Connect with us

Politik

Sosper Abd Rani, Puskesmas dan RS Diminta Tingkatkan Kewaspadaan Cegah Virus Corona

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Abd Rani SH minta seluruh Rumah Sakit (RS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Medan agar maksimal meningkatkan kewaspadaan mencegah penularan Coronavirus Disease 19 (Covid-19). Pemko Medan supaya memberikan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat terkait gejala penyakit apa pun.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Medan Abd Rani SH saat mengelar sosialisasi Perda (Sosper) ke III Tahun 2020 No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl Murai Gg Kadar, Kelurahan Sei Sikambing, Kec Medan Sunggal, Minggu (22/3/2020). Hadir saat sosialisasi tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan ratusan warga.

Apalagi kata Abd Rani, Pemko Medan telah memiliki Perda Sistem Kesehatan maka harus memaksimalkan penerapan Perda guna mencegah Virus Corona. Perda Sistem Kesehatan sudah lama diterbitkan namun hasilnya belum terlihat penerapan yang dirasakan masyarakat. Maka untuk itu, Pemko diminta supaya serius menjalankan Perda dimaksud.

Sama halnya dengan kewajiban Pemko Medan untuk menjamin dan membina Kesehatan lingkungan bagi masyarakat yakni bebas dari limbah, sampah, sarang serangga serta asap rokok. Ke depan penerapan itu supaya ditingkatkan demi peningkatan kesehatan semua pihak.

Pada kesempatan itu, Abd Rani juga mengajak warga Medan dapat meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Peningkatan kesadaran menjaga kesehatan salah satu upaya mencegah berkembangnya
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Medan.

“Tingkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Kurangi aktifitas di luar rumah menjaga kesehatan,” ujar Abd Rani asal politisi PPP itu.

Abd Rani juga berharap Pemko Medan benar benar menjalankan Perda pada BAB VI Pasal 10 terkait pelayanan kesehatan dasar. Begitu juga pada Pasal 10 disebutkan Pemko harus bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan UPT Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Pemko Medan bertanggungjawab menyediakan SDM kesehatan, sarana, prasarana, obat dan vaksin pelayanan kesehatan dasar. Selanjutnya pihak Pemko harus melakukan pembinaan terhadap terhadap pelayanan masyarakat yang akan berkordinasi dengan masyarakat.

Selanjutnya Rani menjabarkan Perda No 4 Tahun 2012 mengatur soal Kesehatan Lingkungan sebagaimana yang tertera Pada BAB VI Pasal 26. Tujuannya untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat fisik, biologi dan sosial agar setiap orang mendapat derajat kesehatan.

Dalam Pasal itu diwajibkan Pemko, swasta dan masyarakat menciptakan lingkungan yang sehat. Lingkungan sehat itu harus bebas dari unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan seperti, asap rokok, limbah, sampah zat kimia, kebisingan dan radiasi sinar pengion.

Sama halnya gedung pemerintahan dan tempat umum wajib menyediakan tempat khusus merokok dan memasang tanpa kawasan tanpa rokok. Setiap orang dan prlaku dilarang memperjualbelikan rokok kepada anak dibawah umur.

Bahkan mengenai makanan dan minuman yang sehat juga diatur dalam Perda tersebut seperti pada Pasal 28. Disebutkan, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam Perda juga diatur berupa sanksi pada BAB XV Pasal 87 yang mana setiap orang yang melanggar ketentuan yang disebut dalam Perda dikenakan sanksi adminitrasi dan pidana. Sanksi tersebut berupa penutupan sarana kesehatan dan pencabutan izin dan status badan hukum.

Sedangkan dalam Pasal 89 disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan bisa diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50 jt.

Pada BAB VII terkait bentuk penyelenggaraan biayaan Kesehatan Pada Pasal 43 disebutkan Pemko Medan berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan serta menjamin pelayanan kesehatan yang aman, adil, terbuka dan terjangkau. Pemko mendorong swasta dan masyarakat untuk berperan aktif mandiri mengatasi pembiayaan.

Selain itu di Pasal 44 yakni pembebasan biaya pelayanan kesehatan. Pada Pasal itu Pemko membiayai seluruh upaya pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan di Puskesmas. Pemko membiayai upaya kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin.

Sebagaimana diketahui Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri XVI BAB dab 92 Pasal. Ditetapkan di Medan pada 8 Maret 2012 di tanda tangani Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap. (lamru)

Advertisement

Politik

Methodist 5 Respon Anjuran Antonius Tumanggor, Minta Sekolah Lain Nyusul

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pihak sekolah Methodist 5 Medan merespon anjuran Wakil Fraksi NasDem DPRD Medan Antonius D Tumanggor menyikapi keluhan orang tua siswa terkait keringanan diskon uang sekolah. Dampak stay at home karena wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) banyak warga kesulitan ekomomi.

Atas dasar itu, Antonius D Tumanggor (foto) minta seluruh sekolah di Medan terutama pihak swasta memberikan keringanan. “Kita apresisasi Methodist 5 sudah merespon memberikan diskon uang sekolah selama 2 bulam,” ujar Antonius kepada wartawan di Medan, Selasa (7/4/2020).

Disampaikan Antonius, kebijakan sekolah Methodist 5 memberikan diskon uang sekolah patut diikuti pihak sekolah lain. Karena kondisi sekarang kemampuan ekonomi warga sangat menurun drastis. “Saat nya yang mampu membantu uang susah,” pinta Antonius.

Sebagaimana diketahui, Methodist 5 telah memberikan diskon 25% uang SPP siswa untuk April dan Mei. Sebelumnya, beberapa orang tua siswa SMA Methodist 5 mendatangi Sopo Restorasi yang dikelola Antonius Tumanggor di Sei Agul .

Salah satunya Ibu Christina Sibarani yang datang mengucapkan terima kasih atas upaya Antonius menyuarakan diskon SPP.

” Saya optimis apa yang sudah dilakukan Sekolah Methodist 5 ini akan menggerakkan sekolah lainnya memberikan diskon SPP. Saya kira sangat patut ya pihak sekolah berempati dengan kesulitan orang tua siswa di masa sulit ini,” tegasnya. (lamru).

Continue Reading

Politik

Komisi II DPRD Medan-Dinsos Sepakat Tidak ada Batas Lapor Warga Mendapat Bantuan Beras

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan ternyata tidak ada melakukan pembatasan waktu soal pelaporan warganya untuk mendapatkan bantuan beras dari Pemko Medan terkena dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selagi status tanggap darurat warga dipersilahkan melaporkan ke Kepling dan Pemko akan berupaya memberikan bantuan beras semaksimal mungkin.

Hal tersebut terungkap saat Komisi II DPRD Medan berkunjung ke Dinas Sosial Kota Medan, Selasa (7/4/2020). Kunjungan tersebut dimpimpin Ketua Komisi II DPRD Medan Aulia Rachman bersama Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, Wakil Ketua Komisi II Sudari ST didampingi anggota Wong Cun Sen, Afif Abdillah, Dhiyaul Hayati dan Johannes Haratua Hutagalung. Mereka diterima Kepala Dinas Sosial Kota Medan Endar Sutan Lubis serta stafnya.

Dalam pertemuan tersebut disepakati guna menghindari keresahan di tengah masyarakat, Dinas Sosial melalui pihak Kecamatan dan Kelurahan membuat surat edaran kepada masyarakat bahwa tidak ada batas lapor hingga 29 Mei untuk mendapat bantuan beras.

Bahkan, bila masih status tanggap darurat diperpanjang diatas 29 Mei maka pelaporan untuk bantuan tetap diakomodir.

Hanya saja kata Endar Sutan, bantuan beras diprioritaskan kepada masyarakat dengan kriteria masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah akibat dampak Covid 19.

“Selanjutnya bantuan akan diupayakan semaksimal mungkin. Kalau situasi semakin darurat dan dana mencukupi dimungkinkan semua warga Medan akan dapat. Tetapi yang prioritas tetap terkena dampak Covid,” terang Endar.

Ditambahkan Endar, saat situasi menghadapi bencana saat ini pihaknya tidak melakukan prosedur yang kaku. “Pendataan dapat berangsur angsur terus dilakukan. Tujuannya untuk kepentingan membantu masyarakat yang prioritas. Kami pun mempercayakan kepada Kepling harusnya tahu siapa warganya yang miskin dan kaya,” sebut Endar.

Pada kesempatan itu, Endar Sutan Lubis mengharapkan kolaborasi DPRD Medan terkhusus komisi II bidang kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi itu untuk mengawasi distribusi agar tidak ada penyimpangan. Sehingga bantuan beras dapat tepat sasaran dan merata.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST berharap pembagian beras supaya ditambah terus. Karena beras yang telah disiapkan 1000 ton dinilai tidak akam mencukupi kebutuhan warga Kota Medan yang terimbas dari Covid 19.

Menyoal kecukupan anggaran pembelian beras, Sudari mengatakan DPRD dan Pemko sudah sepakat akan melakukan pergeseran atau pengalihan pos pos anggaran di APBD 2020.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Afif Abdillah, juga meminta Dinsos Medan menyiapkan hotline call center yang bisa dihubungi untuk pengaduan masyarakat. Karena jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan dan menjadi ajang mencari keuntungan.

“Pemberian bantuan beras ini dilakukan secara bertahap sampai 1.000 ton ini haru terdistribusi dengan baik. Karena dari informasi kita terima, ada warga hanya dapat 1,5 kg beras bukan 5 kg per KK. Ini kan harus ditelusuri kenapa bisa begini dan apakah ada unsur kesengajaan,” imbuhnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Sudari ST Minta Pemko Medan Segerakan Salurkan Sembako ke Panti Asuhan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST minta Pemko Medan segera memberikan bantuan sembako kepada Panti Asuhan yang ada di Kota Medan. Panti Asuhan yang selama ini banyak mengharapkan menerima bantuan dari pihak ke tiga saat ini mulai menurun.

“Kita harapkan Pemko Medan memberi perhatian serius soal distribusi sembako kepada seluruh Panti Asuhan yang ada di Medan. Kita antisipasi jangan sampai kelaparan,” ujar Sudari ST (foto) kepada wartawan di Medan, Selasa (7/4/2020).

Disampaikan Sudari asal politisi PAN itu, pada umumnya Panti Asuhan banyak mengharapkan bantuan dari pihak Donatour. Tetapi karena wabah Corona virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga banyak pihak yang menghentikan bantuannya.

“Maka itu Pemko Medan harus peduli dengan keluhan warga disana. Seluruh Panti Asuhan jangan pilih kasih,” tegas Sudari saat berkunjung ke Dinas Sosial Kota Medan, Selasa siang.

Dikatakan Sudari yang duduk di Komisi II membidangi kesehatan masyarakat (Kesra) itu, saat situasi seperti saat ini Pemko Medan supaya cepat tanggap. “Prioritaskan mereka karena ketergantungan bantuan. Sekarang ini banyak pihak mengurungkan niat membantu karena wabah Covid. Pemko harus hadir,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Endar Sutan Lubis menanggapi masukan anggota dewan Sudari mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pendataan.

“Terima kasih atas masukannya, ini akan menjadi perhatian kami. Sesegera mungkin akan kami lakukan pendataan,” ujar Endar.

Disampaikannya, selama ini pihaknya memiliki data jumlah Panti Asuhan yang ada di Kota Medan sekitar 107 unit. “Akan kami data kembali termasuk jumlah anggota masing masing,” paparnya. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com