Connect with us

Sumut

Korwil PMPHI Sumut: KPK dan Ombudsman Perlu Periksa Pelantikan Eselon III dan IV

Published

on

Korwil PMPHI Sumatera Utara (Sumut) Drs Gandi Parapat

Geosiar.com, Medan – Korwil PMPHI Sumatera Utara (Sumut)  Drs Gandi Parapat mengatakan, kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota yang tidak taat kepada Presiden RI seharusnya segera diperiksa KPK dan Ombusdman.

“Presiden sudah menyatakan menghapus eselon III, IV tapi parah Kepala daerah tetap melantik tidak memperdulikan Kepala Negara Presiden. Kami menduga mereka berani melawan Presiden karena ada gula atau madu, sehingga mereka tidak memperdulikan Presiden,” tegas Gandi Parapat menjawab Geosiar.com di Medan, kemarin, Kamis (6/2/2020).

“Dalam hal ini, siapapun yang tidak menghormati Presiden RI sebagai warga negara kami tersinggung dan merasa terhina. Kalau Presiden RI tidak menganggap tindakan para Kepala Daerah yang melantik eselon III, IV tidak merupakan penghinaan atau pelanggaran itu pribadinya, tapi selaku Presiden Kepala Negara, kami sangat keberatan,” kata Gandi.

Lebih jauh katanya, seharusnya hal tersebut harus ditindak Presiden. Pihaknya meminta kepada Presiden jangan masalah kecil merasa terhina, misalnya ungkapan rakyat atau tulisan rakyat yang salah, akhirnya diadukan dan dihukum penjara yang membuat merasa terhina itu.

Gandi mencontohkan, seperti Walikota Surabaya Risma, karena merasa terhina oleh kebodohan seseorang sehingga diadukan. Gubernur, Bupati, Walikota yang melantik eselon III, IV setelah Presiden menyatakan menghapusnya, adalah sebuah pelanggaran besar.

“Walaupun masyarakat yang memilih langsung Gubernur, Bupati, Walikota tetapi dalam setiap tindakannya harus ada aturan dan aturan yang dibuat para Kepala Daerah harus tunduk ke aturan Kepala Negara. “Jadi dalam hal inilah kami berharap agar Ombusman, KPK segera memeriksa mereka. Apa yang disampaikan Kepala Negara atau Presiden ke Publik menurut kami itu adalah hukum dan harus dilaksanakan, kecuali dicabut atau dibatalkan ungkapan itu,” tegasnya.

Selain itu, katanya, kepada Presiden ia harap untuk menjadi wibawa negara atau stabilitas harus segera tegas. “Inilah bentuk kecintaan kami kepada NKRI, Pancasila dan UUD 45.” (X1/rel)