Connect with us

Sumut

Walikota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin Dituntut 7 Tahun Penjara

Published

on

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin setibanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi menuntut Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin selama 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Putusan tersebut disampaikan di Pengadilan Negeri Medan pada Kamis (14/5/2020).

“Kami menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar jaksa ketika membacakan tuntutan terhadap Eldin di PN Medan, Kamis (14/5/2020).

Jaksa menilai Eldin melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia menyebut Eldin terbukti menerima suap Rp2,1 miliar secara bertahap.

Disampaikan, duit tersebut diterima Eldin dari para pejabat di Medan. Suap itu diduga diberikan ke Eldin melalui Samsul Fitri yang saat itu menjabat sebagai Kasubbag Protokoler Pemko Medan.

Jaksa menuntut hukuman tambahan untuk Eldin. Jaksa menuntut agar hak politik Eldin dicabut selama 5 tahun.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Dzulmi Eldin berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah Dzulmi Eldin S menjalani hukuman pokoknya,” ujar jaksa.

Dzulmi Eldin Dituntut 7 Tahun, sebelumnya didakwa menerima suap dari sejumlah kepala dinas di Medan mulai 2018-2019.

Duit itu diduga diterima Eldin untuk keperluan pribadinya, seperti kebutuhan operasional saat mengikuti kegiatan di Tarakan ataupun di Jepang.