Connect with us

Nasional

Golkar Batal Dukung RUU Ketahanan Keluarga

Published

on

Kapoksi Baleg Fraksi Golkar DPR RI, Nurul Arifin.

Geosiar.com, Jakarta – Kapoksi Baleg Fraksi Golkar, Nurul Arifin mengatakan partainya membatalkan dukungan untuk RUU Ketahanan Keluarga yang mengandung sejumlah pasal kontroversi.

“Golkar tarik dukungan untuk RUU Ketahanan Keluarga,” ujar Nurul dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2020).

Alasan Golkar menarik dukungan, jelas Nurul, karena merasa kecolongan dengan adanya seorang kader yang ikut mengajukan RUU tersebut tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan fraksi. Pengusul itu bernama Endang Maria, bersama 4 anggota lainnya yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari PKS, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Ali Taher dari PAN.

“Kami dari Fraksi Golkar merasa kecolongan tentang adanya seorang anggota yang mengusung RUU Ketahanan Keluarga. Seharusnya yang bersangkutan berkonsultasi dan presentasi kepada fraksi sebelum menjadi pengusung suatu RUU,” jelas anggota Komisi I DPR ini.

Sebagai anggota Baleg, Nurul dari awal mengaku keberatan terhadap draf RUU tersebut. Sebab, dia menilai tak seharusnya pemerintah mengintervensi urusan keluarga.

“Saya di Baleg sudah berkeberatan sejak RUU tersebut dipresentasikan. Tidak seharusnya urusan domestik cara mengurus dan mengasuh anak diintervensi negara. Setiap keluarga, bahkan setiap anak memiliki entitasnya masing-masing,” tegas mantan bintang film itu.

Apalagi negara sudah memiliki banyak program seperti PIP, PKH, BPJS, dll yang merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan warga negara. Hal itu dianggap sudah cukup untuk batasan pemerintah.

“Alasan tentang tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan dan lain-lain negara sudah memiliki banyak program seperti PIP, PKH, BPJS, dll. Saya melihat RUU ini bertujuan mendidik keluarga secara homogen. Unsur-unsur heterogenitas dinafikkan,” imbuhnya.

Selain itu, sejumlah Undang-undang yang mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga hingga seksual juga sudah ada dibuat negara. Sehingga, menurutnya tak perlu lagi ada RUU Ketahanan Keluarga ini.

“Untuk yang terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga, baik seksual, fisik ataupun ekonomi sudah ada UU yang mengatur seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU KUHP. Kami menarik dukungan terhadap RUU Ketahanan Keluarga ini,” kata Nurul menegaskan.

Seperti diketahui, RUU Ketahanan Keluarga yang sedang digodok pemerintah menuai berbagai kritikan. Sejumlah pasal dianggap kontroversial, di antaranya penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual (LGBT-BDSM), peran istri yang lebih pada urusan domestik, hingga soal donor sperma dan penyewaan rahim.