Connect with us

Politik

DPR dan Pemerintah Tunda Pilkada Serentak 2020

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal tersebut diputuskan pada rapat di Komisi II DPR yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan serta Plt Ketua DKPP Muhammad.

Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia mengumumkan, setelah mendengarkan penjelasan KPU terkait penundaan ini dan berdasarkan kesimpulan rapat, disepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak ini ditunda. Alasannya demi keamanan di tengah pandemi virus corona ata Covid-19.

“Pilkada ini pasti akan melibatkan banyak orang dan kalau melibatkan banyak orang itu sangat mengambil resiko untuk terjadi penyebaran virus ini. Maka kami semua sepakat tadi Pilkada serentak 2020 ini tahapannya ditunda,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Meskipun ditunda, lima tahapan Pilkada yang sudah dijalankan tetap sah dan akan diteruskan prosesnya.

Namun, belum ada kesepakatan sampai kapan penundaan Pilkada dilakukan. Doli mengatakan, ada bermacam opsi.

Pertama, pilkada tetap digelar tahun ini paling lambat Desember 2019 dengan asumsi masa tanggap darurat pandemi selesai pada bulan Mei atau Juni.

Kedua, jika melewati tanggal yang diasumsikan bisa digelar pada Maret atau Juni 2021. Opsi terakhir adalah pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda satu tahun hingga September 2021.

Dalam kesepakatan itu, Doli mengatakan semua pihak setuju mesti ada payung hukumnya. Peraturan pengganti undang-undang (Perppu) adalah jalan keluar. Pemerintah diminta agar segera menyiapkan Perppu untuk Pilkada 2020.