Connect with us

Sumut

Sidang Perdana, Dzulmi Eldin Didakwa Terima Suap Rp2,1 M

Published

on

Wali Kota Medan non-aktif Dzulmi Eldin saat duduk di atas kursi pesakitan dalam sidang perdana perkara suap di PN Medan, Kamis (5/3/2020) (hariansib.com)

Geosiar.com, Medan – Wali Kota Medan non-aktif Dzulmi Eldin menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Utama, Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Kamis (5/3/2020). Dia didakwa atas perkara dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan.

Eldin dinilai menerima uang setoran dari sejumlah kepala dinas (kadis) dan pejabat di lingkungan Pemkot Medan mencapai Rp2,1 Miliar dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU).

Jaksa KPK Iskandar Marwanto mengatakan, kasus suap Eldin berawal dari anggaran kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang diikuti Pemkot Medan melebihi jumlah yang ditanggung APBD.

“Terdakwa pada pertengahan Juli 2018 menerima laporan dari Samsul Fitri tentang dana yang dibutuhkan untuk keberangkatan kegiatan Apeksi di Tarakan Kalimantan Utara sejumlah Rp200 juta. Namun yang ditanggung APBD tidak mencapai jumlah tersebut,” ujar jaksa di hadapan Ketua Majelis Hakim Abdul Azis pada Kamis (5/3/2020).

Menerima laporan tersebut, kemudian terdakwa memberikan arahan untuk meminta uang kepada para kepala OPD atau pejabat eselon II. Selanjutnya Samsul Fitri menyanggupinya.

“Samsul Fitri di hadapan terdakwa kemudian membuat catatan para kepala OPD atau pejabat eselon II yang akan dimintai uang serta perkiraan jumlahnya mencapai Rp240 juta. Atas catatan penghitungan Samsul Fitri, terdakwa menyetujuinya,” tutur Iskandar.

Ternyata, permintaan Eldin melalui Samsul Fitri cuma terkumpul Rp120 juta. Dalam kesempatan lain, permohonan Dzulmi Eldin ternyata masih terus berlanjut hingga yang terakhir terdakwa meminta uang pegangan dan perjalanan selama menghadiri undangan acara Program Sister City di Kota Ichikawa, Jepang pada Juli 2019 lalu.

Penghitungan kebutuhan dana akomodasi kunjungan ke Jepang tersebut sejumlah Rp1,5 miliar. Sementara APBD Kota Medan mengalokasikan dana hanya Rp500 juta. Edin kemudian mengarahkan Samsul Fitri untuk meminta uang kepada kepala OPD yang akan ikut dalam rombongan ke Jepang tersebut.

Keseluruhan uang yang dikumpulkan terdakwa dari para kepala OPD yang disetorkan ke Dzulmi Eldin totalnya lebih dari Rp2,1 miliar.

Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.