Connect with us

Nasional

Mahfud MD bakal Adakan Rapat Tingkat Menteri Bahas RUU KKR

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bakal menggelar rapat pimpinan tingkat menteri atau RPTM guna membahas terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

“Pak Menko minggu depan mau mengadakan RPTM untuk membahas draf RUU KKR,” ungkap Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi setelah bertemu Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Mualimin mengungkapkan bahwa hingga kini draf RUU KKR masih terus diperbaiki, sekalian mendalami informasi yang berkembang dari beberapa tokoh dan organisasi masyarakat sipil. Sampai saat ini, tambahnya, pemerintah merancang RUU KKR untuk mengedepankan masalah pemulihan korban pelanggaran HAM yang sudah di-assessment oleh Komnas HAM dan LPSK.

“Kalau urusan yudisial urusan Komnas HAM dan Kejaksaan. Kalau ini nanti pemulihan,” ungkap Mualimin.

Setelah RPTM, tahap selanjutnya yakni menyampaikan permohonan izin prakarsa dan kumulatif terbuka kepada presiden. Setelah disetujui, presiden akan mengeluarkan Surpres atau surat presiden RUU KKR ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Mualimin, pasal terkait amnesti bagi pelaku pelanggar tidak akan ada di RUU KKR yang baru. Selain itu, RUU ini tidak menyentuh ranah yudisial. “Kalau ini rencananya pemulihan ya pemulihan,” kata dia.

Keberadaan KKR sebelumnya diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2004, namun setelah itu, UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 lantaran tidak memberikan kepastian hukum.