Connect with us

Sumut

PMPHI: Kepastian Hukum KPK Tidak Boleh Menakut-nakuti

Published

on

Ketua Korwil PMPHI Sumut Drs Gandi Parapat

Geosiar.com, Medan – Ketua Korwil PMPHI Sumut Drs Gandi Parapat mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjalankan Undang-undang untuk menghukum para Koruptor, namun KPK yang sekarang lebih terarah kepastian hukum bukan menakut nakuti dan menggantung nasib orang. Menurutnya, apabila KPK tidak menghentikan 36 kasus tersebut, dapat berpeluang disalahgunakan orang-orang tertentu, misalnya menakut-nakuti hingga memeras yang bersangkutan.

“Jadi tujuan hukum harus terwujud, keadilan kepastian hukum tidak boleh menakut-nakuti,” kata Ganda kepada wartawan di Medan, Sabtu (22/02/2020).

Gandi menilai, pimpinan KPK yang sekarang tidak mau terpengaruh kepada orang atau kelompok tertentu, walaupun dari semua jurus sudah dicoba. “Dulu kami pernah menilai agar KPK dibubarkan, tapi setelah KPK bisa SP3 kasus kami jadi yakin penegakan hukum di Indonesia tidak dipaksakan dan tidak memihak.”

Terkait dengan staf KPK dari Polri yang saat ini keberatan, tambahnya, karena pimpinan KPK tidak menggunakannya lagi dan keberatan sampai mengadukan, itu sah saja karena haknya. Perlu diingat pimpinan lah yang tau atau membutuhkan orang mengerjakan suatu pekerjaan.

“Tak perlu kita paksakan pimpinan biar .kita dipercaya mengerjakan sesuatu. Kami menilai hal itu gangguan, agar KPK tidak bekerja maksimal .sehingga tujuan KPK membasmi Korupsi dan menangkap Koruptor tidak tercapai,” tambahnya.

Begitupun, lanjut  Gandi, “Kita harus yakin pimpinan KPK dapat mengatasi, dengan tidak melanggar Undang-undang. Tudingan miring dari orang maupun kelompok yang kurang memahami hukum dan Undang-undang KPK kepada ketua KPK semakin gencar setelah penghentian Penyelidikan 36 kasus itu. Kami sangat bangga ternyata apa yang kami sampaikan sebelum pimpinan KPK dilantik, Firli akan membuat terobosan setelah dilantik ketua KPK,” jelas Gandi.

Lebih jauh kata Gandi, menghentikan perkara 36 tahap penyelidikan diatur di pasal 5 UU KPK. Sebelum hal itu KPK juga pernah menghentikan penyelidikan kasus sebanyak 162. Kasus 36 yang dihentikan penyelidikan karena tidak cukup bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan, maka harus dihentikan.  Hal itu guna mencapai tujuan hukum dan tidak memberi peluang mereka diperas oleh orang yang melanggar hukum. (X1)