Connect with us

Nasional

Pilkada Ditunda, Kemendagri Tegaskan Anggaran Tak Direalokasi untuk Covid-19

Published

on

Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto

Geosiar.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa tidak ada realokasi anggaran pemilihan kepala daerah atau pilkada untuk penanganan Covid-19. Pasalnya, hibah bukan salah satu pos belanja yang menjadi sasaran realokasi. Diketahui anggaran pilkada masuk dalam pos belanja hibah di APBD.

“Rasionalisasi belanja dalam SKB Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) bernomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020, ditegaskan bahwa yang dirasionalkan adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Tidak mencangkup belanja hibah,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto pada Minggu (26/4/2020).

Dirinya mengatakan, setiap penganggaran di APBD harus mempunyai dasar hukum yang melandasinya. Dimana untuk realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 merujuk pada Instruksi Mendagri dan SKB.

“Sehingga jika bicara relokasi anggaran di APBD, instruksi Mendagri dan SKB yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya,” ungkap dia.

Ardian juga mengatakan Mendagri Tito Karnavian sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 270/2931/SJ terkait pelaksanan Pilkada Serentak 2020. Dimana di dalam surat tersebut dijelaskan pendanaan pilkada.

“Sehingga terkait surat Mendagri tersebut bahwa sifatnya hanya memenuhi keinginan dari KPU agar Mendagri bisa memberikan kepastian penganggaran di daerah dalam pelaksanaan pilkada,” tandas dia.

Ardian menyebut dari hasil rapat kerja dengan Komisi II, KPU yakin pilkada bisa digelar akhir tahun ini. “Dimana setelah itu, pada saat rapat kerja dengan Komisi II di pertengahan April lalu, KPU meyakinkan kembali pemerintah dan DPR bahwa pilkada dapat dilaksanakan pada 9 Desember 2020,” tuturnya.

Dia mengatakan alokasi untuk pelaksanaan pilkada tetap dianggarkan. Namun begitu tidak dicairkan sampai ada regulasi selanjutnya.

“Betul, intinya sampai dengan regulasi lebih lanjut. Karena dasar pelaksanaan dan anggaran adalah regulasi,” tutup dia.