Connect with us

Nasional

Waketum Demokrat Minta Batalkan Program Kartu Prakerja di Masa Pandemi

Published

on

Kartu Pra Kerja

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Willem Wandik mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar membatalkan program kartu prakerja di masa pandemi Covid-19. Hal itu lantaran melihat polemik di tengah masyarakat yang ditimbulkan oleh program kartu prakerja.

Menurut Wandik yang sekaligus anggota DPR RI Komisi V ini, kini masyarakat lebih memerlukan bantuan sembako ataupun tunai daripada pelatihan kerja.

Seperti diketahui, saat ini banyak masyarakat yang mengalami PHK ataupun dirumahkan dari pekerjaannya. Mereka kesulitan membeli kebutuhan pokok ataupun membayar cicilan kredit. Menurutnya, bantuan tunai akan sangat membantu mereka di masa pandemi ini.

Menurut Wandik, dalam kampanye Presiden Jokowi, sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Oleh karenanya, pelatihan kerja mesti dilakukan secara langsung (offline) oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang telah terakreditasi dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.

Wandik menilai, program kartu prakerja tidak efektif dilaksanakan di masa pandemi. Selain pelatihan kerja seharusnya ada interaksi langsung pelatih dan peserta, lulusan pelatihan belum tentu terserap dunia kerja karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini sedang turun akibat dampak pandemi,” jelasnya, Sabtu (9/5/2020).

Wandikmengingatkan kembali agar Menko Perekonomian segera membatalkan program kartu prakerja di masa pandemik. Anggaran yang ada direalokasi dan refocusing menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yg mengalami PHK ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19.

“Kami desak Pak Airlangga segera batalkan program ini. Apalagi beredar informasi bahwa pelaksanaan program ini tidak menggunakan mekanisme tender dan diduga ada conflict of interest dalam prosesnya. Anggaran kartu prakerja sangat besar, jangan sampai uang rakyat ini malah menguntungkan kepentingan kelompok tertentu,” tandas dia.