Connect with us

Nasional

Jika Tak Berfungsi, PMPHI Minta Presiden Bubarkan Dewan Pengawas KPK

Published

on

Korwil PMPHI Sumut Drs Gandi Parapat



Medan,Geosiar.com

Kordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Drs Gandi Parapat menegaskan, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dibubarkan saja jika tidak memiliki fungsi, khususnya dalam upaya mengawasi kinerja KPK. Hal itu berkaitan dengan maraknya belakangan ini komentar komentar miring dari Anggota DPR RI, khususnya dari Komisi III atas kinerja KPK.

“Kami menilai, komentar komentar itu sepertinya sengaja untuk membentuk opini dimasyarakat, yang tidak baik terhadap kinerja KPK. Kami mohon kepada Pak Jokowi selaku Presiden RI, agar segera membubarkan Dewan Pengawas KPK yang digaji besar dari keringat rakyat. Untuk apa ada itu kalau tidak berfungsi dan seperti tidak diakui orang-orang pintar, serta DPR RI yang membuat Undang Undangnya dalam menjalankan tugas,” tegas Gandi Parapat menjawab wartawan di Medan, Selasa (09/06/2020) petang.

Menurut Gandi, KPK sudah bekerja sesuai dengan Undang Undang, menangkap Nurhadi yang dituduh dilindungi KPK. Namun tetap saja ada yang menilai dan memberi komentar komentar, yang mengatakan penangkapan itu melanggar Undang Undang.

“Demikian juga suara anggota komisi III DPR RI seolah olah kecewa dan mengejek kinerja KPK. Kenapa gampang kali mereka-mereka menuduh KPK tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dulu tidak ada tempat pengaduan masyarakat tentang ketidak puasan terhadap kinerja KPK akhirnya diprotes dan diunjukrasai,” kata Gandi.

Untuk itu lanjut Gandi, sekarang sudah jelas ada Dewan Pengawas digaji cukup besar, apakah mereka tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan Undang Undang, apakah kerja Pengawas hanya mengintip kesalahan atau kesilapan KPK.

“Apakah tidak bisa langsung Pengawas memberi arahan atau petunjuk bila mana ada indikasi kesalahan atau kesilapan KPK agar tidak ada yang berkoar koar seolah olah mereka yang benar sesuai dengan Undang Undang. Yang paling mengherankan lagi DPR RI sipembuat Undang Undang KPK seperti bermanufer agar KPK yang sekarang tidak dipercaya masyarakat,” tegas Gandi.

Lebih jauh kata Gandi, PMPHI melihat belum ada berita yang mendukung atau memberi semangat kepada ketua KPK agar kuat menjalankan tugas. Menyadarkan orang agar jangan korupsi dan menangkap orang yang diduga Koruptor.

“Undang Undang KPK yang sekarang jauh berbeda dengan Undang Undang sebelumnya. Untuk itu para orang orang pintar yang ada di Ibu Kota dan anggota DPR RI, tolonglah bantu KPK. Kami di daerah sangat lucu membaca berita berita KPK yang diketuai Firli, seperti pembunuhan Karakter, untung Pak Firli dan semua anggotanya kuat tidak mau dipecah atau dihasut, mereka tetap bekerja sesuai Undang Undang,” katanya.

Gandi berharap, orang-orang pintar yang tinggal di Pusat (red,Jakarta), agar menyajikan berita yang tidak menimbulkan kecurigaan. “Tolonglah berkordinasi dengan Dewan Pengawas KPK, atau kalau tidak ada gunanya mari kita usulkan biar Dewan Pengawas KPK dibubarkan,” tegas Gandi.(rel/x1)

Advertisement