Connect with us

Nasional

Pembangunan 892 Unit Huntap Pengungsi Desa Sukanalu Teran Mirip Kandang Merpati

Published

on

Lokasi Pembangunan Huntap Relokasi Tahap III korban dari erupsi Gunung Sinabung untuk desa sukanalu teran yang dianggap seperti kandang merpati oleh kades, warga dan perangkat desa sukanalu teran

Tanahkaro – Geosiar – Terkait adanya indikasi penyimpangan dan dugaan dugaan terjadinya tindak pidana dalam proses pelaksanaan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang peruntukanya membantu para pengungsi erupsi sinabung dari tiga desa satu dusun dengan total jumlah 892 unit di relokasi Siosar, kecamatan merek kabupaten karo provinsi sumatra utara yang tidak dapat dimanfaatkan ataupun belumlah berpenghuni.

Informasi yang terhimpun dari berbagai sumber yang didapat geosiar dilapangan melihat bahwa benar adanya terkait 892 unit Huntap di relokasi siosar hingga berita ini dinaikan belum juga berpenghuni dan seyogianya seluruh bangunan Huntap tersebut sudah selesai dan diserahkan kepada keluarga penerima manfaat (pengungsi) per tanggal 31 Desember tahun 2019 yang lalu.

Diketahui juga terkait peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti dimulainya pembangunan Huntap Relokasi Tahap III untuk korban erupsi gunung sinabung oleh BNPB dan Gubernur Sumatera Utara (Edy Rahmayadi) pada tanggal 10 oktober 2019 tahun lalu.

Pembangunan Huntap Relokasi Tahap III korban dari erupsi Gunung Sinabung berdasarkan informasi bahwa dokumen kontrak dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan luas lahan pembangunan Huntap beserta Fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 90 Haktare (Ha) dengan jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp.161,718.413.929 (seratus enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus tigabelas ribu sembilanratus duapuluh sembilan rupiah).

Berdasarkan hasil investigasi dilapangan yang kami lakukan hingga saat ini diketahui seluruh Hunian tetap tersebut belum juga selesai dilaksanakan dan belum dapat termanfaatkan serta belum dipergunakan oleh seluruh keluarga penerima maanfaat (pengungsi) dari tiga desa dan satu dusun, yakni :

– Desa Mardingding Kec. Tiga Nderket Kab. Karo sebanyak 258 Unit.
– Desa Sigarang garang Kec. Naman Teran Kab Karo sebanyak 368 Unit.
– Desa Sukanalu Kec. Naman Teran Kab. Karo sebanyak 248 Unit.
– Dusun Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Naman Teran Kab Karo sebanyak 18 Unit.

Awak media melakukan konfirmasi kepada salah satu dari pejabat pembuat komitmen di BPBD Karo mengakui dan mengatakan “Pembangunan Huntap Relokasi Tahap III tersebut benar tidak selesai dilaksanakan sampai batas waktu yang di tentukan” sesuai dengan dokumen kontrak per 31 Desember 2019 seluruh Huntap harus diserahkan kepada seluruh penerima manfaat, dan kita masih upayakan kepada rekanan untuk segera dapat menyelesaikanya, ujarnya dilokasi pembangunan dan dikantor BPBD Karo.

Saat Geosiar melakukan investigasi langsung dilokasi pembangunan Huntap warga Desa sukanalu teran bertemu dengan rombongan kepala Desa (Kades) yang sedang meninjau huntap bersama warga dan perangkat desa, dan saat dipertanyakan kades tersebut menyatakan “kami tidak akan terima huntap ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dan rumah rumah ini hasilnya seperti kandang merpati dengan anggaran ratusan miliar, ujar kades merasa geram, (dok rekaman audio visual : 29/3/2020).

Lanjutnya lagi, BPBD Karo bersama Pemda karo benar benar terlihat sangat tidak perduli dan sengaja mengabaikan aturan dan peraturan yang mengakibatkan rumah rumah bantuan pemerintah pusat kepada warga pengungsi ini tidak dapat segera termanfaatkan, entah apa dendam Oknum oknum BPBD Karo kepada kami para pengungsi erupsi sinabung ini.

Kami berharap Presiden Jokowi mengetahui hal ini, dan hendaknya instansi yang melakukan pengawasan atas kegitan pembangunan Huntap ini dapat melakukan upaya upaya Hukum agar di ketahui dengan pasti apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga pekerjaan rumah rumah bentuk kemanusiaan ini tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan dan agar diketahui juga apakah ada terjadinya tindak pidana korupsi yang akibatkan kerugian pada keluarga penerima manfaat ataupun kerugian keuangan negara, tegas kades sukanalu teran Tosa Sitepu mengakhiri pembicaraan.

Amatan awak media, akibat tidak tercapainya Progres pekerjaan sesuai dengan waktu Kontrak pekerjaan, ribuan jiwa dari keluarga penerima manfaat terkesan sengaja diterlantarkan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas banyaknya uang Negara yang sudah di berikan pemerintah RI untuk kesejahteraan masyarakat pengungsi yang telah ditentukan sebagai penerima manfaat, maka masyarakat pengungsi meminta agar dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pihak pihak terkait didalam pembangunan huntap sesuai ketentuan hukum yang berlaku./edy surbakti

Advertisement