Connect with us

Ekonomi

Kominfo Berantas Ponsel BM dengan Skema Whitelist, Ini Penjelasannya!

Published

on

Ilustrasi ponsel black market (BM).

Geosiar.com, Jakarta– Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepakat memberantas ponsel Black Market (BM) dengan menggunakan skema whitelist. Keputusan itu disepakati dalam rapat bersama perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan operator telekomunikasi, pada Jumat (28/2/2020).

“Skema whitelist yaitu proses pengendalian IMEI secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibeli,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Skema whitelist ini berbeda dengan blacklist, yang mana masyarakat akan lebih dulu mendapatkan informasi apakah perangkat tersebut resmi atau ilegal. Informasi itu tentunya didapatkan setelah masyarakat mengecek terlebih dahulu IMEI yang akan dibelinya.

“Kalau whitelist sejak awal ketika dihidupkan pas orang masukkan SIM card langsung tidak dapat sinyal, jadi tercegah. Dengan sistem whitelist ini sifatnya preventif, kalau blacklist itu sifatnya korektif. Nah, kita tadi memilih sepakat dengan teman-teman operator soal whitelist,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama perusahaan operator seluler resmi mulai melakukan uji coba pemblokiran ponsel ilegal pada pertengahan bulan ini. Uji coba itu dilakukan oleh PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) untuk mekanisme whitelist dan PT XL Axiata Tbk untuk sistem blacklist.