Connect with us

Politik

Airlangga dan Sohibul Bertemu, Bahas Apa?

Published

on

Pertemuan PKS dan Golkar. (Foto : Liputan6)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima audiensi Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020).

Rombongan PKS tiba di lokasi sekitar pukul 18.55 WIB. Sohibul tampak didampingi Sekjen PKS Mustafa Kamal, politikus senior PKS Adang Daradjatun dan Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf.

Kunjungan itu diterima langsung oleh Airlangga didampingi Sekjen Golkar Lodewijk Paulus dan sejumlah Waketum Golkar di antaranya Azis Syamsuddin, Ahmad Doli Kurnia dan Nurul Arifin.

Saat ditemui, Waketum Golkar Azis Syamsuddin mengaku pertemuan yang dilakukan dua petinggi partai politik ini hanya sebatas silaturahmi untuk mempererat hubungan antarpartai.

“Silaturahmi, mempererat. Begitulah, seperti wartawan dengan saya,” ujar Azis di gedung MPR/DPR sore tadi.

Pertemuan tersebut dikatakanya berlangsung secara tertutup. Apabila dilakukan pertemuan terbuka nantinya, kemungkinan akan membahas sejumlah hal, termasuk perihal omnibus law.

“Ya apakah nanti akan dibahas omnibus law? Ya bisa saja. Toh PKS sama Golkar sering berkoalisi,” pungkasnya singkat.

Politik

Bayek Desak Pemko Medan Terapkan UU No 6/2018 Sikapi Wabah Covid-19

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Mulia Asri Rambe desak Pemko Medan segera menerapkan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di kota Medan. Saat ini warga Medan mulai resah akibat terancam krisis pangan dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-2019).

Hal itu disampaikan Mulia Asri Rambe (foto) kepada wartawan Geosiar.com, Rabu (1/4/2020) menyikapi kondisi ekonomi warga Medan yang terganggu mencari nafkah saat ini.

Dikatakan Mulia Asri Rambe yang akrab disapa Bayek itu, mengingat banyaknya warga Medan yang mulai krisis ekonomi sepatutnya Pemko Medan segera menerapkan UU No 6 /2018 yakni menyalurkan bantuan kepada warga yang dianjurkan stay home (tetap dirumah).

Dikatakan Bayek, sebagaimana dalam UU No 6 Tahun 2018 di pasal 55 ayat 1 disebutkan selama dalam karantina wilayah kebutuhan dasar hidup orang dan makanan hewan ternak di wilayah karantina menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Sedangkan ayat 2 disebutkan, tangggungjawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraaan karantina wilayah sebagaimana dalam ayat 1 dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Warga Medan yang kerja harian lepas seperti supir angkot, pedagang kecil, tukang becak dan pekerja non formal lainnya banyak yang terganggu cari nafkah karena disuruh dirumah. Begitu juga lekerja in pormal, termasuk pekerja seni (penyanyi dan pemain keyboard ) sa’at ini sama sekali tdk mendapatkan penghasilan dikarenakan dibatalkannya job2 yang sudah dijanjikan sebelumnya.
“Kita harapkan segera Pemko Medan memberikan perhatian,” imbuh Bayek.

Ditambahkan Bayek asal politisi Partai Golkar itu, dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) banyak yang terganggu mata pencahariannya. “Memang penerapan PSBB harus diterapkan sesuai anjuran pemerintah pusat dan warga sudah mengikuti petunjuk pemerintah menghindari pertemuan dengan orang lain (social distancing). Maka sangat wajar kalau dibantu,” ujar Bayek.

Ditambahkan, jadwal pendistribusian bantuan kepada masyarakat, lebih cepat lebih bagus. “Jangan sampai terjadi kelaparan apalagi krisis moral. Sudah banyak warga kesusahan saar ini,” katanya.

Sebelumnya, sebagai bentuk rasa kepedulian kemanusian, Bayek telah memberikan bantuan kepada warga berupa alat kesehatan dan hand sanitizer. Pemberian bantuan itu langsung diantar diserahkan ke rumah warga guna menghindari kerumunan massa.

Pada kesempatan itu Bayek berpesan kepada warga agar tetap mengikuti anjuran pemerintah menghindari keramaian dan pertemuan dengan orang. “Jangan panik namun tetap waspada. Semoga cobaan ini cepat berlalu dan kita hidup sebagaimana biasa tentu atas zin Allah SWT TYME,” ujarnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

DPR dan Pemerintah Tunda Pilkada Serentak 2020

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal tersebut diputuskan pada rapat di Komisi II DPR yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan serta Plt Ketua DKPP Muhammad.

Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia mengumumkan, setelah mendengarkan penjelasan KPU terkait penundaan ini dan berdasarkan kesimpulan rapat, disepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak ini ditunda. Alasannya demi keamanan di tengah pandemi virus corona ata Covid-19.

“Pilkada ini pasti akan melibatkan banyak orang dan kalau melibatkan banyak orang itu sangat mengambil resiko untuk terjadi penyebaran virus ini. Maka kami semua sepakat tadi Pilkada serentak 2020 ini tahapannya ditunda,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Meskipun ditunda, lima tahapan Pilkada yang sudah dijalankan tetap sah dan akan diteruskan prosesnya.

Namun, belum ada kesepakatan sampai kapan penundaan Pilkada dilakukan. Doli mengatakan, ada bermacam opsi.

Pertama, pilkada tetap digelar tahun ini paling lambat Desember 2019 dengan asumsi masa tanggap darurat pandemi selesai pada bulan Mei atau Juni.

Kedua, jika melewati tanggal yang diasumsikan bisa digelar pada Maret atau Juni 2021. Opsi terakhir adalah pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda satu tahun hingga September 2021.

Dalam kesepakatan itu, Doli mengatakan semua pihak setuju mesti ada payung hukumnya. Peraturan pengganti undang-undang (Perppu) adalah jalan keluar. Pemerintah diminta agar segera menyiapkan Perppu untuk Pilkada 2020.

Continue Reading

Politik

DPRD Medan Minta Keringanan Retribusi Air PDAM Tirtanadi

Published

on

Medan, Gelsiar.com – Anggota Komisi III DPRD Medan Siti Suciati minta manajemen PDAM Tirtanadi Medan memberikan keringanan pembayaran teribusi air kepada pelanggan warga Medan selama wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Keringanan itu patut dilakukan mengingat kesulitan emonomi saat ini.

“Kita harapkan ada kelonggaran pembayaran, soal batas waktu dan pengurangan biaya, bila mengkinkan gratis lagi. Kita prihatin warga kesulitan, untuk membeli sembako susah,” ujar Siti Suciati (foto) kepada Geosiar.com di Medan, Rabu (1/4/2020).

Menurutnya, jika manajeman PDAM Tirtanadi tidak dapat menyanggupi keringanan itu karena alasan biaya operasional. Sangat dimungkinkan bila Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) selaku pemilik perusahaan membetikan subsidi.

“Jangan karena adanya permintaan biaya ringan lantas pelayanan berkurang. Kita terap berharap pelayanan kualitas air minum dan kelancaran distribusi air terap baik,” harap Suciati asal politisi Gerindra itu.

Menurut Suciati, pelayanan PDAM Tirtanadi selama ini masih saja dikeluhankan para pelanggan di Medan. Selain pelayanan yang terbatas dan sering kualitas air jorok bahkan distribusi sering macet. Untuk itu Suciati berharap ada peningkatan pelayanan dari Tirtanadi.

Sementara itu Humas PDAM Tirtanadi Adnin Ginting ketika dihubungi Geosiar.com, Rabu (1/4/2020) pukul 9.03 Wib tidak dapat menjawab terkait keluhan masyarakat. Bahkan ketika ditanya apakah ada rencana PDAM Tirtanadi memberikan keringanan biaya retribusi air kepada pelanggan, Adnin Ginting tidak menjawab. “Lagi diluar bang”, jawabnya singkat lewat WhatsApp.

Begitu juga Direksi Air Minum PDAM Tirtanadi Joni Mulyadi ketika dihubungi wartawan, Rabu (1 /4/2020) pukul 9.06 Wib tidak menjawab WhatsApp. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com