Connect with us

Sumut

Warga dan Pemkab Sergai Saling Klaim Pemilik Sah Pekan Rabu Juhar

Published

on

Pihak Pemerintah Kab.Sergai pada saat memasang plang, Rabu (11/3/2020)

Geosiar.com, Tebing Tinggi  – Puluhan warga di Kecamatan Bandar Khalifah dengan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai (Sergai) merebut sebidang tanah dengan luas kurang lebih sepuluh ribu meter persegi di Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah Sergai, pada Rabu (11/3/2020).

Pasalnya tanah tersebut saat ini telah menjadi tempat pasar pekan rabu Juhar yang dikelola pihak pemerintah melalui Dinas Perindagsar  Kabupaten Sergai.

Marisi Silalahi (69) mengatakan, “Kami dari 20 tinggal 19 orang pemilik tanah mengklim dan melarang para pedagang berjualan,dimana puluhan tahun sudah tanah kami menjadi tempat pasar pekan rabu Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, yang di kelolah oleh Dinas Perindagsar Kabupaten Serdang Bedagai, bahkan sudah membangun tempat orang jualan.”

“Yang menjadi pertanyaan kami sekarang kenapa diantara dari 20 orang yang 1 orang bisa menjual sedangkan kami yang 19 orang lagi tidak bisa menjual tanah kami? jelas sampai sekarang ini kami masih ada memegang Surat Asli Pernyataannya,” ucap Marisi.

Martin Silalahi, SH selaku kuasa hukum dari masyarakat pemilik tanah menambahkan, masyarakat pemilik tanah hanya minta keadilan dan kejelasan dari pihak Pemkab Sergai.

“Kalau memang itu sudah milik pemerintah Kabupaten Sergai, karena kami ingin tau sejak kapan dan siapa yang menjual ataupun menghibakan tanah kami ke pihak pemerintah tanpa sepengetahuan kami selaku ahli waris masing-masing,” tambahnya Martin.

“Menyikapi hal tersebut  kami dari pihak Pemkab Sergai hadir saat ini dalam rangka bagaimana para pedagang bisa kembali berdagang seperti semula sesuai tempat yang sudah di sediakan, dengan prinsip kita dari Pemerintah siap hadir dimana saja bila dibutuhkan sehingga para pedagang bisa lebih kondusif dan masyarakat juga bisa melakukan transaksi jual beli di pasar yang sudah kita persiapkan kedepannya bisa lebih terkendali aman dan nyaman sehingga masyarakat beraktifitas sebaik mungkin,” kata  Karno Siregar Kepala Dinas Perindagsar Kab.Sergai.

“Dengan adanya tuntutan dari beberapa masyarakat masalah tanah pasar pekan rabu desa juhar itu semua kita serahkan ke bagian hukum Kabupaten Sergai untuk dapat menjelaskan nantinya, dimana saat ini kita memiki sikap saling menghormati, termasuk klaim warga dan  terkait pertanyaan dasar  apa mengklaim, kita juga tentunya memiliki dasar yang kuat tetapi hal itu tidak layak menjadi konsumsi publik, kami memilih biar keputusan siapa yang berhak ada pada ranah hukum,” tambah Karno.

Berdasarkan pantauan dilokasi, sama hal juga dilakukan pihak dari Pemkab Sergai  melalui Dinas perindagsar Kabupaten Sergai yang membuat plang bahwasanya tanah itu adalah milik/aset Pemkab Sergai. Tampak Pajar Simbolon  Kasat Pol PP Kab. Sergai, Kapolsek Bandar Khalifah AKP Leo Simbiring, Danramil 12 Bandar Khalifah Lettu Inf I Manullang, Camat Bandar Khalifah H. Mhd Khairi, S.Sos. (WH)

Sumut

Kapolres Tebing Tinggi Bersama Walkot Cek Ruang Isolasi ODP dan PDP Virus Corona

Published

on

Kapolres Tebing Tinggi Bersama Walkot Tebing Tinggi Mengecek Ruang Isolasi Bagi ODP ataupun PDP (WH/Geosiar.com)

Geosiar.com, Tebing Tinggi – Kapolres Tebing Tinggi AKBP James P. Hutagaol S.IK bersama Wali Kota Tebing Tinggi Ir. Umar Zunaidi Hasibuan, MM melaksanakan pengecekan ruang isolasi bagi ODP ataupun PDP yang terkena Virus Corona atau Covid-19, di Lapangan TC. Lalu dilanjut ke Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane Jalan Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi pada Rabu (8/4/2020) sekira pukul 10.30 WIB.

Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut Danramil 13 Kapten Inf. Budiono, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Basaruddin, Direktur Rumah Sakit Kumpulan Pane Dr. Yonhly B. Dachban serta Kepala BPBD Kota Tebing Tinggi Wahid Sitorus.

Dalam pengecekan tersebut Wali Kota Tebing Tinggi menyampaikan kepada pihak Rumah Sakit Kumpulan Pane, apabila adanya warga/pasien yang terkena ODP ataupun PDP agar secepatnya dilakukan Rapid Test. Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi sekarang juga bakal mengirimkan Rapid Test ke Rumah Sakit Kumpulan Pane.

“Untuk pasien ODP yang sekarang dirawat di Ruangan Rindu agar dipisahkan jangan disatukan, yang mana untuk pasien ODP berjumlah 3 (tiga) orang agar tetap dilakukan Rapid Test dan apabila hasilnya dinyatakan positif maka segera juga dirujuk ke Rumah Sakit Tipe A (Rumah Sakit Martha Firska dan Rumah Sakit G. L. Tobing) yang dimana Rumah Sakit Kumpulan Pane merupakan Rumah Sakit Tipe B,” kata dia.

“Dan untuk Mobil Ambulance jangan disamakan dengan pasien lain, khusunya mobil untuk pasien ODP ataupun PDP agar Mobil Ambulance tersendiri,” tambah Umar Zunaudi. (WH)

Continue Reading

Sumut

Laka Lantas di Tebing Tinggi, Seorang Kakek Pengendara Septor Mengalami Luka Berat

Published

on

Korban pengendara sepeda motor yamaha mio sedang dirawat di RS Bhayangkara Tebing Tinggi, Rabu (8/4/2020) (WH/Geosiar.com)

Geosiar.com, Tebing Tinggi – Lantaran kurang berhati-hati, seorang kakek pengendara Sepeda Motor (Septor) Yamaha Mio BK 3429 NB atas nama Tjia Thoanlai alias Joedodi Harjo (77), warga Jalan Soekarno Hatta No 44 Lk IV Kel. Tambangan, Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi mengalami luka berat akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Seokarno Hatta, tepatnya di Simpang Medan Lk III Padang Hilir Kota Tebing Tinggi pada Rabu (8/4/2020) sekira pukul 09.30 WIB.

Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Vivin Ayuning Tyas, S.IK melalui Kanit Laka Aiptu. K. Napitupulu saat di konfirmasi wartawan, Rabu (8/4/2020) membenarkan kejadian itu. Ia menjelaskan, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, septor datang melaju dari arah Medan menuju arah Kisaran dengan kecepatan tinggi. Setibanya di TKP, pengemudi septor mendahului kendaraan yang ada di depan dari sebelah kanan jalan.

Kemudian, pada saat mendahului tidak memperhatikan datangnya Mobil Truck Tronton BK 8426 LN yang datang melaju dari arah berlawanan yakni arah Kisaran menuju arah Medan. Sehingga terjadi kecelakaan, yang mana bagian roda depan dari septor berbenturan dengan bagian depan sebelah kanan dari mobil truk. Akibatnya pengemudi septor mengalami luka-luka dan di bawa ke RS Bhayangkara Tebing Tinggi.

Selanjutnya pihak laka lantas polres Tebing Tinggu sudah melakukan cek olah TKP.

Kanit Laka Lantas Polres Tebing Tinggi Aiptu.K. Napitupulu bersama anggota,pada saat melakukan cek TKP

“Saat ini barang bukti sudah kita amankan di kantor unit Laka Lantas Polres Tinggi 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z BK 3429 NB. Dan 1 Unit Mobil Truck Tronton BK 8426 LN untuk proses selanjutnya,” papar Kanit Laka Lantas.

“Pengemudi truk atas nama Umar (61) warga Jalan Pulau Kalimantan Lk II Kel Persiakan Kec Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tidak mengalami luka, dan kerugian material diperkirakan sekitar Rp.1.000.000,” tutup Kanit. (WH)

Continue Reading

Sumut

Pemko Medan Sahuti Instruksi Mendagri Refocusing Anggaran Cegah Covid-19

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Sekda Kota Medan Ir H Wiriya Alrahman MM mengikuti vidio conference (vidcon) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian di Command Centre, Balai Kota Medan, Rabu (7/4/2020).

Dalam Vidcon yang juga diikuti 519 kepala daerah di seluruh Indonesia, Mendagri minta kepada seluruh daerah untuk segera melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) guna percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayahnya masing-masing.

Di damping Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan T Ahmad Sofyan, Kepala Bappeda Irwan Ritonga, Kepala Inspektorat Ikhwan Habibi Daulay, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Suherman serta Kabag Perlengkapan dan Layanan Pengadaan SI Dongaran, Sekda menjelaskan, ada 3 fokus yang harus dilakukan dalam melakukan refocusing dan evaluasi anggaran.

Selain penanganan Covid-19, baik itu pencegahan maupun yang sudah terkena, jelas sekda, juga penyediaan anggaran untul social safety net (jaringan pengaman sosial), serta penyediaan anggaran untuk menjaga kelangsungan perekonomian di masing-masing daerah.
Selanjutnya untuk pengadaan barang dan jasa terkait penanganan Covid-19, jelas Sekda, sudah banyak surat edaran yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta stament langsung dari Ketua KPK Firli Bahuri. Sistem pengadaan barang dan jasa harus berpedoman ketentuan yang baru dan sangat disederhanakan.

“Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan bukan penunjukan langsung. Artinya, si rekanan yang ditunjuk langsung untuk pengadaan. Sistemnya nantinya yakni pertanggungjawaban apakah sesuai atau tidak dalam harga satuan dan sebagainya, itu adalah lost audit. Oleh karenanya dalam proses pengadaannya, wajib berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat dan BPKP di wilayah masing-masing, sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sekda.

Vidcon diawali dengan pemaparan Mendagri Tito Karnavian yang menyatakan, dunia saat ini sedang menghadapi wabah virus yang sangat luar biasa dan yang terluas selama sejarah umat manusia. Oleh karenanya diperlukan penanganan yang khusus untuk melawan Covid-19. Sebab, pengaruh virus tersebut berdampak terhadap kesehatan dan ekonomi setiap negara.

“Untuk nenghadapi Covid-19, kita harus mengambil strategi bagaimana mengutamakan kesehatan publik namun tetap berupaya menjaga ekonomi agar tidak jatuh terlalu dalam, “kata Mendagri.

Guna menghadapi ancaman Covid-19 tersebut, Mendagri mengatakan, telah mengeluarkan Instruksi No 1/2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Salah satu isi poin dalam instruksi tersebut, pemerintah daerah harus melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas.

“Jadi kita harus bersinergi untuk melawan Covid-19 ini, sebab wabah ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan saja melainkan juga berdampak terhadap ekonomi yang nantinya juga akan berpengaruh pula terhadap sosial,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri yang turut hadir dalam vidcon menjelaskan, KPK menekankan bahwa subjek hukum yang mengambil kebijakan tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana kecuali tanggung jawab administrasi. Namun demikian imbuhnya, jika ada fakta yang membuktikan subjek hukum dalam mengambil kebijakan memproleh kickback atau mengetahui dengan sadar akan ada akibat menimbulkan kerugian negara tetapi membiarkan atau dengan sengaja, maka yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai pelaku berdasarkan pasal 2 atau 3 UU Tipikor. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com