Connect with us

Nasional

Pemerintah Kirim 10 Ribu Masker untuk WNI di Wuhan

Published

on

Tenaga medis di rumah sakit di Wuhan, China yang memakai perlengkapan khusus saat melayani pasien virus corona (AFP)

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pemerintah bakal mengirimkan sebanyak 10 ribu masker N95 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kota-kota terinfeksi virus 2019-nCoV di Cina khususnya mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan, Provinsi Hubei dan sekitarnya.

Pengiriman tersebut dilakukan sebagai respons BNPB atas permohonan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing soal berjangkitnya wabah virus corona di China.

“Ada 10 ribu masker untuk WNI dikirim besok,” ujar Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Prasinta Dewi, Selasa (28/1/2019).

KBRI Beijing sebelumnya mendapatkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya membagikan masker kepada seluruh WNI di Tiongkok. Akan tetapi, tambah Dewi, stok masker di Negara Tirai Bambu tersebut tidak tersedia di hampir seluruh wilayah.

Kepala BNPB Doni Monardo memberi arahan kepada jajaran BNPB agar melakukan apa yang tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2007 terkait bencana non-alam dan Inpres No 4 tahun 2019, sehingga pengiriman bantuan dapat segera dilakukan tanpa menunggu status darurat, terlebih untuk kasus seperti yang terjadi di Tiongkok.

“Saya minta BNPB harus bisa mempersiapkan diri karena amanah undang-undangnya termasuk bencana non-alam, termasuk pandemik merupakan tanggung jawab BNPB. Termasuk diperkuat dengan inpres no 4 Tahun 2019. Saya minta tidak perlu menunggu status,” ucap Doni.

Nasional

Biar Makin Paham, Download Draf Omnibus Law RUU ‘Cilaka’ Disini!

Published

on

Demonstrasi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR RI. (Foto : dok/istimewa)

Geosiar.com, Jakarta – Pemerintah telah menyerahkan draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja kepada DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2020. Tapi, masih banyak pihak yang menginginkan agar RUU tersebut ditarik kembali.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan publik untuk mengkritisi RUU omnibus law itu mumpung belum disahkan menjadi UU.

“Pemerintah dan DPR terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak terkait RUU Cipta Kerja. Sepanjang belum disahkan menjadi UU, masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran atas RUU ini,” tulis Jokowi di akun Twitter resminya, dikutip Jumat (21/2/2020).

Akan tetapi, sebelum mengkritik, Jokowi mengimbau seluruh pihak supaya mempelajari draf RUU Cipta Kerja terlebih dulu sebelum mengkritik. “Tapi saya minta agar draf aturan tersebut dipelajari terlebih dahulu dengan saksama,” tandasnya.

Nah, biar semakin paham dengan isi draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, pembaca Geosiar.com bisa download link-nya disini. Silahkan klik tulisan ini!

Continue Reading

Nasional

Penuh Kontroversi, Begini Draf Resmi RUU ‘CILAKA’

Published

on

Massa yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) melakukan demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR pada Senin (13/1). (Foto : law-justice.co)

Geosiar.com, Jakarta – Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang diusulkan pemerintah menuai protes dari pelbagai kalangan, khususnya para buruh. Sejumlah aksi turun ke jalan pun dilakukan supaya menuntut pemerintah membatalkan UU kontroversial tersebut.

Namun apa daya, draf RUU yang dianggap sebagai terobosan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja itu pun sudah diserahkan kepada DPR RI bersamaan dengan Surat Presiden dan Naskah Akademik, pada Rabu, 12 Februari 2020.

“Yang paling utama ini perlu kita dukung, karena ini terobosan besar untuk membuka invetasi dan lapangan kerja,” kata Tito melalui keterangan tertulis.

Kendati demikian, pemerintah dikatakan Tito masih membuka ruang diskusi untuk memperbincangkan pasal-pasal tersebut. “Kalau mungkin ada beberapa pasal yang perlu didiskusikan (maka Pemerintah) terbuka untuk diskusi,” lanjutnya.

Agar lebih memahami isi lengkap dari Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut, berikut link yang bisa di-download resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Klik disini!

Continue Reading

Ekonomi

Prabowo Tiba-tiba Temui Luhut, Bahas Apa?

Published

on

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menemui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan siang ini. Hal tersebut diketahui awak media ketika dirinya keluar dari gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta.

Namun kedatangan Prabowo ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu tidak tertulis dalam agenda harian Luhut.

Ketika ditanya terkait tujuan pertemuan tersebut, Prabowo enggan banyak bicara. Saat ditanya mengenai rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), termasuk pembelian pesawat Sukhoi SU-35, ia juga tutup suara.

“Nanti ya,” ungkap Prabowo di depan gedung Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Jelang menutup pintu mobilnya, Prabowo sempat ditanya terkait rencana pembelian Sukhoi menunggu pembebanan pada minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimum, dia mengatakan akan dijelaskan pada waktunya nantinya. MEF adalah proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia.

MEF dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada 2017 dan dibagi menjadi tiga rencana strategis (renstra) hingga 2024.

“Ya, nanti ada penjelasan,” tutup Prabowo.

Prabowo sebelumnya mengikuti rapat koordinasi khusus (rakorsus) bersama dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Rakorsus itu dikabarkan membahas pengadaan alutsista, termasuk pembelian pesawat Sukhoi SU-35.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com