Connect with us

Nasional

PMKRI Pusat Audiensi Secara Virtual dengan Kemlu RI

Published

on

Geosiar.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melaksanakan audiensi secara virtual melalui platform zoom dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) yang diwakili oleh Direktur Diplomasi Publik, Yusron B. Ambary, pada Jumat (7/8/2020).

Dari Press Reliss yang diterima Redaksi Geosiar.com, Sabtu (8/8/2020) dijelaskan, audiensi diawali dengan perkenalan kepengurusan PP PMKRI yang baru oleh Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Tri Natalia Urada, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hal yang menjadi fokus dari kepengurusan PP PMKRI terutama terkait isu yang berhubungan dengan ranah kerja Kemlu RI.

“Pada kepengurusan periode ini, kami juga memberi fokus kepada isu-isu yang sekiranya dapat disinergikan dengan pihak Kementerian Luar Negeri, misalnya kasus ABK WNI yang ditenggelamkan” ujar Tri.

Hal itu disambung oleh pernyataan yang disampaikan Presidium Hubungan Luar Negeri (PHLN) PP PMKRI, Benediktus Wastu Paramabodhi, yang ikut serta dalam audiensi.

“PMKRI yang memiliki misi keberpihakan kepada yang lemah dan tertindas, menyoroti isu HAM dalam perlindungan WNI dan Pekerja Migran Indonesia masih memerlukan banyak pendampingan Kemlu RI dalam prosesnya mulai dari hulu ke hilir, dari proses keimigrasian hingga dengan pendampingan dalam hal ketenegakerjaan.

Kami berpikir Kemlu RI dapat bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah untuk pendataan masyarakat yang akan bekerja di luar negeri dan sehubungan dengan hal itu, PMKRI memiliki cabang-cabang yang dapat disinergikan dengan Kemlu untuk melakukan pendampingan kepada WNI yang berniat bekerja di luar negeri.

Kemudian terkait isu dugaan pelanggaran HAM kepada ABK WNI, PMKRI mengharapkan Kemlu RI untuk melakukan pendampingan kepada korban dan mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM, sehubungan hal itu kami mendorong Kemlu RI segera meratifikasi ILO Convention no. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan ikan.

Masih terkait isu HAM, kami juga memberi perhatian pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi kerja yang mengarah kepada perbudakan,” kata Paramabodhi.

Pada kesempatan audiensi ini, PMKRI juga memberikan apresiasi kepada Kemlu RI dan Indonesia atas terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB.

“Atas nama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kami menyampaikan apresiasi kepada pihak Kemlu RI dan juga Indonesia karena saat ini Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB. Kami sangat mengapresiasi hal ini karena sejalan dengan amanat UUD 1945, yaitu turut mewujudkan perdamaian dunia. Kami harap upaya-upaya dan segala isu prioritas yang diperjuangkan di Dewan Keamanan PBB ini dapat berjalan lancar dan berbuah baik,” lanjutnya.

Menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh PP PMKRI, Kemlu RI yang diwakili Yusron selaku Direktur Diplomasi Publik mengawali dengan mengucapkan selamat atas kepengurusan PP PMKRI periode 2020-2022 sekaligus mendoakan agar kepengurusan di era Covid-19 yang penuh tantangan ini dapat berjalan baik serta dapat beradaptasi dengan kondisi.

“Saya ucapkan selamat atas kepengurusan baru PP PMKRI 2020-2022. Pengurus yang masuk pada era Covid, which is sesuatu yang tidak mudah bagi kita semua karena kondisi saat ini menuntut kita untuk lebih kreatif dan mencari berbagai peluang yang ada.
Seperti pertemuan virtual yang kita lakukan sekarang ini merupakan bentuk adaptasi kita,” ucap Yusron.

Yusron menyampaikan rasa bangga akan kepedulian PMKRI terhadap isu-isu HAM sekaligus mendukung semua rencana program kerja PP PMKRI dan juga memberi apresiasi terkait motivasi kader-kader PMKRI untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Ia berpesan agar pendidikan selalu menjadi prioritas anggota PMKRI sebagai mahasiswa, serta juga kembangkan kemampuan berbahasa asing bagi yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri.


Hal berikutnya disampaikan Yusron menanggapi sorotan PMKRI terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri dimana hal tersebut memang merupakan fokus Kemlu RI dari tahun ke tahun.

Kemlu RI juga sudah menjalankan program pendampingan bagi WNI yang ingin bekerja sebagai TKI ke luar negeri di daerah-daerah.

“Kemlu memiliki program capacity building untuk Pemda dan petugas-petugas terkait dalam isu perlindungan WNI dan ketenagakerjaan,” jelas Yusron.


Ia menyarankan kepada PMKRI untuk ikut berpartisipasi dalam pencerdasan isu perlindungan WNI dan ketenagakerjaan di luar negeri kepada masyarakat di daerah-daerah yang menjadi sumber tenaga kerja ke luar negeri.

“Kalau PMKRI memliki concern yang tinggi dalam bidang itu, kalian dapat berkontribusi at least di daerah-daerah kalian jika memang di daerah tersebut banyak menyalurkan TKI ke luar negeri. Kalian dapat melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai pentingnya pemberangkatan tenaga kerja dan prosedur yang benar cara menjadi TKI ke luar negeri melalui jalur-jalur yang formal,” lanjutnya.

PP PMKRI juga menyinggung terkait kedaulatan maritim dan batas-batas wilayah Indonesia serta bagaimana upaya-upaya Kemlu RI untuk terus memperjuangkan kedaulatan NKRI melalui diplomasi-diplomasi yang dilakukan oleh Kemlu RI.(rel/red)

Advertisement