Connect with us

Sumut

Propinsi Terkorup No 4, Gubsu : Sumut Provinsi Kaya tapi Kok Miskin

Published

on


Medan,Geosiar.com

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi berbicara soal dampak korupsi yang terjadi di Sumut selama ini hingga menjadi wilayah dengan kasus korupsi terbanyak keempat versi KPK. Edy menyebut korupsilah yang kemiskinan terjadi di Sumut yang dinilainya kaya sumber daya.


“Ini Sumut ini adalah provinsi kaya. Apa yang tak ada di kita. Tapi kenyataan kok miskin, berarti ada yang salah di situ. Itulah yang salah itu kita perbaiki,” kata Edy di rumah dinas Gubsu, Medan, Kamis (25/6/2020).

Edy mengatakan salah satu masalah yang dihadapinya adalah ketidakjujuran. Menurutnya, korupsi di Sumut juga memicu kepercayaan warga ke pemerintah rendah.

“Berharap zero kita ini. Kalau masih korupsi-korupsi terus, inilah kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin pemimpinnya. Yang ditangkap KPK ini kan pemimpin, nggak ada yang anak buah. Kalaupun ada anak buah, dampak dari tidak terkontrolnya dari pemimpin dan akibat implikasinya dari pemimpin. Marilah kita jujur, benar, berani, tulus, dan ikhlas,” ujar Edy.

Dia menilai sistem tata kelola pemerintahan yang ada sudah benar. Namun pelaksananya kerap tidak benar sehingga harus diperbaiki agar korupsi tidak terjadi.

“Sebenarnya kelola pemerintah ini udah benar. Yang tak benar kita. Kitanya yang perlu dibenerin,” tuturnya.

Edy juga memastikan bakal terbuka soal anggaran. Termasuk soal penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19 di Sumut.

“Semua itu terbuka itu posko, tak ada rahasia di situ,” ucap Edy.

Selain itu, Edy mengatakan bakal mengganti pejabat Pemprov Sumut yang dinilainya tak berubah setelah ditegur. Edy menyebut pergantian dilakukan secepatnya.

Baca juga:
2 Kabupaten Berubah dari Zona Kuning ke Hijau, Gubsu Edy: Kita Harap Semua
“Segera, banyak. Janganlah disebut, nanti sakit hati orang itu,” tutur Edy.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap sepuluh wilayah atau daerah yang paling banyak terjadi kasus korupsi sepanjang 2004-2019. Firli menyebut kasus korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat sebanyak 359 kasus.

“Kita lihat daerah-daerah mana saja yang yang paling banyak korupsinya kabupaten/kota. supaya kita bisa lihat daerah mana saja yang sering rentan terjadi korupsi,” kata Firli dalam acara diskusi daring yang diikuti seluruh gubernur se-Indonesia yang disiarkan YouTube KPK RI, Rabu (24/6).

Berikut ini data 10 wilayah atau daerah tersebut:

  • Pemerintah Pusat sebanyak 359 kasus;
  • Jawa Barat sebanyak 101 kasus;
  • Jawa Timur sebanyak 85 kasus;
  • Sumatera Utara sebanyak 64 kasus;
  • DKI Jakarta sebanyak 61 kasus;
  • Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 51 kasus;
  • Jawa Tengah sebanyak 49 kasus
  • Lampung sebanyak 30 kasus;
  • Banten sebanyak 24 kasus;
  • Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, Papua sebanyak 22 kasus. (dtk/red)
Advertisement