Connect with us

Nasional

Ribuan Orang Tanda Tangan Petisi, Minta Nadiem Tunda Tahun Ajaran Baru

Published

on

Ilustrasi Belajar dari rumah

Geosiar.com, Jakarta – Sudah ribuan orang menandatangani petisi online meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mendikbud Nadiem Makarim menunda tahun ajaran baru.

Petisi itu diinisiasi seseorang bernama Hana Handoko melalui laman petisi online Change.org. Hingga Kamis (28/5/2020) pukul 08.55, petisi ini sudah ditandatangani 15.806 orang.

“Jika kita bisa belajar dari negara lain bahwa ternyata tidak aman untuk membuka kembali lingkungan sekolah ditengah pandemik Covid-19. Alangkah baik dan bijaksana, jika pemerintah khususnya menteri pendidikan berpikir sebijaksana mungkin tentang dibukanya kembali tahun ajaran baru,” tulis Hana dalam petisi itu.

Hana mengutip dua berita yang mengabarkan 70 siswa tingkat TK dan SD positif Covid-19 usai Prancis membuka kembali sekolah-sekolah pada 11 Mei lalu yang pada akhirnya 18 Mei lalu, Prancis memberlakukan kembali status lockdown.

Selanjutnya, 17 siswa dan 4 orang guru juga terpapar positif Covid-19 selama kurun waktu dua hari setelah negara Finlandia membuka kembali sekolah-sekolah.

“Melihat dua kasus ini, apakah pemerintah yakin untuk membuka kembali tahun ajaran baru seperti biasanya? Dengan protokol kesehatan Covid-19, apakah tetap bisa menjamin anak anak dan guru tidak terpapar Covid-19 di lingkungan sekolah?” ujar Hana.

Dari dua kasus ini, Hana meminta pemerintah menunda tahun ajaran baru atau setidaknya memperpanjang kegiatan belajar secara online dari rumah demi keamanan anak-anak.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya telah memutuskan bahwa kalender pendidikan dimulai pada Juli dan berakhir pada Juni tahun berikutnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan sudah menyiapkan sejumlah skenario mengenai permulaan tahun ajaran baru 2020/2021.

Menurutnya, keputusan Kemendikbud terkait format pelaksanaan tahun ajaran baru akan merujuk pada kajian Gugus Tugas.

“Mohon menunggu, saya pun tidak bisa memberikan statement apapun keputusan itu, karena itu dipusatkan di Gugus Tugas. Tapi kami tentu terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Rabu, 20 Mei 2020 lalu.