Connect with us

Politik

Mendagri akan Tegur Daerah yang ‘Selewengkan’ Dana Pilkada

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang seluruh pemerintah daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak 2020 melakukan realokasi anggaran penyelenggaraan pilkada untuk kegiatan lain. Sementara pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini ditunda hingga akhir 2020 karena pandemi virus corona atau covid-19.

Tito mengatakan bahwa pihaknya tidak segan-segan memberi teguran bagi Pemda yang ‘menyelewengkan’ dana pilkada tersebut.

“Tidak boleh mengalokasikan dana untuk Pilkada. Jadi kalau ada yang realokasi dana Pilkada akan kami tegur,” ungkap Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (27/5/2020).

Tito menegaskan, anggaran daerah yang dialokasikan untuk Pilkada 2020 tidak dapat diganggu gugat, apalagi hingga dialokasikan untuk kegiatan atau hal-hal lain.

Hal tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Kemendarin bernomor 270/2931/SJ berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020.

Tito menyatakan pihaknya ingin anggaran itu aman walaupun kini pemerintah daerah tengah berjibaku melawan penyebaran virus corona. Terlebih, waktu penyelenggaraan Pilkada 2020 sudah mepet, yaitu tahapan dimulai Juni dan pelaksanaannya pada Desember mendatang.

“Kami akan cek bagaimana dana pilkada enggak boleh diganggu,” kata dia

KPU, DPR dan Kemendagri sebelumnya sudah sepakat Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Sementara tahapannya yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona akan dimulai kembali pada 15 Juni 2020.

Advertisement