Connect with us

Politik

David RG Sinaga Ajak Warga Sadar Kebersihan, Pemko Dituntut Siapkan Tempat Sampah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan David Roni Ganda Sinaga menggugah kesadaran masyarakat peduli soal kebersihan lewat sosialisasi Perda Persampahan. David mengajak serta menghimbau masyarakat agar sadar lebih meningkatkan kebersihan. Tetapi Pemko Medan dituntut lebih peduli menyiapkan tempat sampah dan petugas kebersihan.

Ajakan itu disampaikan David Roni Ganda Sinaga (PDI P) saat menggelar
sosialisasi ke II Tahun 2020 Perda Pemko Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Menteng 7 Gg Nelayan/Ria Kelurahan Menteng Kec Medan Denai, Selasa (18/2/2020).

“Ayo Ibu/Bapak buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah ke sungai agar terhindar dari banjir,. Membuang sampah sembarangan berdampak buruk bagi kita,” ujar David asal politisi PDI P itu.

Dikatakan David, alasan memilih Perda Persampahan sangat mendasar karena Perda sangat penting untuk kepentingan masyarakat banyak. “Masyarakat dan Pemko Medan diharapkan dapat bersinergi menangani soal kebersihan. Ini tangungjawab kita semua,” papar David.

Pada kesempatan itu salah satu warga Faridah Marpaung menyampaikan kiranya Pemko Medan dapat menyediakan tempat sampah. “Kami akui selama ini sering buang sampah sembarangan bahkan ke sungai. Hal itu kami lakukan karena tempat sampah tidak tersedia. Bahkan, kami mewadahi dalam kantong plastik tetapi karena sampah tidak diangkut dan akhirnya berserak dikoyak kucing,” keluh Faridah.

Menyikapi keluhan warga, David mengaku kecewa dengan Pemko karena selalu menggaungakan kebersihan tetapi tidak menyiapkan sarana prasarana. “Saya kecewa, kita menuntut masyarakat jaga kebersihan tetapi Pemko tidak memberikan pelayanan maksimal,” beber David.

Untuk itu, David mendesak Pemko Medan agar proaktif memfasilitasi sarana sampah sehingga penerapan Perda dapat berjalan semaksimal mungkin. “Sosialisasi Perda kiranya tidak sia sia,” papar David.

Pada kesempatan itu mewakili Kecamatan M Denai Syafril mengatakan, mengajak warga membuang sampah pada tempatnya. Warga diminta ikut mendukung program Pemko Medan soal peningkatan kebersihan. Warga juga diminta dapat melaporkan daerah mana saja yang belum ada wadah sampah sehingga dapat dicari solusi.

Hadir saat sosialisasi Perda, mewakili Camat Medan Denai Syafril, mewakili Lurah Menteng Darmansyah, Kepling M Ridho dan mewakili Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan M Yamin Daulay, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Diketahui, Perda No 6 Tahun 2015 tentang Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal ditetapkan di Medan 12 Oktober 2015 di tandatangani Pj Walikota Medan Randiman Tarigan dan diundangkan Sekda Pemko Medan Syaiful Bahri.

Perda pengelola persampahan di BAB II Pasal 3 disebut tujuan Perda yakni bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dilakukan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda BAB V juga diatur tentang hak dan kewajiban.

Di Pasal 9 disebut, setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan. Memanfaatkan dan mengelola sampah untuk kegiatan ekonomi. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah. Memperoleh pembinaan pengelolaan sampah.

Sedangkan kewajiban di Pasal 10 yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan energi serta menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.

Dalam Pasal 11 yakni setiap orang atau badan wajib mengurangi sampah. Sedangkan pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah atau pemanfaatan kembali sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Dalam BAB XVI juga diatur masalah Ketentuan Pidana. Dalam pasal 35 ayat 1 disebutkan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp 10 jt. Dan setiap badan yang melanggar pasal 32 dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan pidana denda Rp 50 jt. (lamru)

Advertisement

Politik

Methodist 5 Respon Ajuran Antonius Tumanggor, Minta Sekolah Lain Nyusul

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pihak sekolah Methodist 5 Medan merespon anjuran Wakil Fraksi NasDem DPRD Medan Antonius D Tumanggor menyikapi keluhan orang tua siswa terkait keringanan diskon uang sekolah. Dampak stay at home karena wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) banyak warga kesulitan ekomomi.

Atas dasar itu, Antonius D Tumanggor (foto) minta seluruh sekolah di Medan terutama pihak swasta memberikan keringanan. “Kita apresisasi Methodist 5 sudah merespon memberikan diskon uang sekolah selama 2 bulam,” ujar Antonius kepada wartawan di Medan, Selasa (7/4/2020).

Disampaikan Antonius, kebijakan sekolah Methodist 5 memberikan diskon uang sekolah patut diikuti pihak sekolah lain. Karena kondisi sekarang kemampuan ekonomi warga sangat menurun drastis. “Saat nya yang mampu membantu uang susah,” pinta Antonius.

Sebagaimana diketahui, Methodist 5 telah memberikan diskon 25% uang SPP siswa untuk April dan Mei. Sebelumnya, beberapa orang tua siswa SMA Methodist 5 mendatangi Sopo Restorasi yang dikelola Antonius Tumanggor di Sei Agul .

Salah satunya Ibu Christina Sibarani yang datang mengucapkan terima kasih atas upaya Antonius menyuarakan diskon SPP.

” Saya optimis apa yang sudah dilakukan Sekolah Methodist 5 ini akan menggerakkan sekolah lainnya memberikan diskon SPP. Saya kira sangat patut ya pihak sekolah berempati dengan kesulitan orang tua siswa di masa sulit ini,” tegasnya. (lamru).

Continue Reading

Politik

Komisi II DPRD Medan-Dinsos Sepakat Tidak ada Batas Lapor Warga Mendapat Bantuan Beras

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan ternyata tidak ada melakukan pembatasan waktu soal pelaporan warganya untuk mendapatkan bantuan beras dari Pemko Medan terkena dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selagi status tanggap darurat warga dipersilahkan melaporkan ke Kepling dan Pemko akan berupaya memberikan bantuan beras semaksimal mungkin.

Hal tersebut terungkap saat Komisi II DPRD Medan berkunjung ke Dinas Sosial Kota Medan, Selasa (7/4/2020). Kunjungan tersebut dimpimpin Ketua Komisi II DPRD Medan Aulia Rachman bersama Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, Wakil Ketua Komisi II Sudari ST didampingi anggota Wong Cun Sen, Afif Abdillah, Dhiyaul Hayati dan Johannes Haratua Hutagalung. Mereka diterima Kepala Dinas Sosial Kota Medan Endar Sutan Lubis serta stafnya.

Dalam pertemuan tersebut disepakati guna menghindari keresahan di tengah masyarakat, Dinas Sosial melalui pihak Kecamatan dan Kelurahan membuat surat edaran kepada masyarakat bahwa tidak ada batas lapor hingga 29 Mei untuk mendapat bantuan beras.

Bahkan, bila masih status tanggap darurat diperpanjang diatas 29 Mei maka pelaporan untuk bantuan tetap diakomodir.

Hanya saja kata Endar Sutan, bantuan beras diprioritaskan kepada masyarakat dengan kriteria masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah akibat dampak Covid 19.

“Selanjutnya bantuan akan diupayakan semaksimal mungkin. Kalau situasi semakin darurat dan dana mencukupi dimungkinkan semua warga Medan akan dapat. Tetapi yang prioritas tetap terkena dampak Covid,” terang Endar.

Ditambahkan Endar, saat situasi menghadapi bencana saat ini pihaknya tidak melakukan prosedur yang kaku. “Pendataan dapat berangsur angsur terus dilakukan. Tujuannya untuk kepentingan membantu masyarakat yang prioritas. Kami pun mempercayakan kepada Kepling harusnya tahu siapa warganya yang miskin dan kaya,” sebut Endar.

Pada kesempatan itu, Endar Sutan Lubis mengharapkan kolaborasi DPRD Medan terkhusus komisi II bidang kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi itu untuk mengawasi distribusi agar tidak ada penyimpangan. Sehingga bantuan beras dapat tepat sasaran dan merata.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST berharap pembagian beras supaya ditambah terus. Karena beras yang telah disiapkan 1000 ton dinilai tidak akam mencukupi kebutuhan warga Kota Medan yang terimbas dari Covid 19.

Menyoal kecukupan anggaran pembelian beras, Sudari mengatakan DPRD dan Pemko sudah sepakat akan melakukan pergeseran atau pengalihan pos pos anggaran di APBD 2020.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Afif Abdillah, juga meminta Dinsos Medan menyiapkan hotline call center yang bisa dihubungi untuk pengaduan masyarakat. Karena jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan dan menjadi ajang mencari keuntungan.

“Pemberian bantuan beras ini dilakukan secara bertahap sampai 1.000 ton ini haru terdistribusi dengan baik. Karena dari informasi kita terima, ada warga hanya dapat 1,5 kg beras bukan 5 kg per KK. Ini kan harus ditelusuri kenapa bisa begini dan apakah ada unsur kesengajaan,” imbuhnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Sudari ST Minta Pemko Medan Segerakan Salurkan Sembako ke Panti Asuhan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST minta Pemko Medan segera memberikan bantuan sembako kepada Panti Asuhan yang ada di Kota Medan. Panti Asuhan yang selama ini banyak mengharapkan menerima bantuan dari pihak ke tiga saat ini mulai menurun.

“Kita harapkan Pemko Medan memberi perhatian serius soal distribusi sembako kepada seluruh Panti Asuhan yang ada di Medan. Kita antisipasi jangan sampai kelaparan,” ujar Sudari ST (foto) kepada wartawan di Medan, Selasa (7/4/2020).

Disampaikan Sudari asal politisi PAN itu, pada umumnya Panti Asuhan banyak mengharapkan bantuan dari pihak Donatour. Tetapi karena wabah Corona virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga banyak pihak yang menghentikan bantuannya.

“Maka itu Pemko Medan harus peduli dengan keluhan warga disana. Seluruh Panti Asuhan jangan pilih kasih,” tegas Sudari saat berkunjung ke Dinas Sosial Kota Medan, Selasa siang.

Dikatakan Sudari yang duduk di Komisi II membidangi kesehatan masyarakat (Kesra) itu, saat situasi seperti saat ini Pemko Medan supaya cepat tanggap. “Prioritaskan mereka karena ketergantungan bantuan. Sekarang ini banyak pihak mengurungkan niat membantu karena wabah Covid. Pemko harus hadir,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Endar Sutan Lubis menanggapi masukan anggota dewan Sudari mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pendataan.

“Terima kasih atas masukannya, ini akan menjadi perhatian kami. Sesegera mungkin akan kami lakukan pendataan,” ujar Endar.

Disampaikannya, selama ini pihaknya memiliki data jumlah Panti Asuhan yang ada di Kota Medan sekitar 107 unit. “Akan kami data kembali termasuk jumlah anggota masing masing,” paparnya. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com