Connect with us

Nasional

Kadin Harap Aturan Dalam Negeri Tak Hambat Akselerasi Perjanjian IE-CEPA

Published

on

[Kiri ke Kanan] Ketua Delegasi Indonesia Soemadi DM Brotodiningrat, Business Council Norwey-Indonesia Fredrik Blerke Abdelmaguid, Ketua Komite Swiss Kadin Indonesia Francis Wanandi, Country Representative SIPPO Aris Darujo, Business Council Swiss Wolfgang Schanzenbach, dan Chairman of SwissCham Indonesia Luthfi Mardinsyah dalam sesi diskusi sosialisasi perjanjian dagang IE-CEPA, Rabu (5/02/2020). (Foto : yaya/geosiar.com)

Geosiar.com, Medan – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap aturan-aturan dalam negeri terkait proses ekpor-impor tidak menghambat akselerasi perjanjian bilateral Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komite Swiss Kadin Indonesia, Francis Wanandi dalam sesi diskusi Sosialisasi Perjanjian Dagang Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (5/2/2020).

“Kalau kita dari Kadin menilai saat ini memang lebih banyak permasalah dari dalam negeri yang gak kelar-kelar. Dengan adanya rancangan Omnibus Law ini, ke depannya kita harapkan masalah kepastian usaha [bidang ekspor-impor] bisa dipenuhi. Jadi, memang betul-betul lagi memperjuangkan supaya masalah dalam negeri seperti tumpang tindih aturan dan sebagainya bisa cepat diselesaikan,” tutur Francis Wanandi.

Bila permasalahan di dalam negeri sudah terselesaikan, lanjut Francis, maka Indonesia berpotensi mendapat pasar ekspor yang jauh lebih kompetitif di kemudian hari. Selain itu, Francis juga menyarankan agar Indonesia melakukan pemetaan terhadap produk-produk yang akan diekspor ke negara-negara anggota EFTA (Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein).

“Saya di Kadin Luar Negeri (internasional) juga sudah menyampaikan kita harus tentukan sikap melakukan suatu mapping produk untuk dijadikan prioritas ‘apa sih produk unggulannya Indonesia sehingga bisa bermain di luar negeri’. Apakah itu melalui makanan, buah-buahan atau kopi dan sebagainya,” imbuhnya.

“Karena selama ini, kita terlalu menyebar, terlalu masing-masing dan jalan sendiri-sendiri. Nah, kita harapkan dalam waktu dekat ini sudah ada mapping yang solid sehingga nanti pelaksanaanya jauh lebih baik,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Delegasi Indonesia, Soemadi DM Brotodiningrat juga menyarankan agar pemerintah memfasilitasi para pelaku usaha dan perusahaan-perusahan eksportir, khususnya dalam hal mempermudah penyelesaian dokumen maupun surat persetujuan lainnya.

Sebab, untuk melakukan perdagangan ke luar negeri (ekspor) secara biasa dengan MFN, memiliki prosedur yang jelas berbeda dengan ekspor melalui pemanfaatan perjanjian IE-CEPA. Contohnya dalam menyiapkan dokumen-dokumen ekspor yang dianggap menjadi beban tersendiri bagi pelaku usaha.

“Banyak pelaku usaha yang merasa ekspor dengan MFN sudah cukup membuat barang daganganya laku, tanpa perlu repot dalam mempersiapkan misalnya sertifikat digital foreign dan persetujuan lainnya, yang mungkin [syarat] ini banyak orang tidak tahu atau tahu tapi malas melakukannya. Sehingga perjanjian itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik,” kata Ketua Delegasi Indonesia, Soemadi DM Brotodiningrat dalam sesi diskusi Sosialisasi Perjanjian Dagang IE-CEPA, Rabu (5/2/2020).

“Nah disinilah peran pemerintah untuk memberikan fasilitas dalam rangka mempermudah surat-surat perizinan tersebut, gunanya itu tadi supaya perjanjian ini bisa dimanfaatkan dan menguntungkan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, perjanjian dagang IE-CEPA dipastikan memiliki banyak keuntungan bagi negara-negara terlibat. Keuntungan utamanya terdapat pada kebijakan zero tariff yang terjadi pada hampir 99 persen ekspor Indonesia ke negara anggota EFTA, begitu pula sebaliknya.

Setelah disepakati pada 16 Desember 2018, kini perjanjian itu masih dalam proses ratifikasi oleh DPR RI. Menunggu ratifikasi rampung, Kemendag terus melakukan sosialisasi untuk memanfaatkan perjanjian tersebut bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Sosialisasi bertujuan agar para pelaku usaha bisa mengenal lebih jauh perjanjian bilateral ini, termasuk prosedur pemanfaatan perjanjian yang wajib diikuti. (yaya)