Connect with us

Daerah

Pengawasan Pertanggungjawaban DAK 2018 Tebing Tinggi Belum Optimal

Published

on

Walikota DPD LSM LIRA Tebing Tinggi Ratama Saragih. (Foto/ist)

Tebing Tinggi,Geosiar.com

Pengawasan dan pemeriksaan khusus terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik di Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 ternyata belum Optimal dilaksanakan.

Pasalnya Inspektorat Kota Tebing Tinggi selaku pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah belum pernah melakukan pemeriksaan khusus terhadap kegiatan pekerjaan yang bersumber dari DAK, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik sebagaimana Temuan BPK.RI Perwakilan Sumatera Utara LHP atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Untuk meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d.2018, No.74/LHP/XVIII.MDN/12/2019, tanggal 9 Desember 2019.

Demikian disebutkan Ratama Saragih Wali Kota DPD LSM LIRA kota T.Tinggi melalui celulernya via WA, Minggu (5/07/2020).

Responder BPK ini menambahkan bahwa, kegiatan yang bersumber dari DAK, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik TA.2018 berpedoman kepada Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan No.PER-6/PK/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output kegiatan DAK Fisik.

Lebih lanjut kata Jejaring Ombudsman ini, bahwa dalam LHP BPK tersebut dijelaskan setiap OPD penerima DAK Fisik dan DAK Non Fisik berkewajiban menyampaikan laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik setiap Triwulan kepada Bappeda dan BPKPAD dengan format sesuai lampiran Perpres No.123 Tahun 2016.Pada format laporan tesebut, terdapat kolom kodefikasi/keterangan/permasalahan yang berisi informasi mengenai permasalahan terkait peraturan perundangan, petunjuk teknis, rencana kerja dan anggaran OPD, DPA OPD, SK penetapan kegiatan, pelaksanaan tender pekerjaan kontrak, persiapan pekerjaan swakelola, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pelaksanaan pekerjaan kontrak/swakelola, dan permasalahan lain yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Namun sangat disesali faktanya OPD pada Pemerintah Kota T.Tinggi tidak seluruhnya menyerahkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi, sehingga baik pada laporan triwulan maupun laporan akhir pelaksanaan DAK, permasalahaan yang dihadapi oleh OPD tidak Tersampaikan kepada Menkeu, Mendagri, dan Kepala Bappenas.
Kondisi tersebut jelas sudah melanggar Perpres No.123 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Perpres No.5 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Juknis DAK Fisik.

Selain itu, juga menyalahi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK No.121/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.


Pengamat Kebijakan Anggaran Ini juga megungkapkan bahwa BPK.RI menjelaskan Resiko yang diakibatkan oleh Temuan tersebut yakni Sasaran Output yang ditetapkan atas program dan kegiatan yang bersumber dari DAK pada tahun 2016 s.d 2018 belum tercapai dan dimanfaatkan secara Optimal untuk peningkatan pembangunan manusia.

Jika demikian, imbuh Ratama maka Kegiatan yang di Danai oleh DAK TA.2016 s.d 2018 baik Fisik maupun Non Fisik untuk kota T.Tinggi sesungguhnya belum menghasilkan Output yang Signifikan dirasakan masyarakat Kota Tebing Tinggi.


“Ini Fakta bukan kamuflase, APIP harus lebih ekstra kerja lagi, APH agar memasang Telinga dan Mata yang Peka, lalu Parlemen di DPRD jangan lengah waktu rakyatnya menjerit kesakitan,” tutupnya.(as/red)

Advertisement