Connect with us

Sumut

Buruh Geruduk DPRD Sumut, Tolak RUU ‘Cilaka’

Published

on

Demo Buruh di gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 5, Rabu (12/2/2020). (Foto : YouTube/Tribun MedanTV)

Geosiar.com, Medan – Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia (GAPBSI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara untuk menolak rencana pemerintah menerbitkan Omnibuslaw RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), Rabu (12/2/2020).

Dari pantauan, ratusan massa terdengar menyerukan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai akan semakin menyengsarakan kaum buruh. Sebab, RUU ‘Cilaka’ dianggap akan memperlemah pengawasan terhadap para pengusaha dalam memperlakukan kaum buruh.

“Kita menolak UU Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja itu. UU Omnibus Law akan mempersulit buruh,” seru Sekjen DPC FSP Lem GAPBSI Medan, Supranoto dalam orasinya.

Koordinator aksi Gimin mengatakan Omnibuslaw Cilaka menyebabkan tidak adanya kepastian hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan karena menganut sistem PKWT dan out sourcing.

“Omnibus Law ini memungkinkan pengusaha mempekerjakan buruh dengan sistem outsourcing yang mana dibayar per-jam bukan perbulan. Ini berpotensi menghilangkan perlindungan dalam bentuk upah minimum,” ujar Gimin.

Selain itu, Omnibuslaw juga dinilai akan mengurangi nilai kompensasi/pesangon PHK dan membebaskan TKA unskill, yang mana sangat menguntungkan bagi pengusaha tapi kuburan bagi buruh.

“Maka dengan ini, GAPBSI menolak keras Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja dan tetap mengacu kepada UU No 12 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” tegasnya.

Sementara itu, pemerintah diketahui akan menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) hari ini usai rapat terbatas di Istana Negara selesai. Penyerahan draf RUU tersebut disertakan dengan surat Presiden (Surpres) yang telah ditandatangi oleh Presiden.