Connect with us

Sumut

Kata Gugus Tugas Covid-19 Sumut Terkait Tudingan Selisih Rp14 M dalam Pengadaan Sembako

Published

on

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Riadil Akhir Lubis

Geosiar.com, Medan – Pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kepada 1.321.426 Kepala Keluarga (KK) terdampak covid-19 di 33 kabupaten/kota di Sumut diduga ada kebocoran hingga belasan miliar.

Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumut, Hendra Hidayat, mengatakan, kebocoran itu Rp11.000 per paket, sehingga jika dikalikan 1.321.426 KK, maka total kebocoran Rp14,535 miliar.

Hendra Hidayat menjelaskan, nilai selisih Rp11.000 per KK itu diperoleh dari harga per paket sembako JPS Pemprov Sumut Rp225.000 dengan harga pasar Rp214.000. Dugaan itu pun diarahkan Hendra Hidayat kepada Pemprov Sumut.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra, Aulia Rizki Agsa pun mengatakan selisih itu memang ada dan itulah yang dibagi-bagikan kepada pejabat.

Lantaran dituding sejumlah pihak bahwa ada mengambil untung terselubung dari selisih perkiraan harga pasaran dan harga yang ditetapkan dari pengadaan bantuan sembako program JPS, Pemprov Sumut akhirnya buka suara pada Jumat (15/05/2020).

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi tidak berkenan mengomentari itu. Edy meminta para awak media agar menanyakan hal itu kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Riadil Akhir Lubis.

Riadil merupakan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut itu. Yakni pihak yang menangani perihal nonkesehatan penanganan covid-19, termasuk soal bantuan sembako JPS.

Riadil pun menampik terkait tudingan ambil untung di balik selisih harga pengadaan sembako itu.

“Tidak ada mark up disitu,” ujarnya.

Ia merinci harga sembako sebesar Rp 225.000 per paket per kepala keluarga (KK), sebagaimana yang ditetapkan, yakni beras 10 kg Rp 112.000, minyak goreng 2 liter Rp 28.000, gula 2 kg Rp 37.000 dan mi instan 20 bungkus Rp 48.000.

“Total semuanya Rp 225.000 per paket bantuan untuk setia KK,” tegas Riadil.

Harga masing-masing per jenis bahan sembako itu, kata Riadil merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari harga satuan yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut dan survei harga di pasaran, seperti pasar tradisional, grosir dan di pusat perbelanjaan.

Dalam penetapan harga per jenis sembako itu, ungkap Riadil, turut diawasi BPKP Perwakilan Sumut, Satgas Pangan yang Diketuai Dirreskrimsus Polda Sumut, Disperindag dan lain-lain.

Lebih lanjut Riadil mengatakan, tidak ada secara khusus dianggarkan untuk keuntungan, biaya packing dan pengangkutan bagi perusahaan-perusahaan yang diminta menyediakan paket sembako itu.

Riadil mengatakan, ada puluhan perusahaan yang terlibat dalam penyediaan sembako itu dari kabupaten/kota. Tujuannya supaya ada pemerataan pertumbuhan usaha.

“Karena prinsip pengadaan kan harus juga menguntungkan ekonomi,” sebut Riadil.

Riadil menjelaskan, dari 33 kabupaten/kota di Sumut, ada 16 yang meminta bantuan sembako dalam bentuk transfer dana. Lalu 17 kabupaten/kota meminta dalam bentuk sembako. Namun ia menjelaskan, data ini dinamis, karena biasanya berubah-ubah, hari ini kabupaten minta uang aja, besok sembako.

Nantinya 16 kabupaten/kota yang meminta transfer dana, harus tetap dibelanjakan dalam bentuk sembako. Lalu harga per jenis sembakonya, tetap mengacu pada yang ditetapkan provinsi.

Tetapi jika harga per jenis sembako lebih tinggi daripada harga yang ditetakan provinsi, maka 16 daerah itu harus menambahi biayanya.

“Yang dari provinsi itu harga maksimal. Jika mereka (daerah) mau nambah, itu kreasi mereka dan disilahkan. Namanya juga bantuan,” sebut Riadil.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Sumut memberikan bantuan sembako JPS kepada 1.321.426 KK terdampak covid-19 di 33 kabupaten/kota di Sumut. Setiap KK penerima, mendapatkan bantuan bahan pokok berupa beras, gula, minyak makan dan mi instan senilai Rp 225.000.

Anggaran total Rp 297.320.850.000 disiapkan Pemprov Sumut untuk bantuan JPS bahan pokok ini. Anggaran itu bersumber dari refocusing anggaran penanganan covid-19 Sumut tahap I sebesar Rp 502,1 miliar.

Sementara untuk jumlah penerima 1.321.426 KK itu ditetapkan menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sudah disepakati kepala daerah masing-masing kabupaten/kota.