Connect with us

Dunia

Pemred Rappler Pengkritik Duterte Divonis Bersalah

Published

on

Pemred Rappler Maria Ressa

Jakarta,Geosiar.com

Jurnalis Filipina pengkritik Presiden Rodrigo Duterte sekaligus Pimpinan Redaksi situs Rappler, Maria Ressa dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik lewat dunia maya.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Manila, Senin (15/6) hakim Rainelda Estacio-Montesa juga menjatuhkan vonis bersalah mantan penulis dan periset Rappler Reynaldo Santos.

Pengadilan menjatuhi vonis Ressa dan Santos dengan hukuman minimum 6 bulan dan 1 hari maksimal 6 tahun penjara.

Seperti dikutip dari AFP, Ressa dan Santos bisa bebas dengan membayar uang jaminan sambil menunggu upaya banding dilakukan.

Namun tidak diketahui dengan pasti berapa tahun hukuman nantinya yang harus dia hadapi jika keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Rappler melaporkan pengadilan memerintahkan keduanya membayar uang jaminan 400 ribu peso atau sekitar Rp112 juta.

Kasus ini berawal dari laporan pemberitaan Rappler pada delapan tahun lalu. Saat itu mereka menurunkan artikel soal hubungan antara seorang pengusaha dengan hakim di pengadilan tinggi negeri yang menjabat saat itu.

Awalnya, penyelidik pemerintah sempat menolak laporan sang pengusaha terkait artikel yang dirilis Rappler pada 2017 lalu. Namun, jaksa penuntut akhirnya memutuskan untuk memperkarakan kasus itu.

Landasan hukum dari kasus ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencakup pelanggaran daring, mulai dari menguntit hingga pornografi anak.

Ressa yang kini berusia 56 tahun mengaku bahwa artikel itu tidak bermasalah hingga beberapa bulan setelah berita itu diterbitkan. Namun, kuasa hukum pemerintah mengatakan mereka menerapkan pasal baru sejak Rappler memperbarui beritanya pada 2014 guna memperbaiki kesalahan pengetikan.

Penggugat dalam kasus ini diketahui merupakan seorang warga sipil. Layaknya kasus pidana lain di Filipina, perkara hukum akan dituntut oleh pengacara pemerintah.

Duterte yang dituduh berada di balik kasus ini sudah melarang Rappler untuk meliput kegiatan publiknya, dan melarang pejabat pemerintah untuk berbicara kepada wartawan situs berita itu, serta surat kabar The Philippine Daily Inquirer dan stasiun televisi ABS-CBN. (cnn/x1)

Advertisement