Connect with us

Politik

DPRD Medan Pertanyakan Fungsi Dinas Perdagangan Soal Kelangkaan Masker

Published

on

Medan, Geosiar.com – Sulitnya mendapatkan Masker dan Hand Sanitizer di Kota Medan saat ini sangat disayangkan anggota dewan. Wajar saja jika DPRD Medan mempertanyakan fungsi pengawasan Pemko Medan dalam hal ini Dinas Perdagangan dituding lemah.

“Kita patut mempertanyakan dimana fungsi pengawasan Dinas Perdagangan sehingga Masker dan Hand Sanitizer langka saat ini,” kesal anggota DPRD Medan Edriansyah Rendy (foto) kepada wartawan, Kamis (26/3/2020).

Seharusnya kata Edriansyah Rendy yang duduk di Komisi III DPRD Medan membidangi ekonomi dan pedagangan itu, pejabat Pemko Medan harus melakukan pengawasan sehingga barang yang dibutuhkan saat ini tidak langka dan mahal. “Segera telusuri dimana nyangkutnya. Lakukan upaya hukum bila ada oknum yang bermain dengan situaai seperti ini,” tegas Rendy.

Pada hal kata Edriansyah, Pemko Medan telah lebih dari satu pekan menetapkan status siaga darurat atas wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah juga telah mengambil sejumlah kebijakan untuk mencegah penyebaran virus Corona di Kota Medan dengan mulai dari merumahkan siswa sekolah hingga para ASN di jajaran Pemko Medan.

Tentu, sesuai anjuran pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker apabila keluar rumah. Serta berperilaku hidup bersih dengan mencuci tangan atau menggunakan Hand Sanitizer setiap kali memegang benda di tempat umum maupun melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang lain.

“Tetapi anjuran itu kan sia sia jika masyarakat tidak dapat mendapatkan masker dan Hand Sabitizer. Karena kenyataannya, hingga saat ini Kota Medan masih mengalami kelangkaan Masker dan Hand Sanitizer,” ujar Rendy.

Atas dasar ini, Rendy mempertanyakan fungsi pengawasan Pemko Medan dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Medan. Dikatakan Rendy, hal itu membuat masyarakat kebingungan untuk mendapatkan Masker maupun Hand Sanitizer yang dibutuhkannya.

“Diimbau pakai masker, diimbau pakai Hand Sanitizer, tapi barangnya sulit ditemukan di pasaran, masyarakat pun bingung. Lantas dimana peran pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan. Dimana fungsi pengawasannya terhadap ketersediaan barang-barang tersebut di Kota Medan,” ulang Rendy lagi.

Sebagaimana diketahui, kalaupun Hand Sanitizer ada dapat di pasaran harganya sangat mahal. Harga biasanya sekitar Rp 20 ribuan, kini harganya lebih dari Rp 70 ribu. Yang lebih melambung lagi harga Masker yang normalnya Rp 30 ribu perkotak sekarang paling murah Rp300 ribu perkotak atau naik 10 kali lipat.

Untuk itu, lanjut Rendy, Dinas Perdagangan harus mengambil perannya. Sebab saat ini semua OPD sedang bekerja keras dalam membantu pemerintah guna mencegah penanggulangan Covid-19 di Kota Medan.

“Dinas Ketahanan Pangan sudah sibuk memproduksi Hand Sanitizer, Dinas Kesehatan sibuk menyiapkan penanggulangan bersama dengan Puskesmas-puskesmas, Dinas PKPPR dan OPD lainnya sibuk membuat Westafel untuk mencuci tangan di tempat umum, BPBD dan kecamatan sibuk melakukan penyemprotan desinfektan. Nah, sekarang Dinas Perdagangan juga harus mengambil perannya, kontrol ketersediaan Masker dan Hand Sanitizer di Kota Medan,” lanjutnya.

Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Medan tersebut juga meminta agar Pemerintah Kota Medan menindak tegas oknum-oknum penimbun Masker dan Hand Sanitizer di Kota Medan yang turut mendongkrak harga kedua barang tersebut.

“Dinas Perdagangan juga bisa melakukan sidak-sidak kepada oknum-oknum penimbun barang-barang itu, bisa berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penindakannya. Dan tak hanya soal Hand Sanitizer serta Masker, Dinas Perdagangan juga harus bisa menjaga kekondusifan alur perdagangan di Kota Medan,” harapnya. (lamru)

Advertisement

Politik

Polisi Diminta Tindak Tegas Penimbun APD Cegah Virus Corona

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pihak Kepolisian bersama Pemko Medan telusuri dugaan penimbunan Alat Pelindung Diri (APD) mencegah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Oknum yang terbukti melakukan penimbunan supaya ditindak tegas.

“Kita prihatin APD seperti masker, hand sanitizer langka dan harga meroket. Sehingga masyarakat sulit mendapatkan barang tersebut,” tegas Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE kepada watawan di Medan, Sabtu (28/3/2020).

Pada hal saat situasi seperti guna mencegah meluasnya perebakan virus corona sangat dibutuhkan berbagai APD dan alat alat kesehatan serta obat obatan. “Kita aja kesulitan mendapatkan masker dan APD lainnya untuk dibagi kepada masyarakay. Kita duga ada oknum yang bermain mengambil keuntungan sepihak,” ujar Ihwan asal politisi Gerindra itu.

Ihwan juga berharap kepada Dinas Perdagangan Kota Medan supaya proaktif menelusuri ketersediaan barang tersebut. “Pemko Medan harus melakukan pengawasan sehingga barang yang dibutuhkan saat ini tidak langka dan mahal. Segera telusuri dimana nyangkutnya. Lakukan upaya hukum bila ada oknum yang bermain dengan situaai seperti ini,” tegas Ihwan.

Untuk itu, Dinas Perdagangan bersama Kepolisian dapat rutin melakukan sidak-sidak kepada distributor dan bila terdapat penimbun barang-barang itu supaya ditindak tegas. “Ketersediaan barang itu sangat mendukung suasa kondusif di masyarakat, imbuh Ihwan Ritonga. (lamru)

Continue Reading

Politik

DPRD Medan Siap Alihkan Anggaran Reses dan Perjalan Dinas untuk Bantuan Sosial Dampak Corona

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution mengaku siap jika anggaran reses dan perjalan dinas serta sosialisasi perda (Sosper) DPRD Medan ditiadakan. Dana miliaran yang dianggarakan di APBD Pemko Medan TA 2020 supaya dialihkan membantu masyarakat kurang mampu dan pembelian perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) mencegah Coronavirus Disease (Covid-19).

“Kita prihatin dengan wabah virus corona saat ini. Dampaknya masyarakat akan terancam kelaparan karena terjadi lock down areal. Pemko Medan harus bijak menyikapi hal ini,” ujar Mulia Syahputra (foto) kepada wartawan di Medan, Sabtu (28/3/2020).

Dikatakan Mulia asal politisi Gerindra itu, sebagai bentuk keprihatinannya terhadap warga kesulitan ekonomi karena dampak virus corona. Mulia Syahputra minta Pemko Medan melalui sekretariat DPRD Medan mengalihkan anggaran tersebut.

“Silahkan sekretariat DPRD Medan mempelajari pengalihan nomenklaturnya. Hal itu kiranya disegerakan,” pinta Mulia.

Menurut Mulia Syahputra, terkait hal itu, 50 anggota DPRD Medan diyakini pasti setuju. “Karena peruntukannya untuk bantuan sosial kepada masyarakat konstotuennya juga,” terang politisi muda itu.

Disampaikan Mulia, anggaran dari hasil pengalihan tersebut sebagai tambahan bantuan sosial bagi warga Medan. Namun, Pemko Medan dan pemerintah pusat harus bertanggungjawab biaya pembelian APD dan bantuan sosial.

Bahkan Mulia mendesak Pemko Medan supaya mengalihkan anggaran di APBD Pemko Medan TA 2020 yang dinilai tidak begitu urgen. “Banyak anggaran dari pos lainnya masih dimungkinkan untuk dipangkas dan dialihkan,” tegas Mulia Syahputra. (lamru)

Continue Reading

Politik

DPRD Medan Dukung Pemko Alihkan Anggaran untuk Bantuan Sosial Dampak Corona

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua DPRD Medam H Ihwan Ritonga SE mendukung penuh langkah Pemko Medan melakukan kebijakan alokasi anggaran untuk bantuan sosial bagi warga Medan yang saat kesulitan ekonomi akibat dampak Coronavirus Dosease 2019 (Covid-19).

“Kita (red-DPRD Medan) siap duduk bersama dengan Pemko Medan membahas anggaran untuk bantuan sosial kepada warga kurang mampu terinbas lock down di Medan,” ujar Ihwan Ritonga (foto) kepada Geosiar.com, Sabtu (28/3/2020).

Disampaikannya, pengalihan beberapa pos anggaran yang dinilai kurang efektif di APBD Pemko Medan TA 2020 sangat dimungkinkan dilakukan pengalihan. “Ini masalah urgen dan bencana. Kita prihatin warga Medan terancam kelaparan, maka itu harus cepat diantisipasi,” sebut Ihwan Ritonga asal politisi Gerindra ini.

Menurutnya, kebijakan pengalihan anggaran di beberapa pos pantas saja dilakukan. “Itu sesuai arahan Presiden RI Jokowi agar pemerintah daerah membantu warga kesulitan ekonomi dampak virus Corona,” tambah Ihwan.

Agar bantuan itu cepat terealisasi, Ihwan minta Pemko Medan dengan DPRD Medan beserta lembaga lainnya segera berkordinasi. “Kita tungu kordinasinya secepatnya, kasihan pekerja buruh, ojol, supir angkot, becak dan pedagang K5 saat ini terancam biaya hidup. Kita harus memperhatikan warga Kota Medan yang harus cari uang hari ini untuk makan besok,” tutur Ihwan. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com