Connect with us

Nasional

Iuran BPJS Naik, Ini Kata Fraksi PKS

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto meminta pemerintah agar membatalkan kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) No. 64/2020 yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, Perpres itu dianggap tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung (MA) No.7P/HUM/2020 yang membatalkan kebijakan kenaikan iuran BPJS sebelumnya.

“Secara hukum Perpres ini jelas bermasalah. Kedudukan Perpres ini tumpang tindih dengan Perpres Nomor 75 tahun 2019 yang masih berlaku,” ujar Mulyanto, Kamis (14/5/2020).

Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020, lanjut Mulyanto, cuma membatalkan pasal 34, ayat 1 dan 2 lantaran bertentangan dengan peraturan di atasnya, yakni Pasal 2, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sementara pasal lain masih berlaku.

“Jadi kalau sekarang Pemerintah mengeluarkan Perpres baru yang isinya mengatur hal yang sama maka seolah ada tumpang tindih aturan hukum. Harusnya Pemerintah mengeluarkan Perpres sesuai putusan MA saja. Bukan membuat aturan baru yang membuat rakyat resah,” ungkap anggota komisi VII DPR tersebut.

Ia juga menganggap kebijakan Pemerintah yang kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan tidak tepat dan diyakini akan memberatkan rakyat yang sekarang sedang dilanda pandemi Covid-19 khususnya dalam bidang ekonomu.

Mulyanto menjelaskan, apalagi di tengah masa darurat pandemi Covid-19 dan di saat kaum muslimin ingin khusuk mengoptimalkan ibadah di sepuluh hari terakhir Ramadhan, pemerintah semestinya peka dan peduli dengan masyarakat.

“Setop wacana kenaikan BPJS. Dimana nurani Pemerintah terhadap rakyatnya yang sedang menderita?” pungkasnya.