Connect with us

Politik

Bahrumsyah Minta Pemko Medan Penuhi RTH Kota Medan 30 Persen

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan didesak agar memenuhi Ruang Terbuka Hijau (RTH) diseluruh inti kota sebesar 30 persen. Sebab, selama ini keberadaan RTH tidak seimbang dan hanya difokuskan di kawasan Mean Utara, padahal di tengah kota sangat perlu RTH sebagai paru-paru kota.

“RTH publik itu menjadi tanggungjawab Pemko Medan sebesar 20 persen untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dan 10 persen nya merupakan RTH privat yang disediakan pemilik gedung dan menjadi syarat dalam pengurusan dokumen perizinan Amdal,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bahrumsyah, Selasa (10/3/2020).

Dikatakannya, proporsi RTH sebesar 30 persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota. Dimana target seluas 30 persen dari luas wilayah kota dapat dicapai melalui pengalokasian lahan perkotaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
“RTH ini menjadi paru-paru kota, maka perlunya direvisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan,” ucapnya.

Dilanjutkan Bahrumsyah, RTH perkotaan harus berkeadilan sehingga wajib memenuhi 30 persen. Jangan dibiarkan bangunan pencakar langit tidak memiliki RTH. “Saat ini Kota Medan belum layak disebut sebagai kota ideal. RTH jangan ditumpuk di Medan Utara semuanya,” kata Bahrumsyah.

Sedangkan masalah Lapangan Merdeka, menurut Bahrumsyah yang juga Ketua DPD PAN Kota Medan itu menyebut bahwa Lapangan Merdeka Medan yang menjadi simbol Kota Medan harus dikembalikan fungsinya menjadi RTH.
“Sekarang RTH di tengah kota ini hampir tidak ada karena semua dikelilingi bangunan. Sama halnya dengan Lapangan Merdeka saat ini, kondisi RTH nya sudah tidak ada bahkan sisi timur Lapangan Merdeka dijadikan lokasi parkir yang sangat kumuh dan mengganggu estetika Lapangan Merdeka,” ungkapnya.

Sementara terkait rencana Pemko Medan untuk merevitalisasi pendopo Lapangan Merdeka dengan ornamen Melayu Deli super megah dengan dana Rp 22 Miliar dan mulai dikerjakan Juni 2020, Bahrumsyah menilai, revitalisasi itu penting namun bagaimana konsepnya disekeliling Lapangan Merdeka ditumbuhi pohon-pohon original.

“Jangan dibangun pohon-pohon batu. Sisi timur dan barat itu harus bersih dari bangunan. Jangan bangun pendopo sampai tiga tingkat tapi sekelilingnya akan sama saja yang membuat bangunan akan sia-sia. Lapangan Merdeka itu kan pusat car free day, jadi butuh tanaman yang banyak disana,” tegasnya. (lamru)

Advertisement

Politik

Polisi Diminta Tindak Tegas Penimbun APD Cegah Virus Corona

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pihak Kepolisian bersama Pemko Medan telusuri dugaan penimbunan Alat Pelindung Diri (APD) mencegah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Oknum yang terbukti melakukan penimbunan supaya ditindak tegas.

“Kita prihatin APD seperti masker, hand sanitizer langka dan harga meroket. Sehingga masyarakat sulit mendapatkan barang tersebut,” tegas Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE kepada watawan di Medan, Sabtu (28/3/2020).

Pada hal saat situasi seperti guna mencegah meluasnya perebakan virus corona sangat dibutuhkan berbagai APD dan alat alat kesehatan serta obat obatan. “Kita aja kesulitan mendapatkan masker dan APD lainnya untuk dibagi kepada masyarakay. Kita duga ada oknum yang bermain mengambil keuntungan sepihak,” ujar Ihwan asal politisi Gerindra itu.

Ihwan juga berharap kepada Dinas Perdagangan Kota Medan supaya proaktif menelusuri ketersediaan barang tersebut. “Pemko Medan harus melakukan pengawasan sehingga barang yang dibutuhkan saat ini tidak langka dan mahal. Segera telusuri dimana nyangkutnya. Lakukan upaya hukum bila ada oknum yang bermain dengan situaai seperti ini,” tegas Ihwan.

Untuk itu, Dinas Perdagangan bersama Kepolisian dapat rutin melakukan sidak-sidak kepada distributor dan bila terdapat penimbun barang-barang itu supaya ditindak tegas. “Ketersediaan barang itu sangat mendukung suasa kondusif di masyarakat, imbuh Ihwan Ritonga. (lamru)

Continue Reading

Politik

DPRD Medan Siap Alihkan Anggaran Reses dan Perjalan Dinas untuk Bantuan Sosial Dampak Corona

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution mengaku siap jika anggaran reses dan perjalan dinas serta sosialisasi perda (Sosper) DPRD Medan ditiadakan. Dana miliaran yang dianggarakan di APBD Pemko Medan TA 2020 supaya dialihkan membantu masyarakat kurang mampu dan pembelian perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) mencegah Coronavirus Disease (Covid-19).

“Kita prihatin dengan wabah virus corona saat ini. Dampaknya masyarakat akan terancam kelaparan karena terjadi lock down areal. Pemko Medan harus bijak menyikapi hal ini,” ujar Mulia Syahputra (foto) kepada wartawan di Medan, Sabtu (28/3/2020).

Dikatakan Mulia asal politisi Gerindra itu, sebagai bentuk keprihatinannya terhadap warga kesulitan ekonomi karena dampak virus corona. Mulia Syahputra minta Pemko Medan melalui sekretariat DPRD Medan mengalihkan anggaran tersebut.

“Silahkan sekretariat DPRD Medan mempelajari pengalihan nomenklaturnya. Hal itu kiranya disegerakan,” pinta Mulia.

Menurut Mulia Syahputra, terkait hal itu, 50 anggota DPRD Medan diyakini pasti setuju. “Karena peruntukannya untuk bantuan sosial kepada masyarakat konstotuennya juga,” terang politisi muda itu.

Disampaikan Mulia, anggaran dari hasil pengalihan tersebut sebagai tambahan bantuan sosial bagi warga Medan. Namun, Pemko Medan dan pemerintah pusat harus bertanggungjawab biaya pembelian APD dan bantuan sosial.

Bahkan Mulia mendesak Pemko Medan supaya mengalihkan anggaran di APBD Pemko Medan TA 2020 yang dinilai tidak begitu urgen. “Banyak anggaran dari pos lainnya masih dimungkinkan untuk dipangkas dan dialihkan,” tegas Mulia Syahputra. (lamru)

Continue Reading

Politik

DPRD Medan Dukung Pemko Alihkan Anggaran untuk Bantuan Sosial Dampak Corona

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua DPRD Medam H Ihwan Ritonga SE mendukung penuh langkah Pemko Medan melakukan kebijakan alokasi anggaran untuk bantuan sosial bagi warga Medan yang saat kesulitan ekonomi akibat dampak Coronavirus Dosease 2019 (Covid-19).

“Kita (red-DPRD Medan) siap duduk bersama dengan Pemko Medan membahas anggaran untuk bantuan sosial kepada warga kurang mampu terinbas lock down di Medan,” ujar Ihwan Ritonga (foto) kepada Geosiar.com, Sabtu (28/3/2020).

Disampaikannya, pengalihan beberapa pos anggaran yang dinilai kurang efektif di APBD Pemko Medan TA 2020 sangat dimungkinkan dilakukan pengalihan. “Ini masalah urgen dan bencana. Kita prihatin warga Medan terancam kelaparan, maka itu harus cepat diantisipasi,” sebut Ihwan Ritonga asal politisi Gerindra ini.

Menurutnya, kebijakan pengalihan anggaran di beberapa pos pantas saja dilakukan. “Itu sesuai arahan Presiden RI Jokowi agar pemerintah daerah membantu warga kesulitan ekonomi dampak virus Corona,” tambah Ihwan.

Agar bantuan itu cepat terealisasi, Ihwan minta Pemko Medan dengan DPRD Medan beserta lembaga lainnya segera berkordinasi. “Kita tungu kordinasinya secepatnya, kasihan pekerja buruh, ojol, supir angkot, becak dan pedagang K5 saat ini terancam biaya hidup. Kita harus memperhatikan warga Kota Medan yang harus cari uang hari ini untuk makan besok,” tutur Ihwan. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com