Connect with us

Sumut

Komda Depalindo Sumut Minta Kemenhub Kaji Ulang Kebijakan Zero ODOL

Published

on

Komda Depalindo Sumatera Utara, Drs Hendrik Halomoan Sitompul, MM. [Foto: Dok/Geosiar.com]

Geosiar.com, Sumut – Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR berjanji akan menindak tegas pelanggaran angkutan barang obesitas atau ODOL. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk mengurangi risiko kerusakan jalan akibat muatan berlebih.

Namun, pihak Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) tampak menyayangkan kebijakan tersebut. Pasalnya, Depalindo berpendapat apabila pemerintah berupaya menghilangkan truk obesitas maka akan berimbas pada kenaikan biaya logistik. Hal ini tentu saja akan berdampak pada peningkatan laju inflasi.

Komda Depalindo Sumatera Utara, Drs Hendrik Halomoan Sitompul, MM berpendapat bila pemerintah akan menindak tegas ODOL, seharusnya terlebih dulu memperhatikan izin tonase KIR yang diterbitkan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Harusnya diperhatikan dulu power kenderaan dan sumbunya. Jika 260ps hanya 12.5 ton maka itu terlalu mubazir.
Malah dikhawatirkan membludaknya penggunaan solar subsidi yang akan semakin memberatkan pemerintah,” ujar Hendrik kepada wartawan Geosiar.com, Jumat (31/1/2020).

Kemudian, mantan anggota DPRD Medan ini mencontohkan kerugian yang akan dirasakan pemerintah bila menerapkan kebijakan tersebut tanpa memikirkan dampak luasnya. “Bayangkan 25 ton harus diangkut dengan 2 unit truk. Berarti penggunaan solarnya 2 dapur pacu, 260 layaknya 20 sd 22 ton,” tambahnya.

Menurutnya, memperhatikan ukuran panjang dan lebar bak truk sesuai aturan atau mungkin untuk barang ringan yang volume kubikasi besar dibuatkan aturan tersendiri, sudah bisa mengurangi risiko kerusakan jalan. Bukannya langsung menindak tegas bahkan menghilangkan truk obesitas.

“Intinya agar sarana jalan tidak rusak, pemerintah juga harus perhatikan infrastruktur yang memadai untuk mendukung transportasi barang. Jangan hanya dilarang tapi gak ada solusinya. Harus ada kepastian hukumnya agar pengusaha tidak bingung dalam mengambil keputusan investasi,” usulnya.

Berdasarkan pengalamannya sebagai Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut, Hendrik mengatakan kebijakan ODOL ini nantinya akan mempengaruhi para pengusaha dalam mengambil keputusan berinvestasi.

“Karen banyak pengusaha belum berani ambil keputusan untuk investasi baru ataupun peremajaan. Conton mobil wingbox dengan cc 7500 sd 11000 (260 ps) di KIR hanya tercantum daya angkut 12 ton. Sementara box nya ukuran 2.5m x 9.5m. Kontruksi per dan sumbunya juga diperhitungkan. Semakin banyak sumbu maka titik beban semakin kecil,” jelasnya.

Oleh karena itu, Hendrik menyarankan agar Dishub harus bijak mengeluarkan KIR. “Nanti akan saya buat surat laporannya untuk masukan ke Pak Menhub,” pungkasnya.

Sebelumnya, kebijakan Kemenhub ini juga sangat disayangkan Ketua Depalindo Toto Dirgantoro. Sebab, menghilangkan praktik muatan berlebih pada truk atau over dimension and over load (ODOL) mempunyai resiko kenaikan ongkos yang berujung pada kenaikan logistik.

“Cuma ada satu resikonya, pada saat ODOL ditiadakan maka ongkos itu akan naik, dengan ongkos itu naik pastinya biaya logistik pasti naik. Artinya, timbul [dampak ke] inflasi dari biaya logistik tadi,” kata Toto dikutip dari Bisnis, Kamis (30/1/2020).

Kendati demikian, ia mengaku tidak keberatan dan bisa menjalankan keinginan pemerintah itu. Namun, setiap kebijakan baru pasti akan ada dampak baru yang ditimbulkan seperti kenaikan tarif logistik.