Connect with us

Nasional

PP PMKRI Gelar Diskusi dengan BPJS, Pasca Perpres No 64 Tahun 2020 Diberlakukan

Published

on

Geosiar.com. -Pada Kamis, 25 Juni 2020 Pengurus Pusat PMKRI mengadakan diskusi online bersama BPJS Kesehatan terkait Perpres Nomor 64 tahun 2020 dan dampak realisasi kebijakan penyesuaian iuran BPJS di tengah Pandemik COVID-19.

Press Relis yang diterima Redaksi Geosiar.com, Senin (29/06/2020) menjelaskan, diskusi itu dilaksanakan berdasarkan akan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang kebijakan BPJS yang baru.

Namun, hal yang paling kontroversial adalah poin penyesuaian iuran BPJS yang kembali ditetapkan pada Perpres 64/2020 ini setelah sebelumnya kenaikan iuran BPJS pernah ditetapkan dalam Perpres No. 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan yang kemudian dibatalkan Mahkamah Agung melalui putusan No. 7/P/HUM/2020.


Diskusi dan hearing Bersama BPJS tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan antar Lembaga BPJS Pusat, DR. Dr. H. Bayu Wahyudi, SpOG. MPHM. MHKes. MM, dan Ketua Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (BPJS) Wilayah IV, Prof. Sukri Palutturi, S.KM, M.Kes, MSc.PH. PhD sebagai dua narasumber yang diundang khusus oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PP PMKRI ).


Dalam diskusi yang berjalan kurang lebih tiga jam lebih tiga puluh menit ini, dr. Bayu Wahyudi selaku narasumber dari BPJS Kesehatan menjelaskan dua hal pokok yakni perihal overview program JKN-KIS serta Dampak Penyesuaian iuran sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Pihak menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan menyelamatkan lebih dari 1 juta orang dari kemiskinan, data menunjukkan 14,5-15,9 juta orang miskin terlindungi dan tanpa JKNI-KIS dapat menuju kemiskinan yang lebih dalam.

Pihak BPJS juga menjelaskan bahwa BPJS hanya menjalankan regulasi dari pemerintah selaku operator. Pihak BPJS menjelaskan bahwa Perpres 64/2020 membantu masyarakat secara berkesinambungan seperti untuk untuk Peserta Bukan Penerima upah dan Bukan Pekerja yang kelas III mendapat bantuan dari pemerintah dan menghimbau kepada masyarakat untuk bertanggung jawab kesehatan sendiri dengan tidak selalu ingin disubsidi oleh pemerintah seperti negara lain yang menyebabkan ketergantungan sehingga menyebabkan hal yang kurang baik bagi masyarakat itu sendiri.


Dalam salah satu slide materinya, Bayu Wahyudi menjelaskan, “peserta JKN-KIS per-31 Mei 2020 tercatat sebanyak 220.687.267 jiwa, sekitar 84 persen jumlah penduduk Indonesia.

Diantara jumlah tersebut sebanyak 21. 583.960 jiwa disubsidi langsung oleh pemerintah. Jumlah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah tidak sejalan dengan akumulasi iuran yang dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan, dan ini menjadi salah satu alasan mengapa keuangan BPJS Kesahatan mengalami defisit tiap tahunnya.”


Kemudian, PP PMKRI yang diwakili oleh Ketua Lembaga Kesehatan PP PMKRI, Christania Paruntu sebagai narasumber juga dalam diskusi memberikan beberapa masukkan kritis yang konstruktif terhadap BPJS Kesahatan guna perbaikkan teknis kerja BPJS.

Ia mengatakan,”sebelum Perpres 64 tahun 2020 diberlakukan yakni, Pembersihan data khususnya Peserta PBI harus dilaksanakan secara rutin dan optimal, BPJS perlu untuk mengevaluasi provider pelayanan kesehatan secara berkala hal ini dikarenakan masih banyak keluhan dari peserta BPJS Kesehatan bahwa masih adanya kesenjangan antara pelayanan kesehatan peserta umum dan peserta BPJS Kesehatan, PP PMKRI juga meminta BPJS untuk kembali Pertegas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang sanksi bagi para penunggak iuran BPJS, ini efektif untuk memberikan efek jera kepada para peserta yang tidak mau mengamalkan prinsip gotong royong.

PP PMKRI berharap adanya perbaikan-perbaikan teknis oleh BPJS Kesehatan sebelum menyesuaikan iuran yang ada sehingga semuanya boleh berjalan efektif
Sukri Palutturi selaku Ketua PERSAKMI wilayah IV menambahkan, “Bahwa kekhawatiran dari PERSAKMI adalah semakin naiknya iuran akan meningkatkan penunggakan iuran peserta BPJS yang menyebabkan deficit semakin menjadi.

Selain itu PERSAKMI mengharapkan agar penguatan Program, kebijakan dan anggaran promotif dan preventif Berbasis Masyarakat oleh Masyarakat harus terus ditingkatkan. “
Sukri Palutturi yang juga merupakan Dosen di Universitas Hasanudin, Makassar, mengatakan, “terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh BPJS Kesehatan, diantaranya yakni, BPJS Kesehatan wajib meningkatkan kualitas, komitmen mempermudah pelayanan kesehatan, peningkatan transparansi birokrasi, serta sistem manejemen dan administrasi, komitmen Faskes dalam peningkatan pelayanan kesahatan, dan yang terakhir, menghindari kebijakan yang menambah beban masyarakat.”


Sebagai penutup, BPJS Kesehatan berharap agar masyarakat dan semua pihak dapat bekerja sama untuk membantu BPJS Kesehatan dalam mengamalkan prinsip gotong royong, menjalankan kewajiban sebagai warga negara serta diharapkan dapat memperoleh hak yang sama.

PERSAKMI juga berharap bahwa di tengah Pandemik COVID-19 ini masyarakat senantiasa menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit komorbid atau infeksi lainnya.(rel/red)

Advertisement