Connect with us

Politik

Golkar Rekomendasi Gibran dan Bobby untuk Pilkada 2020

Published

on

Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution

Geosiar.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar sudah memutuskan akan merekomendasikan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Keduanya masing-masing mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan.

“Sudah diputuskan namun suratnya masih dalam proses,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Maman Abdurrahman melalui pesan teks, Senin (9/3/2020).

Maman mengatakan, anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu direkomendasikan menurut aspirasi dari akar rumput. Maman mengatakan bahwa surat rekomendasi dari partai akan segera keluar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya mengatakan partainya memang akan mengusung Gibran kendati seandainya putra sulung Jokowi itu tak direkomendasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Gibran diketahui menjadi kader dan mendaftar pilkada lewat partai banteng itu.

“Tetap mengusung Gibran,” tandas Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020) lalu. Menurutnya, sudah ada penjajakan dengan beberapa partai lain untuk memberikan dukungan yang sama

Sementara ihwal Bobby, lanjut Doli, keluarga besar menantu Jokowi itu mempunyai kedekatan dengan Golkar. Dirinya juga mengatakan bahwa Bobby intensif berkomunikasi dengan partainya.

“Kami berharap Golkar memberikan dukungan kepada Pak Bobby. Pak Bobby juga bisa menjadi bagian keluarga besar Golkar,” tutur dia.

Politik

Paul MA Simanjuntak Gelar Penyemprotan Massal Cegah Covid-19 Tiga Kecamatan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak buktikan kepeduliannya mencegah meluasnya Coronavirus Diseasa 2019 (Covid-19). Sejak 2 pekan lalu, Paul MA Simanjuntak bersama kader PDIP Perjuangan di daerah pemilihan (Dapil) III, terus melakukan penyemprotan cairan disinfektan cegah virus corona.

Seperto, penyemprotan massal dengan mengkerahkan mobil pemadam kebakaran, Sabtu (4/4/2020) dilakukan di wilayah Kecamatan Medan Timur. Paul MA Simanjuntak yang saat ini menjabat Ketua Komisi IV DPRD Medan, bersama pengurus PAC Ranting dan Anak Ranting PDI P Kecamatan Medan Timur melakukan penyemprotan besar besaran ke rumah warga di sepanjang jalan.

Selain Paul MA Simanjuntak, saat lelaksanaan penyemprotan diikuti Ketua PAC Medan Timur Syahrul Anan (Alung), sekretaris PAC Medan Timur David Hutabarat, Ketua PAC Medan Perjuangan Marlan, Calon Ketua PAC Medan Timur Ruth Pulisa Barus.

Penyemprotan dilakukan dua gelombang menghabiskan 2 tangki mobil pemadan kebakaran berkapasitas 10.000 liter cairan disinfektan.

Penyemprotan gelombang pertama yang dimulai pukul 9.00 Wib dilakukan di Jl Sei Kera, Jl Josua, Jl M Yamin, Jl Gaharu, Jalan Karantina, Jl Krakatau, Jl Sidorukun, Komplek Wartawan, Jl Cemara dan Jl Krakatau. Untuk penyemprotan itu menghabiskan 10.000 liter cairan disinfektan.

Selanjutnya, usai mengisi kembali tangki mobil pemadam kebakaran, penyemprotan gelombang ke 2 dilakukan mulai pukul 11.30 Wib disepanjang Jl Angsa, Jl Rakyat, Jl Purwo, Jl Sehati, Jl Pedidikan dan Jl Asrama, Jl Bengkel Baru, Jl Veteran, Jl Perwira, Jl Pasar, Jl Lima Pulo Brayan Darat, Jl Medan Utara, Jl Tempuling dan Jl Perjuangan.

Saat puluhan kader PDI P turun ke lapangan dan penyemprotan berlangsung, terlihat masyarakat sangat antusias menyambut. Banyak masyarakat berteriak minta agar penyemprotan dilakukan masuk gang kecil. “Pak, lingkungan kami juga ikut disemprot lah,” pinta salah satu warga.

Disela acara penyemprotan, Paul MA Simanjuntak mengatakan, penyemprotan cairan disinfektan sudah dilakukan sejak 2 minggu lalu. “Kita sudah bergerak mengantisipasi meluasnya virus corona sejak 2 minggu lalu. Sekitar 50 unit gereja dan 50 unit Mesjid sudah kita semprot menggunakan cairan disinfektan,” ujar Paul.

Ditambahkan, selain tempat ibadah juga sudah melakukan penyemprotan dibeberapa lingkungan dan rumah warga di wilayah daerah pemilihan (dapil) III yakni Kecamatan Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung.

Paul MA Simanjuntak mengajak seluruh masyarakat peduli memutus mata rantai perebakan virus corona. “Seluruh masyarakat kita harap turut dengan anjuran pemerintah. Karena dengan sama sama menjaga maka Covid 19 dapat musnah,” paparnya.

“Sejak dua pekan lalu sudah kita mulai, hingga hari ini. Dan Kamis depan kita bergerak lagi. Dalan tiga hari ini, tim istirahat dulu,” imbuhnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Komisi II DPRD Medan Minta Biaya Perobatan PDP Covid 19 Gratis, Pelayanan Puskesmas Ditingkatkan

Published

on

Komisi II DPRD Medan bersama Dinas Kesehatan Kota Medan saat sharing guna memaksimalkan penanganan Covid-19 (foto:lambok manurung)

Medan, Geosiar.com – Komisi 2 DPRD Kota Medan minta Dinas Kesehatan Kota Medan supaya mencover seluruh biaya pengobatan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) suspect Coronavirus 2019 (Covid-19). Sebab, masih ada Rumah Sakit (RS) rujukan penanganan covid 19 menetapkan biaya umum untuk PDP yang statusnya belum positif.

Hal itu disampaikan DPRD Komisi 2 saat kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota Medan, Jumat (3/4/2020). Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Medan Aulia Racman didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, Wakil Ketua Komisi Sudari ST bersama anggota Afif Abdillah, Modesta Marpaung dan Wong Cun Sen.

“Pemko melalui Dinkes Medan harus memastikan kalau PDP meski belum hasilnya positif covid 19 tidak dikenai biaya perobatan. Buat surat ke RS agar mereka tahu dan tidak menetapkan mereka jadi pasien umum,” pinta Sudari.

Sebab, dikatakan Politisi PAN itu, ia menerima pengaduan dari pasien PDP yang dirawat di RS Pirngadi Medan dikenakan tarif pasien umum. Bahkan saat ini mempertanyakan kebenarannya, salah seorang manajemen RS Pirngadi menyatakan PDP memang bayar sesuai ketentuan dari BPJS Kesehatan, kecuali kalau hasil pemeriksaan dinyatakan positif covid 19 baru ditanggung BPJS.

“Ini harus diberitahu ke masyarakat, karena kalau PDP berbayar, maka bisa saja masyarakat enggan untuk memeriksakan kesehatan dirinya,” kata Sudari.

Ketua Komisi Aulia Rahman minta Pemko memberikan perlengkapan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk tim kesehatan di Puskesmas, karena memudahkan masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya terkait covid 19.

“Sebab, petugas Puskesmas ujung tombak harus diberikan perlengkapan yang memadai,” tegas Aulia. Begitu juga penanganan pelayanan di Puskesmas supaya diberdayakan 24 jam.

Senada dikatakan Afif Abdillah. Politisi Partai NasDem ini, meminta Dinas Kesehatan memberi kepastian apakah PDP dibebankan biaya perobatan.

“Kita khawatir, kalau perobatan berbayar maka banyak yang enggan untuk memeriksakan dirinya. Dan kejadian ini malah akan meresahkan karena PDP tidak dirawat dan menyebarkan virus corona pada orang lain,” ucapnya.

Afif juga meminta Pemko Medan memiliki tim cepat tanggap agar memudahkan saling koordinasi di lapangan. “Kita tidak mau mempersulit tapi mari saling bekerjasama menangani kasus covid 19 ini,” tegasnya.

Sementara itu anggota Komisi Modesta Marpaung minta Pemko Medan kiranya tidak melibatkan pihak Rumah Sakit menangani pasien Virus Corona. Kalaupun dilibatkan tetapi petugas medis yang dari pemerintah yang tetap bertanggungjawab.

“Petugas medis dari pihak Rumah Sakit pemerintah harus tetap hadir menangani pasien Covid-19. Petugas rumah sakit harus cepat merujuk ke rumah sakit pemerintah,” ujar Modesta.

Dikatakan Modesta, peralatan dan SDM tenaga rumah sakit pemerintah lah yang dipakai ujung tombak menangani pasien Covid 19 guna penangan yang maksimal. “Tenaga medis dan peralatan yang profesional unruk tangani Covid 19,” sarannya seraya menyebut dengan penambahan alat canggih nantinya bisa menjadi milik pemerintah.

Selain itu kata Modesta, dengan adanya tugas khusus, tentunya SDM milik Pemko lebih efisien djberikan insentif plus.

Kepala Dinas Kesehatan Medan, dr Edwin Effendi menyatakan, pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) covid 19 itu berada di rumah tapi tim kesehatan mendatangi pasien sehingga tidak perlu dirawat di Rumah Sakit. Sedangkan untuk PDP kategori ringan, sedang dan berat harus dirawat di RS.

“Pasien PDP covid negatif itu ditanggung kepersertaannya di BPJS. Kalau PDP positif baru tidak dibebankan biaya. Tapi memang infornya BPJS masih terkendala oleh peraturan sebagai petunjuk teknis nya dari pusat,” ungkapnya.

Edwin juga menegaskan, dana yang sudah disiapkan Rp 27 miliar dari anggaran yang telah disiapkan Rp 36 juta, belum ada dipergunakan. “Kami belum memakai duit itu se sen pun. Kalau untuk masker dan sarung tangan yang digunakan sudah ada ada stok sebelumnya di dinas. Jadi belum ada penggunaan dan ini masih proses dan kami mohon didukung karena covid 19 ini musibah dan harus bisa dihadapi,” tuturnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Pilkada Diundur, Masa Jabatan Tidak Sampai 4 Tahun, Ihwan Ritonga: “2 Tahun pun Saya Siap”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 208 daerah di seluruh Indonesia termasuk Kota Medan hampir dipastikan diundur. Tentu saja, masa jabatan kepala daerah untuk periode ini tidak sampai 4 tahun apalagi 5 tahun periode normalnya.

Menurut Komisioner KPU Kota Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan Rinaldi Khair kepada wartawan, Jumat (3/4/2020) mengatakan, Pemerintah pusat akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Memang, terkait penundaan Pilkada belum ada tertuang dalam surat edaran ataupun keputusan. Tetapi sudah ada kesepakatan dalam rapat beberapa hari lalu yakni Pemerintah, KPU, Banwaslu dan DPR RI,”ujar Rinaldi.

Penerbitan Perppu sebut Rinaldi, seiring kesepakatan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak di 208 Kepala daerah tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, Pilkada seyogianya dilaksanakan 23 September 2020 mendatang dan disepakati untuk ditunda karena dampak pandemi Coronavirus Diseaae 2019 (Covid-19).

Akibat penundaan itu, tentu masa jabatan Kepala Daerah semakin singkat. Jika sebelumnya sesuai UU No 10/2016 tentang Pilkada, hasil Pilkada di 2020 masa jabatan hanya 4 tahun yang berakhir 2024. Artinya, dengan adanya penundaan, maka masa jabatan Kepala Daerah nanti menjadi singkat tidak sampai 4 tahun.

Ditambahkan Rinaldi, pelaksanaan Pilkada 23 September 2020 sudah pasti diundur. Karena penundaan tahapan sudah melalui Surat Keputusan dan Surat Edaran.

“Tetapi untuk keputusan sampai kapan ditunda masih menunggu Perppu. Mungkin alasan Perppu nya belum dikeluarkan karena kondisi Corona belum dapat diprediksi kapan berakhir,” terang Rinaldi.

Menyikapi penundaan Pilkada yang berdampak masa jabatan berkurang tidak sampai lagi 4 tahun. Salah satu Bakal calon (Balon) Walikota Medan H Ihwan Ritonga SE (foto) kepada wartawan, Jumat (3/4/2020) mengaku tidak mempengaruhi niat tulusnya membangun Medan akan maju pada Pilkada.

“Tidak ada pengaruh dan tidak mengurungkan niat maju, kalau Partai sudah mengamanahkan dan kehendak rakyat, Saya siap. Jangankan 3 tahun, tinggal sisa waktu 2 tahun saja pun tetap siap amanah Partai,” ujar Ihwan Ritonga asal Politisi Gerindra itu seraya menyebut saat ini Ianya masih fokus upaya penanggulangam dampak virus corona.

Sebagaimana diketahui Ihwan Ritonga yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Medan periode 2019-2025 merupakan kader terbaik Partai Gerindra Medan dan memperoleh suara terbanyak pada Pileg April tahun lalu.

Tentu, untuk hitung hitungan biaya pengeluaran, sementara singkatnya masa jabatan Kepala Daerah kali ini namun tetap harus mengeluarkan biaya (cost) politik yang tetap besar. Pantas saja kalau Balon Kepala Daerah mengurungkan niatnya untuk maju kontestasi Pilkada. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com