Connect with us

Sumut

Juara Terkorup ke-4, PMPHI Ingatkan Pejabat di Sumut Belajar Pencegahan Korupsi ke KPK

Published

on

Korwil PMPHI Sumut Drs Gandi Parapat (Foto/ist)

Medan,Geosiar.com

Korwil PMPHI Sumut Drs Gandi Parapat menilai, semenjak ketua KPK Firli bekerja sangat terukur, sesuai dengan ketentuan Undang Undang. Walaupun dengan gonjang ganjing namun semangat kerja, kerja, kerja tidak terganggu.

“Seperti OTT Bupati, Ketua DPRD (suami istri) dan beberapa Pejabat kepala BPKAD Kakak, Kepala Dinas PUPR adik Bupati Kutai Timur. Rapinya korupsi di Kutai Timur hampir terabaikan aparat Hukum, tapi karena semangat kerja, kerja, kerja KPK dapat mengungkap,” tegas Gandi Parapat kepada wartawan di Medan, Senin (6/7/2020).

Menurut Undang Undang kata Gandi, ada tiga Pendekatan yang dilakukan KPK, yaknk : 1 PENDEKATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT yaitu jejaring pendidikan formal dan informal TK sampai Perguruan Tinggi, Penyelenggara Negara dan Parpol, BUMN/BUMD. 2 PENDEKATAN PENCEGAHAN yang menghilangkan peluang dan kesempatan korupsi dengan cara perbaikan sistim dengan harapan peningkatan pendapatan negara dandaerah. 3 PENDEKATAN PENINDAKAN penegakan hukum yang tegas menimbulkan kesadaran untuk taat dan patuh kepada hukum.

“Kita tau, masyarakat luas seperti disambar petir mendengar dan membaca berita Bupati, Ketua DPRD, Beberapa Pejabat dan Pengusaha OTT KPK beberapa hari yang lewat. Hal seperti itu sebagai bukti bahwa Firli Bahuri dalam memimpin KPK betul betul berkarakter melebihi ketua KPK yang terdahulu berkoar koar cari perhatian biar dipuji,” kata Gandi.

Gandi mengingatkan kembali, PMPHI SU empat tahun yang lalu pernah menggelar Seminar Pencegahan Dini Terhadap Korupsi. Acara itu, dihadiri elemen masyarakat SU, perwakilan DPRD Kota/Kab, Bupati, Walkot, Gubsu. Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan.

Saut Situmorang berpesan Jangan sampai tiga kali GUBSU ditangkap KPK. Pesan dan harapan itu tercapai Gubsu Erry Nuradi tidak Korupsi sehingga tidak ditangkap.

Namun ketika disinggung, terkait Sumut mendapat Juara 4 Terkorup, dan apa ada kaitannya dengan Gubsu membeli tanah dari PTPN II yang diadukan masyarakat ke KPK. PMPHI mendengar hal itu merasa bingung dan masih ragu atas kebenaran itu.

“Hal itulah yang membingungkan Kami, apa benar Sumut juara 4 terkorup dan juga Gubsu membeli tanah dari PTPN II , yaitu pekerja melalui BUMN. Kapan orang yang kerja di PTPN II disuruh Menteri atau Pemerintah menjual Tanah. Walaupun sudah ada berita Gubsu membeli tanah, kami tidak yakin itu karena belum ada kami dengar DPRDSU mengeluarkan uang untuk dipake Gubsu membeli tanah dari pekerja PTPN II BUMN,” jelas Gandi.

Jadi, lanjut Gandi, kalau dimungkinkan agar Sumut tidak mendapat gelar juara 4 seharusnya Gubsu dan yang lain Bupati, Walikota perlu belajar Pencegahan Korupsi kepada KPK. “Kami sebagai masyarakat Sumut tidak rela dan malu pejabat dari Sumut sebagai Koruptor. Tapi Kami yakin, KPK tetap bersama rakyat,” tegas Gandi. (rel/x1)

Advertisement