Connect with us

Nasional

Komda Depalindo Sumut Dukung Pangkas Birokrasi Karantina Di Pelabuhan

Published

on

Komda Depalindo Sumut Drs Hendrik H Sitompul MM


Medan,Geosiar.com

Komda Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Sumut Drs Hendrik H Sitompul MM menyatakan, skenario New Normal yang bakal ditempuh Pemerintah RI dalam upaya menggerakkan kembali perekonomian dan perdagangan dimasa Pandemi ini harus diikuti dengan pengawasan ketat protokol kesehatan tersebut.

“Semua tetap optimistis akan ada perubahan dan kita bisa keluar dari pandemi sepanjang mematuhi protokol kesehatan itu. Dengan begitu, harapannya dunia industri nasional akan segera pulih dan bergerak serta ekonomi dunia juga akan membaik pada tahun depan,” kata Hendrik Sitompul menjawab wartawan di Medan pada Kamis (4/6/2020).

Hendrik mengatakan, kalangan pelaku usaha juga berharap agar sektor logistik, transportasi, karantina, kepabeanan maupun kepelabuhanan berbenah memberikan layanan optimal dengan mengurangi birokrasi yang dapat menyebabkan biaya tinggi.

Hal itu katanya, sesuai dengan harapan yang sebelumnya telah disampaikan Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro di Jakarta.

“Seperti pada aturan karantina yang berkaitan dengan angkutan di daerah dan sebagainya, agar perlu ditinjau kembali karena membebani dunia usaha lantaran beleid itu kami nilai masih abu-abu sehingga sulit dipahami pelaku usaha,” katanya.

Selanjutnya, dia berharap pemangku kepentingan terkait agar dapat memangkas birokrasi yang menghambat tersebut, dan jika hendak membuat aturan semestinya yang sifatnya membumi dan bisa di implementasikan dilapangan.

Pada tataran internasional, Depalindo juga terus melakukan komunikasi dengan para kolega di Asean Shipper Council, guna bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19.

Daya Saing Ekspor

Depalindo kata Hendrik, juga mengusulkan perlunya dukungan penuh dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing kinerja ekspor serta perdagangan di dalam negeri atas produk Hewan, Perikanan dan Tumbuhan yang saat ini dirasa masih ada beberapa hambatan.

Usulan itu disampaikan kepada Menteri Pertanian dengan dilatarbelakangi kondisi perekonomian nasional maupun global saat ini sedang melemah dampak dari pandemi Covid-19.

Berikut Usulan Depalindo Untuk Menghilangkan Biaya Tinggi Logistik di Pelabuhan :

1. Agar segera diterbitkan juklak atas pasal-pasal dalam UU No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang meliputi; Pasal 33, 34, dan 35.

2. Usulan penerbitan juklak yakni :
a. Pasal 33 ayat 1 : Diusulkan harus ada batasan minimal berapa jumlah dan nilai barang yang terkena peraturan ini.

b. Pasal 33 ayat 4 : agar ditiadakan.
Sebagaimana diketahui bahwa produk impor dari luar negeri masuk ke pelabuhan Indonesia melalui pelabuhan transhipment Singapura, Malaysia, Hongkong, Korea dan Taiwan dimana kargo akan pindah kapal untuk pengiriman ke Indonesia, yang tidak dimungkinkan diterbitkan sertifikat kesehatan di negara transhipment tersebut. Dalam proses transhipment kontainer tidak boleh keluar dari kawasan pabean setempat dan kontainer tidak dibuka / diperiksa oleh petugas di transhipment port.

c. Pasal 34 ayat 1 : Diusulkan harus ada batasan minimal berapa jumlah dan nilai barang yang terkena peraturan ini.

d. Pasal 35 ayat 1 :
1. Dalam rangka membantu produk UKM ( Usaha Kecil Menengah ), diusulkan harus ada batasan minimal berapa jumlah dan nilai barang yang terkena peraturan ini, kami mengusulkan untuk jumlah/berat minimal 5 ton.
2. Pengertian untuk “area” harus lebih diperjelas apakah antar kota/kabupaten, provinsi, antar pulau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Pasal 35 ayat 1 a : Diusulkan untuk dihapus, mengingat bahwa tidak semua area di Indonesia mempunyai fasilitas laboratorium karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

f. Pasal 35 ayat 4 : Diusulkan untuk dihapus, sebagaimana diketahui bahwa tidak semua pelayaran dalam negeri memiliki direct service dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya dan transhipment dimungkinkan. Pemeriksaan dipelabuhan transhipment tidak lazim dan akan menimbulkan biaya tinggi serta keterlambatan datangnya kargo ditempat tujuan serta mengganggu jadwal ekspor.

g. Sanksi yang diberlakukan kepada pelanggar atas UU No. 21 tahun 2019 mohon ditinjau ulang atas pidana penjara dan denda karena sangat memberatkan, dan diharapkan agar sanksi yang diberlakukan lebih persuasif dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas Indonesia dipasar global untuk mendukung program Kementan yang mentargetkan ekspor naik 300 persen.

h. Harus segera dilakukan sosialisasi, mengingat Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 136/KPTS/HK.150/M/02/2020 sudah diberlakukan sejak tanggal 17 Februari 2020, namun para pelaku usaha sampai saat ini belum menerima sosialisasi.(geo)

Advertisement