Connect with us

Daerah

Pemko Tebingtinggi Dituding Lakukan Maladministrasi, DPRD Diminta Bentuk Pansus

Published

on

Walikota Tebingtinggi bersama Pengusaha Ryanto saat Peletakan Batu Pertama Rencana Pembangunan Hotel Bintang 4

Tebingtinggi,Geosiar.com

Pemko Tebingtinggi c/q Dinas Perizinan kota T.Tinggi dituding melakukan perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan Maladministrasi dalam proses pembangunan dijalan Kf Tandean.

Pasalnya, Dinas Perizinan Terpadu di duga menerbitkan IMB yang tidak sesuai dengan prinsip izin peruntukan semula.

Dilaunching atau Ground Breaking alias peletakan batu pertama Pembangunan Grand Mansion Hotel berbintang 4, pada Selasa (12/11/2019) lalu oleh Ir.Umar Zunaidi Hasibuan.MM Walikota T.Tinggi disaksikan Ceo Grand Mansion Hotel Riyanto alias Achiong, arsitek perancang Maya Adi Pranoto dan perwakilan Polres, Danramil,ada juga Camat, Lurah dilokasi pembangunan Jl.KF.Tandean T.Tinggi. Menjadikan kasus ini semakin nyata dugaan unsur perbuatan melawan hukumnya.

Peletakan batu pertama Grand Mansion Hotel bintang 4 itu, mengisyaratkan bahwa urusan Izin dan persyaratan lainya pastilah diduga sudah tersedia semuanya, cetus Ratama Saragih Walikota DPD LIRA.T.Tinggi, Sabtu ( 6/6/2020) .

Bahkan,
Pengamat kebijakan publik dan anggaran ini juga menambahkan, jika kemudian faktanya bukan Hotel bintang 4 yang terbangun melainkn Ruko puluhan pintu, maka patut di duga adanya Maladministrasi, bukan itu saja, potensi dugaan unsur Gratifikasi dan Suap bisa saja terjadi, sebab mengubah Izin awal yang tidak sesuai peruntukan semula itu hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang punya wewenang dan otoritas.

Selain maladministrasi, Pemko T.Tinggi kecolongan Potensi PAD dari retribusi pembangunan Grand Mansion Hotel bintang 4 tersebut.

“Bisa di taksir kontribusi dari retribusi pembangunan Hotel bintang 4 tersebut sampai Miliaran Rupiah, dibanding Retribusi Ruko sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 3 pasal 89 Perda Tebingtinggi No.6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dimana rumusanya adalah RIMB = NHB x 0,5 % yakni RIMB adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sama dengan Nilai Harga Bangunan di kali 0,5%,” tegasnya.

Selain itu, cetus Ratama yang juga Responder resmi BPK ini, DPRD patut membentuk Pansus untuk menelusuri unsur kerugian negaranya, sebab tanah yang digunakan untuk bangunan Ruko tersebut adalah Tanah ex rumah dinas TNI.AD.ini perlu untuk membuka tabir, sehingga Harga diri dan Eksistensi Penguasa Pemerintah masih di percaya masyarakat, kalau tidak mau di cap stempel menjadi penguasa yang “Asal Bapak Senang” alias ABS.

Bahkan, masyarakat sekitar pembangunan Grand Mansion Hotel tersebut, khususnya angkatan kerja dan atau pengangguran sudah barang tentu kecewa berat, sebab impian mereka tinggal angan-angan belaka untuk dipekerjakan di Hotel bintang 4 yang gagal bangun tersebut.

Fakta ini tidak boleh terjadi lagi, DPRD dan LSM serta Media harus terus mengawal dan mengawasi kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyatnya, pungkasnya(as/x1)

Advertisement