Respons #SAVEBABI, DPRD Sumut: Pemusnahan Tidak Akan Terjadi!

by

Geosiar.com, Medan – Komisi B DPRD Sumatera Utara menegaskan bahwa pemusnahan ternak babi tidak akan pernah terjadi. Penegasan itu disampaikan usai ribuan masyarakat yang tergabung dalam gerakan #SAVEBABI menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 5, Kota Medan, Senin (10/2/2020). Massa menuntut agar pemerintah Sumatera Utara tidak melenyapkan ternak babi sebagai upaya pengendalian wabah african swine fever (ASF).

“Saya jamin tidak ada pemusnahan babi di Sumatera Utara dan memang tidak bisa dimusnahkan. Disamping berkaitan dengan nilai-nilai budaya, ternak babi juga memberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kepada Provinsi Sumatera Utara. Sehingga, hal itu tidak bisa dilakukan,” kata seorang anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara F-Golkar, Viktor Silaen saat menanggapi tuntuan massa, Senin (10/2/2020).

Mengenai penanganan virus african swine fever (ASF), Silaen menegaskan pihaknya sudah memanggil dinas terkait seperti Dinas Peternakan Sumatera Utara dan lainnya. Dalam pertemuan keduanya, disimpulkan bahwa virus tersebut tidak menular kepada manusia. “Jadi bagi siapa yang mau makan daging babi, silahkan, tidak akan ada penularan penyakit. Kesimpulan itu dilontarakan sendiri oleh Dinas Peternakan Provsu,” imbuhnya.

Kemudian, Silaen juga menyampaikan terkait penanggulangan yang sudah diupayakan pemerintah. Salah satunya dengan menemui para Bupati/Wabub dari 18 kota/kabupaten yang terdampak virus. Selain itu, DPRD bersama dinas terkait juga telah mengajukan dana penanggulangan wabah kepada pemerintah pusat.

“Dalam rangka penanggulangannya bahwa Provsu akan bekerja sama dengan kementerian dan daerah untuk segera melakukan pendataan ternak babi yang telah mati. Dinas terkait dalam rapat juga telah mengajukan dana ke pusat untuk penanggulangan virus ini,” ujarnya yang mendapat tepuk tangan dari demonstran.

Tak hanya itu, semua aspirasi demonstran #SAVEBABI hari ini, dikatakan Silaen, juga akan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian. Mengingat hal itu, dia justru bersyukur atas terselenggaranya aksi ini.

“Hari ini kami mengadakan rapat RPP bersama dinas terkait dan kabupaten/kota, di mana kesimpulan pembicaraan nanti akan dibawakan ke Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian untuk segera disikapi penanggulangan bencana ini. Karena ini juga sudah ada surat edaran dari Menteri, Dirjen dan juga Gubsu bahwa akan segera dilakukan penanggulangan bencana ini,” sambungnya.

Menyoal restockin area di Nias, Silaen menegaskan tidak akan terjadi bila penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berhasil. Untuk itu, ia mengimbau agar setiap daerah terlebih dulu memastikan bahwa hewan ternak yang akan dikirim ke daerah lain sudah terbebas dari virus. Hal ini berguna supaya penyebaran virus tidak terjadi.

“Dengan adanya penanggulangan itu, otomatis tidak ada restocking area. Tapi saran dari Dinas Peternakan Sumut tadi agar setiap kabupaten/kota memastikan virus tak ada di daerah itu baru pelihara babi. Dan juga memastikan lintas transportasi ternak babinya betul-betul dijaga,” kata Silaen menyarankan.

Selanjutnya, mengenai desas-desus adanya surat keterangan sehat ternak babi yang dianggap sebagai bentuk diskriminatif bagi peternak kampung, Silaen mengatakan surat itu nantinya akan berguna pada transaksi jual-beli hewan ternak babi. Dia juga menganggap hal itu tak bisa dikatakan diskriminatif cuma karena banyak peternak kurang mampu yang mengeluhkan tentang besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk pengurusan surat tersebut, sebab seluruh biaya pengurusan surat itu gratis. Kalau ada oknum yang meminta, ia mengharuskan masyarakat untuk melaporkan.

“Surat itu supaya bisa dijual kemana-mana, tapi dengan catatan sepeserpun biaya tidak bisa dipungut! kalau ada yang pungut segera laporkan ke Pemda, karena itu termasuk tindakan untuk mengatasi penyebaran wabah,” tegasnya.

Kendati demikian, lanjut Silaen, solusi-solusi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat juga. Untuk itu, ia mengimbau agar massa #SAVEBABI turut aktif melaporkan apapun yang berkaitan dengan bencana ini kepada pihak-pihak terkait agar pencegahan yang dilakukan pemerintah bisa lebih efesien dan efektif.

“DPRD Sumut dengan tegas meminta masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi virus ini karena tidak bisa hanya pemerintahan dan birokrat saja, tapi harus ikut bersama rakyat. Jadi kami sangat mengapresiasi #SAVEBABI yang telah menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Sumut. Aspirasi ini tetap akan kami teruskan dan tampung untuk bagaimana nanti dilakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap ternak babi yang hampir ratusan ribu di Sumut yang telah mati. Siap bantu pemerintah?” seru Silaen. “Siap!” jawab massa kompak. (yaya)