dalam memutus mata rantai covid-19,” pinta wakil rakyat dari Partai Nasdem tersebut.(as/red)

Advertisement