Connect with us

Politik

Hendra DS : Bangunan Hotel Grand Central Sarat Pelanggaran Izin, PD AIJ Jangan Berlindung Dibelakang Gubsu

Published

on

Anggota DPRD Medan Hendra DS (baju putih) bersama Ketua Komisi IV Paul MA Simanjuntak berdialog dengan pihak PD AIP di lokasi pembangunan Hotel Grand Central di Jl Merak Jingga Kec Medan Barat.

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi IV DPRD Medan Hendra DS minta Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) harus melengkapi seluruh perizinan dalam pembangunan Hotel Grand Central di Jl Merak Jingga, Kel Kesawan, Kec Medan Barat. Pembangunan Hotel yang sarat pelanggaran aturan dinilai merusak citra Gubernur Sumut Edy Rahmayadi selaku pemilik PD AIJ.

“PD AIJ jangan berlindung di belakang Gubsu lantas tidak mengindahkan ketentuan pendirian Hotel. Saya yakin Edy Rahmayadi tidak akan mentolelir tindakan yang melanggar hukum,” tegas Hendra DS kepada wartawan, Jumat (6/3/2020) menyikapi pembangunan Hotel Grand Central.

Sebagaimana diketahui, Komisi IV DPRD Medan telah menerbitkan rekomendasi agar bangunan Hotel Grand Central distanvaskan. Namun hingga kemaren pihak PD AIJ tetap saja melanjutkan pengerjaan kendati belum mengantongi izin revisi.

Kepada pihak pengembang, pihak DPRD Medan juga minta supaya pihak PD AIJ dapat membongkar sendiri kanopi yang mencolok hingga ke badan jalan. Pembuatan kanopi dinilai telah melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Bukan itu saja sebut Hendra, bahkan jumlah lantai yang diberi izin hanya 9 lantai namun pelaksanaan dilapangan dibangun hingga 13 lantai tanpa izin. “Itu kan sangat berbahaya dan melanggar kekuatan kontruksi yang dikuatirkan seketika roboh,” papar Hendra.

Belum lagi tempat parkir yang tidak memadai. Sepatutnya, pihak pengembang harus terlebih dulu mengurus izin AMDAL lalu lintas, maka dapat menyediakan arena parkir yang memadai. “Jangan nanti setelah Hotel beroperasi menimbulkan kemacetan yang akan mengganggu kepentingan umum khususnya pengguna jalan,” ujar Hendra.

Selain itu menurut Hendra, ketentuan ruang terbuka hijau juga harus dipenuhi. “RTH merupakan ketentuan UU yang harus dipenuhi,” tambah Hendra asal politisi Hanura itu.

Untuk itu, Hendra mendesak agar Pemko melakukan tindakan tegas menjalankan aturan yang berlaku. Kepada Gubsu, Hendra juga berharap dapat mengingatkan badan pengawas PD AIJ supaya mengikuti prosedur yang berlaku di Kota Medan.

Sebelumnya, menurut Kabid pengendalian perizinan Dinas PKPPR Kota Medan Ahmad Cahyadi, untuk bangunan Hotel diterbitkan hanya 9 lantai namun pembangunan dilapangan sudah 13 lantai. Begitu juga soal penyediaan ruang terbuka hijau tidak dipenuhi.

Diketahui, bahwa lahan Hotel Grand Cetral merupakan milik Pempropsu yang di BOT kan kepada PT Aneka Industri dan Jasa selama 13 Tahun. (lamru)

Advertisement

Politik

Methodist 5 Respon Anjuran Antonius Tumanggor, Minta Sekolah Lain Nyusul

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pihak sekolah Methodist 5 Medan merespon anjuran Wakil Fraksi NasDem DPRD Medan Antonius D Tumanggor menyikapi keluhan orang tua siswa terkait keringanan diskon uang sekolah. Dampak stay at home karena wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) banyak warga kesulitan ekomomi.

Atas dasar itu, Antonius D Tumanggor (foto) minta seluruh sekolah di Medan terutama pihak swasta memberikan keringanan. “Kita apresisasi Methodist 5 sudah merespon memberikan diskon uang sekolah selama 2 bulam,” ujar Antonius kepada wartawan di Medan, Selasa (7/4/2020).

Disampaikan Antonius, kebijakan sekolah Methodist 5 memberikan diskon uang sekolah patut diikuti pihak sekolah lain. Karena kondisi sekarang kemampuan ekonomi warga sangat menurun drastis. “Saat nya yang mampu membantu uang susah,” pinta Antonius.

Sebagaimana diketahui, Methodist 5 telah memberikan diskon 25% uang SPP siswa untuk April dan Mei. Sebelumnya, beberapa orang tua siswa SMA Methodist 5 mendatangi Sopo Restorasi yang dikelola Antonius Tumanggor di Sei Agul .

Salah satunya Ibu Christina Sibarani yang datang mengucapkan terima kasih atas upaya Antonius menyuarakan diskon SPP.

” Saya optimis apa yang sudah dilakukan Sekolah Methodist 5 ini akan menggerakkan sekolah lainnya memberikan diskon SPP. Saya kira sangat patut ya pihak sekolah berempati dengan kesulitan orang tua siswa di masa sulit ini,” tegasnya. (lamru).

Continue Reading

Politik

Komisi II DPRD Medan-Dinsos Sepakat Tidak ada Batas Lapor Warga Mendapat Bantuan Beras

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan ternyata tidak ada melakukan pembatasan waktu soal pelaporan warganya untuk mendapatkan bantuan beras dari Pemko Medan terkena dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selagi status tanggap darurat warga dipersilahkan melaporkan ke Kepling dan Pemko akan berupaya memberikan bantuan beras semaksimal mungkin.

Hal tersebut terungkap saat Komisi II DPRD Medan berkunjung ke Dinas Sosial Kota Medan, Selasa (7/4/2020). Kunjungan tersebut dimpimpin Ketua Komisi II DPRD Medan Aulia Rachman bersama Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, Wakil Ketua Komisi II Sudari ST didampingi anggota Wong Cun Sen, Afif Abdillah, Dhiyaul Hayati dan Johannes Haratua Hutagalung. Mereka diterima Kepala Dinas Sosial Kota Medan Endar Sutan Lubis serta stafnya.

Dalam pertemuan tersebut disepakati guna menghindari keresahan di tengah masyarakat, Dinas Sosial melalui pihak Kecamatan dan Kelurahan membuat surat edaran kepada masyarakat bahwa tidak ada batas lapor hingga 29 Mei untuk mendapat bantuan beras.

Bahkan, bila masih status tanggap darurat diperpanjang diatas 29 Mei maka pelaporan untuk bantuan tetap diakomodir.

Hanya saja kata Endar Sutan, bantuan beras diprioritaskan kepada masyarakat dengan kriteria masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah akibat dampak Covid 19.

“Selanjutnya bantuan akan diupayakan semaksimal mungkin. Kalau situasi semakin darurat dan dana mencukupi dimungkinkan semua warga Medan akan dapat. Tetapi yang prioritas tetap terkena dampak Covid,” terang Endar.

Ditambahkan Endar, saat situasi menghadapi bencana saat ini pihaknya tidak melakukan prosedur yang kaku. “Pendataan dapat berangsur angsur terus dilakukan. Tujuannya untuk kepentingan membantu masyarakat yang prioritas. Kami pun mempercayakan kepada Kepling harusnya tahu siapa warganya yang miskin dan kaya,” sebut Endar.

Pada kesempatan itu, Endar Sutan Lubis mengharapkan kolaborasi DPRD Medan terkhusus komisi II bidang kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi itu untuk mengawasi distribusi agar tidak ada penyimpangan. Sehingga bantuan beras dapat tepat sasaran dan merata.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST berharap pembagian beras supaya ditambah terus. Karena beras yang telah disiapkan 1000 ton dinilai tidak akam mencukupi kebutuhan warga Kota Medan yang terimbas dari Covid 19.

Menyoal kecukupan anggaran pembelian beras, Sudari mengatakan DPRD dan Pemko sudah sepakat akan melakukan pergeseran atau pengalihan pos pos anggaran di APBD 2020.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Afif Abdillah, juga meminta Dinsos Medan menyiapkan hotline call center yang bisa dihubungi untuk pengaduan masyarakat. Karena jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan dan menjadi ajang mencari keuntungan.

“Pemberian bantuan beras ini dilakukan secara bertahap sampai 1.000 ton ini haru terdistribusi dengan baik. Karena dari informasi kita terima, ada warga hanya dapat 1,5 kg beras bukan 5 kg per KK. Ini kan harus ditelusuri kenapa bisa begini dan apakah ada unsur kesengajaan,” imbuhnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Sudari ST Minta Pemko Medan Segerakan Salurkan Sembako ke Panti Asuhan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST minta Pemko Medan segera memberikan bantuan sembako kepada Panti Asuhan yang ada di Kota Medan. Panti Asuhan yang selama ini banyak mengharapkan menerima bantuan dari pihak ke tiga saat ini mulai menurun.

“Kita harapkan Pemko Medan memberi perhatian serius soal distribusi sembako kepada seluruh Panti Asuhan yang ada di Medan. Kita antisipasi jangan sampai kelaparan,” ujar Sudari ST (foto) kepada wartawan di Medan, Selasa (7/4/2020).

Disampaikan Sudari asal politisi PAN itu, pada umumnya Panti Asuhan banyak mengharapkan bantuan dari pihak Donatour. Tetapi karena wabah Corona virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga banyak pihak yang menghentikan bantuannya.

“Maka itu Pemko Medan harus peduli dengan keluhan warga disana. Seluruh Panti Asuhan jangan pilih kasih,” tegas Sudari saat berkunjung ke Dinas Sosial Kota Medan, Selasa siang.

Dikatakan Sudari yang duduk di Komisi II membidangi kesehatan masyarakat (Kesra) itu, saat situasi seperti saat ini Pemko Medan supaya cepat tanggap. “Prioritaskan mereka karena ketergantungan bantuan. Sekarang ini banyak pihak mengurungkan niat membantu karena wabah Covid. Pemko harus hadir,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Endar Sutan Lubis menanggapi masukan anggota dewan Sudari mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pendataan.

“Terima kasih atas masukannya, ini akan menjadi perhatian kami. Sesegera mungkin akan kami lakukan pendataan,” ujar Endar.

Disampaikannya, selama ini pihaknya memiliki data jumlah Panti Asuhan yang ada di Kota Medan sekitar 107 unit. “Akan kami data kembali termasuk jumlah anggota masing masing,” paparnya. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com