Connect with us

Nasional

Akhyar Nasution Anjurkan Ortu Urus KIA Pengganti KTP

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada para murid tingkat SD di Sekolah Yayasan Washliyani, Jalan Pancing V, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Rabu (12/2/2020). Adapun jumlah KIA yang diserhakan yakni sebanyak 150 keping dan diberikan secara simbolis oleh Plt Wali Kota kepada lima orang murid.

Didampingi Plt Kadis Pendidikan Kota Medan Masrul Badri, Kadis Lingkungan Hidup Syarif Armansyah Lubis, selain menyerahkan KIA, Plt Wali Kota juga memberikan tumbler sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi untuk mengurangi penggunaan plastik dalam aktifitas sehari-hari.

Pemberian KIA yang diperuntukkan bagi anak usia 0-17 tahun ini, bertujuan menstimulus warga di Kecamatan Medan Labuhan termasuk Kelurahan Besar untuk aktif mengurus dokumen administrasi kependudukan keluarganya khususnya KIA. Apalagi KIA tersebut menjadi bukti identitas anak sebelum nantinya memiliki saat usia 17 tahun ke atas.

Dalam arahannya, Plt Wali Kota mengatakan pentingnya KIA bagi para anak. Sebab, KIA tersebut telah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang berarti telah terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Dengan begitu, dapat digunakan untuk memperoleh berbagai layanan dan fasilitas yang telah disediakan oleh negara.

“Sebagai orang tua, kita memiliki tanggungjawab memenuhi hak anak termasuk mengurus KIA mereka. Maka dari itu, kami menghimbau para orang tua agar jangan lalai dan abai. Segera urus KIA dan dokumen kependudukannya lainnya melalui kantor kecamatan,” kata Plt Wali Kota.

Selanjutnya, Plt Wali Kota mengungkapkan bahwa saat ini di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tercatat ada 60000 daftar pencetakan KTP. Namun, hal ini masih terhambat karena ketersedian blanko yang terbatas. Sebab, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya mendistribusikan 10000 blanko dalam setiap pendistribusian.

“Kapasitas pencetakan KTP perharinya mencapai 1000 keping. Sementara, permintaan telah mencapai 60000. Maka dari itu, setiap rentang waktu 10 hari, kita harus menjemput blanko ke Kemendagri. Ini harus kita pahami bersama, artinya bukan diperlama atau diperlamabat tapi memang ketersediaan blanko yang tidak setara dengan permintaan pencetakan KTP. Kami mohon untuk dimaklumi,” harapnya.

Mantan anggota DPRD Medan itu kemudian minta dukungan dari seluruh pihak untuk mensukseskan program pembangunan yang dilakukan Pemko Medan khususnya di kecamatan yang masuk dalam kawasan Medan Utara tersebut. Sebagai salah bukti, ungkap Plt Wali Kota, Pemko Medan telah membersihkan Danau Martubung untuk mengembalikan fungsi hidrologisnya.

“Kita telah membersihkan Danau Martubung dari tumpukkan enceng gondok agar fungsi hidrologisnya untuk menampung air di kawasan sekitar dapat kembali berjalan. Setelah itu, akan kita kembangkan menjadi kawasan wisata Kota Medan khususnya bagi warga di Kecamatan Medan Labuhan. Untuk itu,kami berharap dukungan dari warga agar semua program dapat terealisasi dan pembangunan kota dapat dirasakan secara adil dan merata,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, kembali Plt Wali Kota tidak lupa mengajak semua pihak untuk “Yok Bikin Cantik Medan” dengan tidak membuang sampah sembarangan serta mewadahi sampah rumah tangga agar tidak berserakan dan memudahkan petugas kebersihan mengangkutnya. “Segala fasilitas yang dibangun tidak ada arti tanpa dukungan kita semua. Jika kota kita ini bersih, maka yang merasakan kenyamanannya kita semua,” ungkap Plt Wali Kota.

Sementara itu perwakilan Yayasan Washliyani Surawan mengucapkan terima kasih kepada Plt Wali Kota atas penyerahan KIA yang dilakukan. “Atas nama yayasan kami mengucapkan terima kasih. Semoga segala program pembangunan kota yang dicanangkan Bapak Plt Wali Kota dapat berjalan lancar dan terwujud, khususnya di kawasan Medan Labuhan,” bilang Surawan.

Usai menyerahkan KIA, Plt Wali Kota selanjutnya beranjak untuk melihat taman dengan kreasi mural serta tanaman berbagai bibit pohon yang dilakukan warga. Melihat hal tersebut, Plt Wali Kota pun menyampaika apresiasinya dan berharap hal serupa dapat dilakukan seluruh warga Kota Medan. (lamru)

Advertisement

Nasional

Omnibus Law Senggol Buruh, Pakar Hukum Khawatir ‘Reformasi 98’ Terulang

Published

on

Demo buruh tolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. (Foto : dok/istimewa)

Geosiar.com, Jakarta – Pakar hukum lulusan Universitas Indonesia, Bivitri Susanti mengaku khawatir bila Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang lagi digodok pemerintah dan DPR berpotensi mengulang sejarah gerakan reformasi 1998. Hal ini dikatakannya mengingat masyarakat khususnya para buruh dan pekerja kompak menyuarakan penolakan hingga turun ke jalan.

“Ini sebenarnya yang terjadi pada masa orde baru, soal good government dipinggirkan, karena waktu itu kan istilahnya ‘pembangunan yes politik no’, waktu zaman Soeharto dulu, kemudian tidak hanya fondasi ekonomi, tetapi juga governance-nya rapuh sekali, karena waktu itu korupsi dibiarkan kemudian tumbuh kroni-kroni,” ujar Bivitri di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Menurutnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sekadar mengagendakan pembangunan, investasi, dan bahkan mengungatkan presiden sebagai tokoh sentral dalam menentukan kebijakan negara. Kondisi inilah yang membuat saat ini tidak jauh berbeda dengan era orde baru pimpinan Soeharto. Apalagi, lanjutnya, pemerintah sekarang ini kompak dengan DPR untuk melemahkan KPK.

“Nah bahayanya, cara pikir pemerintah saat ini kan cenderung kesitu, bahwa yang penting investasi, masalah korupsi dan sebagainya pinggirkan saja dulu karena mengganggu investasi, bahkan sebelum RUU ini diajukan KPK-nya memang menurut saya secara sistematis sudah dimatikan,” jelasnya.

Wakil Ketua Sekolah Hukum Jentera itu mencontohkan pasal dalam RUU yang dinilai semakin menegaskan keotoritasan seorang presiden, yakni pasal 170. Disitu, presiden dengan sikap otoriter bisa membuat peraturan untuk menggugurkan undang-undang yang sebelumnya dilarang dalam konstitusi.

“RUU cipta kerja ini memang pengen sekali efesiensi dan pengen sekali pemusatan kekuasaan di presiden,” lanjutnya.

Bila RUU ini tetap ditindaklanjuti, kata Bivitri, bukan tak mungkin penolakan-penolak kecil dari kaum buruh yang sudah dilakukan beberapa hari belakangan akan semakin membesar dan meluas ke seluruh elemen masyarakat.

“Jadi saya bukannya menakut-nakuti, tapi buat saya kalau kita sudah punya pengalaman sejarah ada karakteristik yang bisa kita catet, ya jangan diulang lagi sekarang melalui RUU Cipta Kerja,” tandas dia.

Continue Reading

Nasional

Bamsoet Dukung Penghentian 36 Kasus Dugaan Korupsi

Published

on

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11/2019). (Foto : TEMPO/Putri)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghentikan penyelidikan terhadap 36 perkara. Menurutnya, langkah itu tepat untuk dilakukan demi kepastian hukum.

“Saya kira langkah yang dilakukan KPK sudah tepat, menegaskan apakah suatu kasus berlanjut atau tidak,” ujar Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Sabtu (22/2/2020).

Apalagi, lanjut Bamsoet, terdapat sejumlah perkara yang tidak memenuhi syarat secara hukum untuk dilanjutkan. Hal ini ditegaskannya untuk kepastian hukum bagi pihak terkait.

“Memang ada yang beberapa kasus yang memang tidak memenuhi secara hukum, daripada itu tidak menimbulkan kepastian hukum. Maka harus diputuskan, lanjut atau tidak lanjut. Sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak,” jelas Waketum Golkar itu.

Namun, Bamsoet kembali menyerahkan keputusan kepada lembaga antirasuah itu dan mempersilahkan masyarakat untuk menilai.

“Kita serahkan semuanya kepada kajian yang dilakukan KPK. Biarkan masyarakat yang menilai. Itu adalah kewenangan KPK untuk melakukan penegakan hukum dan kita juga tidak bisa melakukan imbauan yang sifatnya intervensi,” tandasnya.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengumumkan pihaknya menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi yang dinilai tak memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tanpa menyebut kasus secara spesifik, Ali mengatakan, 36 perkara itu melibatkan aparat penegak hukum, anggota legislatif, hingga petinggi BUMN.

Continue Reading

Nasional

Kegiatan Alam Berujung Petaka, 9 Siswa SMPN 1 Turi Meninggal

Published

on

Proses evakuasi siswa SMPN 1 Turi yang hanyut di Sungai Sempor, Dusun Dukuh, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Jumat (21/2/2020). (Foto : ANTARA/Andreas Fitri Atmoko)

Geosiar.com, Sleman – Kegiatan susur sungai yang dilakukan pelajar SMPN 1 Turi pada Jumat (21/2/2020) berujung petaka. Dilaporkan, sembilan siswa meninggal dunia setelah hanyut terbawa arus sungai yang meluap.

“Total sembilan korban (meninggal),” ujar Kapolda DI Yogyakarta Irjen Asep Suhendar saat ditemui di lokasi kejadian Sungai Sempor, Dusun Dukuh, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Sleman, Sabtu (22/2/2020).

Proses evakuasi dilakukan oleh Tim SAR gabungan sejak Jumat hingga hari ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana merilis jumlah korban tewas teridentifikasi per pukul 23.00 WIB sebanyak tujuh orang.

“Update hingga 04.20 WIB, telah ditemukan satu lagi korban sehingga total ada tujuh orang korban meninggal dunia. Korban terakhir teridentifikasi pukul 23.00 WIB,” ujar Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/2/2020).

Namun, jumlah korban tewas yang ditemukan tim bertambah usai Kepala Basarnas Yogyakarta, Lalu Wahyu Efendi mengkonfirmasi penemuan dua korban terakhir pada pukul 10.15 WIB dan 10.35 WIB. Namun untuk identitasnya belum terkonfirmasi.

“Identitasnya belum, baru proses identifikasi, tapi tadi ditemukan di 10.15 WIB di dam Lengkong dan 10.35 WIB di dam Polowidi dalam kondisi meninggal dunia. Kami masih cari 1 siswa lagi,” jelas Lalu Wahyu Efendi, Sabtu (22/2/2020).

Berikut laporan identifikasi 7 korban meninggal:

1. Sovie Aulia (perempuan, 15 tahun) warga Sumberejo RT 22 RW 6, Kaliurang, Srumbung, Magelang

2. Arisma Rahmawati (perempuan, 13) warga Ngentak RT 2 RW 23, Tepan, Bangunkerto, Turi

3. Nur Azizah (perempuan, 15) warga Kembangarum RT 2 RW 30, Donokerto, Turi

4. Lathifa Zulfaa (perempuan, 15) warga Kembangarum RT 4 RW 33, Donokerto, Turi

5. Khoirunnisa Nurcahyani Sukmaningdyah (perempuan, 14) warga Karanggawang RT 5 RW 25 Girikerto, Turi

6. Evieta Putri Larasati (perempuan, 13) warga Soprayan RT 4 RW 19 Girikerto, Turi

7. Faneza Dida (perempuan, 13) warga Glagahombo RT 3 RW 19, Girikerto, Turi

Sementara korban yang belum teridentifikasi (2 orang) dan belum ditemukan (1 orang), yaitu:

1. Yasinta Bunga (perempuan, 13) warga Donokerto, Turi. Ciri-ciri: di pipi ada tahi lalat, tinggi 150cm, 40kg, kulit putih, rambut agak keriting sepinggang

2. Zahra Imelda (perempuan, 12) warga Wonokerto, Turi. Ciri-ciri: hitam manis, tinggi 140 cm, rambut sebahu bergelombang, agak kurus

3. Nadine Fadilah (perempuan, 12) warga Donokerto, Turi. Ciri-ciri: kecil, kurus, kuning langsat, tinggi 140cm.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com