Connect with us

Politik

PKS Usul Ganja Diekspor, PPP: Paradigma Politiknya Berubah

Published

on

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rafli mengusulkan agar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melegalkan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor. Usulan itu disampaikan saat rapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (30/1/2020).

Usulan itu tentu saja menuai pro dan kontra. Bahkan, tak sedikit yang mengklaim usulan itu gila dan melanggar hukum negara dan agama. Seperti Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI yang menyebut kemungkinan adanya perubahan paradigma politik di tubuh PKS sehingga mengusulkan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor.

“Mungkin saja ada perubahan paradigma politik di Fraksi PKS, kami tidak berhak mencampurinya karena itu urusan rumah tangga mereka,” ujar Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi dalam siaran persnya, Jumat (31/1/2020).

Pria yang akrab disapa Awiek ini berujar menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Selain itu, melegalkan ganja juga bertentangan dengan aspek hukum, fisik, psikologis, sosial, serta aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dalam Islam jelas dinyatakan bahwa hal yang memabukkan diharamkan, termasuk ganja. Banyak dalil Islam yang memperkuat hal tersebut. Artinya usulan ekspor ganja bertentangan dengan Islam,” tegas Awiek.

Awiek juga mengingatkan bahwa legalisasi ganja di Indonesia tidak bisa dilakukan sebab bertentangan dengan United Nations Single Convention 1961 dan United Nations Convention 1988 tentang narkotika dan obat-obatan terlarang. Kedua konvensi itu menyebutkan segala perbuatan yang menyangkut masalah ganja merupakan suatu tindak pidana yang harus dikenakan hukuman yang setimpal dengan hukuman penjara.

“Ketentuan-ketentuan dari kedua konvensi tersebut telah di ratifikasi dan diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik mengenai penggolongan ganja dalam narkotika golongan I maupun ketentuan pidana yang cukup berat,” tandasnya.