Connect with us

Politik

BPIP Dipersoalkan, Demokrat Ungkit Kerukunan Era SBY

Published

on

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. (Foto : dok/istimewa)

Geosiar.com, Jakarta – Pernyataan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila menuai kritik dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat hingga elite politik.

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menganggap BPIP sebagai biang kerok yang bisa semakin memecahbelah masyarakat. Lantas, dia mengungkit kerukunan masyarakat yang jauh lebih baik di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tanpa adanya BPIP.

“Banyak orang mengatakan soal kerukunan ini lebih baik dan adem era SBY. Karena ini soal ‘rasa’ biarlah publik yang menilai. Tapi harusnya, dengan adanya BPIP yang Dewan Pengarah saja bejibun dan gajinya tambun, kita bisa lebih rukun lagi dibanding era SBY yang tanpa BPIP, KSP dan lain-lain,” tulis Jansen di akun Twitter @jansen_jsp, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, keakraban antarwarga negara saat ini sudah semakin menurun. Ditambah lagi dengan kisruh soal Pancasila dan agama akibat pernyataan Ketua BPIP, yang justru makin memperbesar perbedaan.

“Yang standard soal keakraban antarwarganegara saja terus semakin turun, ini ditambahi lagi kisruh baru Pancasila Agama. Di era ini tambah parah saja kita terbelah dalam perbedaa,” lanjut dia.

Dengan demikian, Jansen mengimbau agar pemerintah dan jajarannya lebih hati-hati dalam bernarasi. Polemik ini pun dijadikannya sebagai peringatan untuk pihak istana.

“Istana dan sekitarnya instropeksilah diri hati-hati bernarasi. Sudah lampu kuning ini sebentar lagi merah!” pungkasnya.

Sebagai informasi, ucapan Yudian yang memancing polemik karena berbicara soal hubungan agama dan Pancasila tertulis pada salah satu media. Di situ ditulis Yudian menyebut agama jadi musuh terbesar Pancasila. Namun, Yudian sendiri sudah memberikan klarifikasi tentang pernyataan tersebut.

Nasional

Omnibus Law Senggol Buruh, Pakar Hukum Khawatir ‘Reformasi 98’ Terulang

Published

on

Demo buruh tolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. (Foto : dok/istimewa)

Geosiar.com, Jakarta – Pakar hukum lulusan Universitas Indonesia, Bivitri Susanti mengaku khawatir bila Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang lagi digodok pemerintah dan DPR berpotensi mengulang sejarah gerakan reformasi 1998. Hal ini dikatakannya mengingat masyarakat khususnya para buruh dan pekerja kompak menyuarakan penolakan hingga turun ke jalan.

“Ini sebenarnya yang terjadi pada masa orde baru, soal good government dipinggirkan, karena waktu itu kan istilahnya ‘pembangunan yes politik no’, waktu zaman Soeharto dulu, kemudian tidak hanya fondasi ekonomi, tetapi juga governance-nya rapuh sekali, karena waktu itu korupsi dibiarkan kemudian tumbuh kroni-kroni,” ujar Bivitri di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Menurutnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sekadar mengagendakan pembangunan, investasi, dan bahkan mengungatkan presiden sebagai tokoh sentral dalam menentukan kebijakan negara. Kondisi inilah yang membuat saat ini tidak jauh berbeda dengan era orde baru pimpinan Soeharto. Apalagi, lanjutnya, pemerintah sekarang ini kompak dengan DPR untuk melemahkan KPK.

“Nah bahayanya, cara pikir pemerintah saat ini kan cenderung kesitu, bahwa yang penting investasi, masalah korupsi dan sebagainya pinggirkan saja dulu karena mengganggu investasi, bahkan sebelum RUU ini diajukan KPK-nya memang menurut saya secara sistematis sudah dimatikan,” jelasnya.

Wakil Ketua Sekolah Hukum Jentera itu mencontohkan pasal dalam RUU yang dinilai semakin menegaskan keotoritasan seorang presiden, yakni pasal 170. Disitu, presiden dengan sikap otoriter bisa membuat peraturan untuk menggugurkan undang-undang yang sebelumnya dilarang dalam konstitusi.

“RUU cipta kerja ini memang pengen sekali efesiensi dan pengen sekali pemusatan kekuasaan di presiden,” lanjutnya.

Bila RUU ini tetap ditindaklanjuti, kata Bivitri, bukan tak mungkin penolakan-penolak kecil dari kaum buruh yang sudah dilakukan beberapa hari belakangan akan semakin membesar dan meluas ke seluruh elemen masyarakat.

“Jadi saya bukannya menakut-nakuti, tapi buat saya kalau kita sudah punya pengalaman sejarah ada karakteristik yang bisa kita catet, ya jangan diulang lagi sekarang melalui RUU Cipta Kerja,” tandas dia.

Continue Reading

Politik

Elektabilitas Bobby Nasution di Sumut Meningkat

Published

on

Bobby Nasution saat menemui Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)

Geosiar.com, Jakarta – Popularitas dan elektabilitas Bobby Nasution terkait pencalonan di Pilkada Medan 2020 terus meningkat. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu.

“Dari survei yang kami lakukan, wah cepet benar ya di akhir Desember elektabilitas cukup tinggi,” ujar Gus Irawan, seperti dikutip dari TEMPO.CO, Sabtu (22/2/2020).

Namun, Gus tak menjelaskan secara detail seberapa besar peningkatan elektabilitas menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berdasarkan hasil surveinya. Tapi, menurut seorang petinggi Gerindra, pada Desember 2019 itu popularitas Bobby ada di kisaran angka 70 persen, sedangkan elektabilitasnya berkisar 28 persen.

“Bobby sendiri sudah melakukan delapan kali survei. Hasil empat kali survei dipaparkan saat wawancara di DPD Gerindra. Kemarin saat berkunjung ke Fraksi Gerindra DPR, dia juga menyampaikan sudah melakukan empat kali survei lagi. Saya belum lihat hasilnya, tapi terus meningkat,” jelas Gus Irawan.

Dikatakannya, Gerindra Sumut sudah menyerahkan nama-nama calon kepala daerah yang akan diusung dari 23 wilayah yang menggelar pilkada kepada DPP Gerindra. “Sudah (diserahkan), tinggal menunggu keputusan Ketua Dewan Pembina (Prabowo Subianto),” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

David RG Sinaga Kecewa Pernyataan Staf DKP, Tempat Sampah Minim Alasan Anggaran

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi IV DPRD Medan David Roni Ganda Sinaga mengaku kecewa terhadap pernyataan staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, M. Yasmin Daulay menyebut tidak ada anggaran pengadaan sampah. Pernyataan itu disebut Yasmin Daulay saat David menggelar sosper di Jl. Menteng 7 Gg. Nelayan/Ria Medan Denai 18 Pebruari 2020.

“Kita (red-DPRD) malu dan mendapat hujatan dari masyarakat. Disaat kita sosialisasi Perda No 6/2015 tentang persampahan terkait larangan membuang sampah sembarangan dan jika dilanggar maka akan didenda. Sementara, tempat sampah tidak disiapkan DKP. Ini kan mengundang kemarahan warga,” tegas David RG Sinaga (foto) kepada Geosiar.com Jumat (21/2/2020) menyikapi kebersihan di kota Medan.

Parahnya lagi, tuntutan masyarakat soal penyediaan tempat sampah, Yasmin selalu menyampaikan alasan ketiadaan anggaran. “Ini kan tidak masuk akal, begitu besarnya APBD Pemko Medan dan juga ada pengutipan uang sampah dengan Wajib Retribusi Sampah (WRS). Jelasnya, Jadi DKP jangan berlindung di balik kata ketiadaan anggaran perihal pengadaan tempat sampah dan petugas kebersihan sampah,” ujar David.

Apalagi tambah David Sinaga selaku politisi muda ini, disaat Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution menggaungkan soal kebersihan di Medan lewat program “Yok bikin cantik Medan”, dan menuntut masyarakat taat Perda Persampahan.

Seharusnya, DKP harus mendukung hal itu mengajak masyarakat menjaga kebersihan dan mentaati Perda. Tetapi Pemko juga dituntut harus mampu menyediakan tempat sampah yang memadai. Mengangkut sampah dengan rutin sehingga tidak menimbulkan bau busuk di lingkungan warga.

Dicontohkan David, saat Ianya melakukan sosialisa Perda dan reses di daerah pemilihan IV. Masyarakat selalu mengeluhkan ketiadaan tempat dan sarana pengangkut sampah. “Sementara Pemko dan DPRD getol melakukab sosialisasi dengan larangan buang sampah sembarangan dengan ancaman Perda denda dan kurungan. Hal itu kan menjadi bertolak belakang,” papar David.

Bahkan Plt Walikota Medan mengajak program ‘Yok bikin cantik Medan’. Hal itu yang membuat warga marah, apalagi alasan pihak DKP M. Yasmin Daulay menyampaikan bahwasanya ketiadaan anggaran adalah penyebab dari seringnya di suatu daerah tidak adanya petugas.

“Kenapa sering tidak ada petugas kebersihan dan wadah pembuangan sampah, itu karena anggaran tidak cukup,” pungkas Yasmin Daulay. Terkait hal itu David Roni beranggapan Daulay mengkambing hitamkan DPRD karena perihal alasan anggaran tersebut.

Dari argumentasi Daulay tersebut, maka David Roni menyebut akan mempertanyakan perihal ketidak cukupan anggran seperti yang di sampaikan M. Yasmin Daulay pada rapat triwulan yang akan datang di DPRD Medan.

Seharusnya tambah David, seiring penerapan Perda Persampahan dan mendukung program Pemko Medan. DKP harus mempersiapkan diri dalam hal ini menyiapkan fasilitas sampah, seperti, petugas kebersihan atau pengumpul sampah, wadah tempat pembuangan sampah dan yang berkaitan soal kebersihan. “Barulah kita mengedukasi masyarakat untuk berdisiplin dalam membuang sampahnya,” imbuhnya.

Pernyataan David diatas cukup mendasar, ketika Dianya melakukan sosialisasi Perda di Jl Menteng 7 Gg Nelayan/Ria Kelurahan Menteng Kec Medan Denai, Selasa 18 Pebruari 2020, mendapat keluhan warga terkait sampah.

Bahkan warga mengaku membuang sampah ke sungai karena tidak adanya tempat pembuangan sampah yang lain. Warga mengaku sudah mencoba mewadahi sampah namun tidak ada yang mengangkut. Akhirya sampah menimbulkan aroma busuk.

“Jangan kami ditakut takuti ancaman denda dan pidana dengan adanya Perda sampah. Tetapi tolong difasilitasi tempat pembuangan sampah. Kami pun sangat senang jika lingkungan kami bersih,” ujar David kepada waratawan menirukan ucapan warga. (lamru).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com