Connect with us

Nasional

Kadin Keluarkan Surat Edaran : Langkah Tindak terhadap Kadin yang Tidak Sah

Published

on

Medan,Geosiar.com

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengeluarkan surat edaran bernomor : 495/DP/VI/2019, pertanggal 12 Juni 2020. Perihal, tentang langkah tindak terhadap kadin yang tidak sah.

Surat edaran yang ditandatangani Wakil Ketua Umum Bidang OKP, Anindya N Bakrie menyebutkan, bahwa sehubungan dengan masih adanya kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sah yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan dirinya mewakili Kadin Indonesia atau organisasi yang menamakan dirinya mewakili Kadin Indonesia, ada 3 (tiga) penjelasan yang dikirim kepada Ketua Umum Kadin Propinsi seluruh Indonesia.

Penjelasan pertama, disampaikan bahwa, sesuai dengan Undang Undang No 1 tahun 1987 tentang kadin dinyatakan dengan tegas, bahwa di Indonesia hanya ada satu kadin.

Penjelasan kedua, pengurus kadin yang sah adalah yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional (munas) atau musyawarah Propinsi/Kabupaten/Kota yang diselenggarakan sesuai dengan AD/ART kadin, sebagaimana tercantum dalam Kepres RI No 17 tahun 2010.

Selanjutnya, pada penjelasan ketiga ditegaskan, pengurus kadin yang sah adalah pengurus yang dipilih papda Munas VII di Bandung pada bulan November 2015 yang dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia untuk periode 2015 – 2020.

Atas penjelasan tersebut, ditegaskan jika ada oknum yang menyatakan dirinya mewakili kadin indonesia adalah tidak sah dan kegiatan atau tindakannya dapat diabaikan, dan agar Ketua Umum/ketua kadin Propinsi/Kabupaten/Kota mengambil langkah-langkah tindakan yang dinggap perlu.(rel/x1)

Advertisement